Transisi energi berkeadilan bukan sekadar agenda sektor energi, tetapi merupakan transformasi sosial yang menuntut keterlibatan penuh dari berbagai pemangku kepentingan. Indonesia saat ini berada pada persimpangan strategis antara komitmen global untuk menurunkan emisi, kebutuhan menjaga ketahanan energi nasional, serta kewajiban melindungi kelompok rentan yang berpotensi terdampak oleh perubahan struktur ekonomi energi. Dalam situasi demikian, parlemen memegang peran vital. Ia tidak hanya berwenang menetapkan undang-undang dan mengalokasikan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa suara publik terserap, terdengar, dan terakomodasi secara adil dalam proses kebijakan.

Namun, praktik penyerapan aspirasi sejauh ini masih menghadapi berbagai tantangan. Mekanisme reses, pertemuan konstituen, kemitraan parlemen-masyarakat sipil, hingga kanal digital aspirasi, sering kali berjalan tanpa kerangka tematik yang kuat dan tanpa standar tata kelola yang mampu memastikan bahwa aspirasi yang dikumpulkan benar-benar relevan, inklusif, dan dapat ditindaklanjuti. Khusus dalam isu transisi energi, aspirasi publik memiliki spektrum yang sangat luas mulai dari masyarakat terdampak PLTU, komunitas energi terbarukan di daerah, kelompok perempuan dan anak muda yang memperjuangkan keadilan iklim, pemerintah daerah, sektor industri, hingga kelompok adat yang wilayahnya terdampak eksploitasi energi fosil. Tanpa pendekatan tematik yang sistematis, risiko penyederhanaan dan pengabaian kelompok rentan semakin besar.

Download