Nationally Determined Contributions

Implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) di Kalimantan Timur: Progres, Tantangan, dan Prospek Menuju Pembangunan Rendah Karbon

I. Pendahuluan

A. Konteks Global dan Komitmen NDC Indonesia

Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap agenda iklim global dengan meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Ratifikasi ini menggarisbawahi upaya Indonesia untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C, dengan ambisi untuk terus berupaya mencapai 1,5°C di atas tingkat pra-industri (Climate Action Tracker, n.d.; NDC Partnership, n.d.). Komitmen ini diwujudkan melalui Nationally Determined Contributions (NDC), dokumen yang memuat target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan upaya adaptasi.

Perjalanan target NDC Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan. Pada NDC awal yang diajukan pada tahun 2016, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29% secara tanpa syarat (unconditional) dan 41% secara bersyarat (conditional) terhadap skenario Business-as-Usual (BAU) pada tahun 2030 (APKindo, n.d.; Indonesian Embassy in Berlin, n.d.; IESR, 2024). Ambisi ini kemudian ditingkatkan dalam Enhanced NDC yang diserahkan kepada UNFCCC pada 23 September 2022. Dalam dokumen ini, target tanpa syarat dinaikkan menjadi 31.89% (dari 29%) dan target bersyarat menjadi 43.20% (dari 41%) di bawah BAU. Target ini secara komprehensif mencakup emisi dari sektor penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan (LULUCF) (Antaranews, n.d.; IESR, n.d.; IESR, 2024; Tanahair.net, 2025; UNFCCC, 2022). Apabila emisi LULUCF tidak diperhitungkan, target absolut emisi pada tahun 2030 adalah 1.805 MtCO2e untuk target tanpa syarat dan 1.710 MtCO2e untuk target bersyarat (IESR, 2024). Sektor LULUCF sendiri diproyeksikan memberikan kontribusi substansial, hampir 60% dari total pengurangan emisi yang diperlukan untuk memenuhi target NDC, baik yang tanpa syarat maupun bersyarat (IESR, 2024).

Langkah selanjutnya dalam komitmen iklim Indonesia adalah penyusunan draf Second NDC. Dokumen ini, yang dirilis pada Agustus 2024, memperkenalkan target baru untuk tahun 2035 dan penyesuaian kecil untuk target 2030. Hingga Februari 2025, draf ini masih menunggu persetujuan Presiden dan direncanakan akan mencakup target GRK dari sektor kelautan serta sub-sektor hulu minyak dan gas, menunjukkan perluasan cakupan mitigasi (Antaranews, n.d.; Tanahair.net, 2025). Selain itu, Indonesia telah menyampaikan Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) pada Juli 2021, yang memproyeksikan puncak emisi GRK nasional pada tahun 2030 dan visi untuk mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emissions/NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, n.d.; IESR, 2024; NDC Partnership, n.d.; Tanahair.net, 2025).

Meskipun Indonesia telah menunjukkan peningkatan ambisi numerik dalam target NDC-nya, evaluasi oleh Climate Action Tracker (CAT) mengkategorikan target tanpa syarat dan bersyarat Indonesia sebagai “Critically Insufficient” (Climate Action Tracker, n.d.; IESR, 2024). Penilaian ini mengindikasikan bahwa target-target tersebut masih dapat dicapai dengan kebijakan yang ada saat ini dan belum cukup mendorong aksi iklim yang transformatif sesuai dengan tujuan ambisius Perjanjian Paris. Peningkatan target NDC dan penambahan sektor yang dicakup, seperti kelautan dan hulu migas, memang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran nasional dan kemauan politik untuk memperluas cakupan dan ambisi aksi iklim. Ini adalah indikasi positif dari adaptasi kebijakan pemerintah untuk mengintegrasikan lebih banyak sumber emisi ke dalam kerangka mitigasi. Namun, penilaian “Critically Insufficient” dari CAT menggarisbawahi adanya disparitas antara ambisi yang dinyatakan secara numerik dan urgensi tindakan nyata yang diperlukan untuk mencapai tujuan global 1,5°C. Kondisi ini menyoroti tantangan mendasar dalam menerjemahkan komitmen menjadi kebijakan dan implementasi di lapangan yang benar-benar transformatif.

Ketergantungan yang tinggi pada sektor LULUCF, yang diharapkan menyumbang hampir 60% dari target pengurangan emisi, mencerminkan strategi Indonesia yang memanfaatkan keunggulan komparatifnya dalam sumber daya alam, khususnya hutan. Namun, pendekatan ini juga membawa risiko signifikan terhadap pencapaian target keseluruhan. Jika upaya mitigasi di sektor ini terhambat oleh deforestasi yang terus-menerus, kebakaran hutan, atau kendala tata kelola lahan, maka keberhasilan NDC akan sangat rentan. Selain itu, ketergantungan ini dapat mengindikasikan bahwa sektor-sektor lain yang sulit didekarbonisasi, seperti energi dan industri berat, belum mengalami transformasi yang cukup cepat. Hal ini berpotensi menjadi hambatan jangka panjang bagi transisi rendah karbon yang seimbang dan komprehensif.

B. Peran Strategis Kalimantan Timur dalam Pencapaian Target Iklim Nasional

Kalimantan Timur (Kaltim) memegang peran yang sangat strategis dalam upaya Indonesia mencapai target iklim nasional. Provinsi ini telah diakui sebagai “Pilot Project Perubahan Iklim di Indonesia” (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, n.d.; Al Mikraj, n.d.). Status ini menempatkan Kaltim sebagai laboratorium kebijakan dan implementasi aksi iklim di tingkat sub-nasional. Keberhasilan atau bahkan kegagalan di Kaltim akan memberikan pelajaran berharga dan model bagi provinsi lain di Indonesia, mempercepat pembelajaran dan replikasi praktik terbaik dalam implementasi NDC. Kaltim bukan hanya penerima kebijakan, tetapi juga kontributor aktif dalam pengembangan strategi iklim Indonesia.

Dengan luas kawasan hutan dan gambut yang signifikan, Kaltim memegang peran krusial dalam mencapai target LULUCF nasional (Al Mikraj, n.d.; APKindo, n.d.; IESR, 2024). Sektor ini, yang menjadi penyumbang terbesar emisi GRK di tingkat nasional, juga memiliki potensi penyerapan karbon yang besar. Oleh karena itu, upaya konservasi dan restorasi di Kaltim sangat vital bagi pencapaian target NDC Indonesia.

Selain itu, Kaltim adalah lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dirancang dengan konsep “kota hutan” dan prinsip pembangunan rendah karbon (IKN.go.id, n.d.; Kliksamarinda.com, n.d.). Pembangunan IKN, meskipun berkonsep hijau, secara inheren menimbulkan dilema antara pembangunan ekonomi yang ambisius dan konservasi lingkungan yang ketat. Proyek infrastruktur berskala besar ini berpotensi menyebabkan peningkatan emisi GRK jangka pendek dari aktivitas konstruksi dan perubahan penggunaan lahan, yang dapat bertentangan dengan target pengurangan emisi LULUCF Kaltim. Oleh karena itu, keberhasilan IKN sebagai “kota hutan” akan sangat bergantung pada manajemen lingkungan yang ketat dan komitmen terhadap prinsip rendah karbon sepanjang siklus pembangunannya, bukan hanya pada visi akhirnya. Tantangan ini memerlukan pengelolaan yang cermat untuk memastikan bahwa IKN benar-benar menjadi model pembangunan berkelanjutan.

II. Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan di Kalimantan Timur

A. Kebijakan Daerah Pendukung

Kalimantan Timur telah membangun kerangka kebijakan yang kuat untuk mendukung implementasi NDC di tingkat daerah. Salah satu fondasi kelembagaan adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2022, yang merupakan perubahan atas Pergub Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) (Peraturan BPK, 2022). Perubahan ini menunjukkan adaptasi kerangka kelembagaan untuk memperkuat pengendalian perubahan iklim di provinsi tersebut.

Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 7 Tahun 2019 tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kalimantan Timur menjadi dasar hukum penting bagi aksi iklim di provinsi ini (APKindo, n.d.; Peraturan BPK, n.d.; Peraturan BPK, 2024). Perda ini memberikan landasan legal yang komprehensif untuk berbagai inisiatif mitigasi dan adaptasi.

Langkah progresif lainnya adalah penetapan Pergub Kaltim Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Daerah pada 24 Juni 2024 (Al Mikraj, n.d.; Peraturan BPK, 2024; Peraturan BPK, n.d.). Pergub ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target pengurangan emisi GRK nasional melalui berbagai mekanisme pasar, termasuk perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP), pungutan karbon, dan mekanisme inovatif lainnya. Dana yang terkumpul dari penyelenggaraan NEK dapat dialokasikan kembali untuk membiayai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di daerah (Peraturan BPK, 2024). Penetapan Pergub tentang NEK merupakan langkah progresif yang menunjukkan upaya Kaltim untuk menciptakan ekosistem keuangan berkelanjutan di tingkat provinsi. Dengan memungkinkan perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja, Kaltim berupaya menarik investasi dan menciptakan insentif ekonomi bagi pengurangan emisi. Ini berpotensi mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah semata dan mendorong partisipasi sektor swasta serta masyarakat dalam aksi iklim.

Komitmen Kaltim juga tercermin dalam integrasi program-program perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Program seperti REDD+ dan Kampung Iklim telah menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim (Al Mikraj, n.d.; APKindo, n.d.; World Bank, 2024; Desa Batuah, 2024). Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 juga secara eksplisit mempertimbangkan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta Rencana Induk IKN (Kliksamarinda.com, n.d.; IKN.go.id, n.d.). Adanya seperangkat regulasi provinsi yang spesifik (Pergub, Perda) dan integrasinya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD) menunjukkan komitmen kuat dan kerangka tata kelola yang terdesentralisasi untuk aksi iklim di Kaltim. Ini melampaui sekadar kepatuhan terhadap mandat nasional, memungkinkan provinsi untuk menyesuaikan strategi dengan konteks lokal dan mempercepat implementasi. Kerangka hukum yang kuat ini menjadi fondasi penting bagi aksi yang efektif di tingkat daerah.

B. Peran DDPI dan Tata Kelola

Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) di Kalimantan Timur berfungsi sebagai lembaga adhoc yang vital, dibentuk oleh Gubernur Kaltim dan diakui sebagai “otak” di balik Program Kaltim Hijau (Niaga.Asia, n.d.). Mandat utama DDPI mencakup peningkatan kualitas dan ambisi NDC di tingkat daerah, integrasi NDC ke dalam perencanaan dan penganggaran nasional, serta peningkatan koordinasi antarpihak terkait perubahan iklim (NDC Partnership, n.d.; Niaga.Asia, n.d.).

Struktur keanggotaan DDPI dirancang untuk memfasilitasi kolaborasi multi-pihak. DDPI diketuai langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur dan beranggotakan perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Perguruan Tinggi, dan Mitra Pembangunan. Untuk mengoptimalkan fungsinya, DDPI juga memiliki Kelompok Kerja (Pokja) khusus yang berfokus pada Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Peraturan BPK, 2022). Komposisi DDPI yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan kepemimpinan langsung oleh Gubernur mencerminkan model tata kelola kolaboratif yang didukung secara politis. Hal ini memungkinkan DDPI untuk berfungsi sebagai platform koordinasi yang efektif, mengintegrasikan berbagai perspektif dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim yang kompleks. Sinergi dari banyak pihak, ditambah dengan legitimasi dan daya dorong politik dari Gubernur, sangat krusial untuk keberhasilan inisiatif lintas sektor.

Cakupan kerja DDPI tidak hanya terbatas pada lingkup internal Kaltim, tetapi juga meluas ke ranah internasional (Niaga.Asia, n.d.). Fokus DDPI pada keterlibatan internal dan eksternal menunjukkan ambisi Kaltim untuk tidak hanya mengimplementasikan tetapi juga memimpin dalam aksi iklim di tingkat regional dan internasional. Keterlibatan ini dapat memfasilitasi akses terhadap dukungan internasional, seperti pendanaan dan transfer teknologi, serta pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik. Namun, hal ini juga menuntut kapasitas yang kuat dalam diplomasi iklim dan manajemen proyek internasional di tingkat provinsi. Kaltim secara aktif mencari kemitraan dan berupaya menjadi pemain kunci dalam upaya iklim global, menandakan kedewasaan dalam tata kelola iklim provinsi.

III. Inisiatif dan Program Mitigasi Perubahan Iklim Sektoral

A. Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya

Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) merupakan komponen krusial dalam upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Secara nasional, sektor ini adalah penyumbang emisi GRK terbesar, mencapai 50%, dengan tambahan 13% dari kebakaran hutan dan lahan gambut (Al Mikraj, n.d.; Berkas DPR, 2021). Mengingat besarnya kontribusi ini, sektor FOLU diharapkan dapat menyumbang hampir 60% dari target pengurangan emisi NDC Indonesia (IESR, 2024).

Untuk mencapai target ambisius ini, Indonesia telah meluncurkan kebijakan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yang menargetkan penyerapan bersih sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030 dan -304 juta ton CO2e pada tahun 2050, sebagai bagian dari visi Net Zero Emission nasional pada tahun 2060 atau lebih cepat (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, n.d.; IESR, 2024; Tanahair.net, 2025). Menanggapi kebijakan nasional, Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Dokumen Rencana Kerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sub-Nasional Kaltim untuk periode 2023–2030, yang secara spesifik mencakup mitigasi pada sektor kehutanan dan lahan (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, n.d.).

Kalimantan Timur telah menjadi provinsi percontohan untuk program Forest Carbon Partnership Facility(FCPF) Carbon Fund World Bank, sebuah inisiatif REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang berbasis pembayaran kinerja (Al Mikraj, n.d.; BPDLH, 2025; CIFOR, n.d.; Desa Batuah, 2024; Neliti, 2020). Program ini menargetkan pengurangan 22 juta ton emisi karbon antara Juni 2019 dan 2024 (CIFOR, n.d.). Kaltim tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui target ini dengan keberhasilan mengurangi emisi sebesar 34.278.664,90 ton CO2e pada periode 2019-2020. Angka ini jauh melampaui ambang batas minimum 5 juta ton CO2e yang disyaratkan untuk pembayaran, menghasilkan surplus pengurangan emisi (Al Mikraj, n.d.; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, n.d.). Sebagai hasilnya, pada tahun 2023, Kaltim menerima pembayaran berbasis kinerja sebesar USD 20,9 juta (setara sekitar Rp 300 miliar) dari Bank Dunia, menjadikannya provinsi pertama di Asia Tenggara yang menerima dana karbon (Al Mikraj, n.d.; Desa Batuah, 2024). Dana ini dialokasikan ke berbagai kabupaten/kota dan masyarakat adat di Kaltim, dengan pembagian yang mempertimbangkan luasan hutan yang dijaga, kegiatan yang dilakukan, tingkat kesulitan akses, dan bobot program (Desa Batuah, 2024). Kaltim berpotensi memperoleh total USD 110 juta dari program FCPF hingga tahun 2024 (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, n.d.). Keberhasilan Kaltim dalam melampaui target pengurangan emisi FOLU dan menerima pembayaran berbasis kinerja dari Bank Dunia secara konkret menunjukkan efektivitas mekanisme insentif finansial dalam mendorong aksi mitigasi di tingkat sub-nasional. Ini memvalidasi model REDD+ dan FCPF sebagai alat yang ampuh untuk konservasi hutan dan pengurangan emisi, sekaligus meningkatkan kredibilitas Kaltim sebagai mitra iklim internasional.

Meskipun ada capaian signifikan dan pendanaan internasional, dinamika laju deforestasi di Kaltim masih menunjukkan fluktuasi. Laju deforestasi mengalami penurunan drastis pada 2019-2020 (10.660 ha), namun kembali meningkat pada 2020-2021 (20.924 ha), lalu menurun lagi pada 2021-2022 (13.758 ha) (Al Mikraj, n.d.). Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tekanan fundamental yang persisten terhadap kawasan hutan dan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi yang berhasil di tingkat proyek, seperti FCPF, dapat diimbangi oleh faktor-faktor pendorong deforestasi yang lebih besar, seperti ekspansi perkebunan kelapa sawit, aktivitas pertambangan, atau pembangunan IKN. Kondisi ini memerlukan koherensi kebijakan yang lebih kuat dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk mencapai pengurangan emisi jangka panjang yang berkelanjutan. Inisiatif lain di sektor ini termasuk perpanjangan moratorium izin konsesi kehutanan baru (2015-2017) (Indonesian Embassy in Berlin, n.d.), target restorasi lahan gambut (2 juta hektar secara nasional) (Tanahair.net, 2025; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, n.d.), dan rehabilitasi lahan terdegradasi (12 juta hektar secara nasional) (Tanahair.net, 2025).

B. Sektor Energi

Sektor energi merupakan salah satu pilar penting dalam pencapaian target NDC Indonesia. Secara nasional, Indonesia menargetkan peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) dari 17% menjadi 23% pada tahun 2025 dan 29% pada tahun 2030 dari total konsumsi energi (Indonesian Embassy in Berlin, n.d.). Namun, bauran EBT nasional saat ini masih sekitar 14%, jauh di bawah target 2025 (IESR, 2024). Rencana energi nasional yang dirilis pada 2018 bahkan masih menunjukkan penambahan 27 GW Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dalam 10 tahun ke depan, berbanding 15 GW EBT, dengan pengurangan rencana gas dan EBT demi batu bara (Indonesian Embassy in Berlin, n.d.).

Meskipun demikian, Kalimantan Timur memiliki potensi EBT yang melimpah dan secara aktif berupaya memanfaatkannya. Potensi EBT di Kaltim meliputi: energi air sebesar 16.844 GW (bersama Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah), dengan potensi minihidro dan mikrohidro sebesar 3.562 GW (Kompas.com, 2024; Listrik Indonesia, n.d.); energi surya sebesar 13.47 GW, dengan iradiasi surya rata-rata lebih dari 4,8 kWh/m2/hari (IESR, 2024; Kompas.com, 2024; Listrik Indonesia, n.d.); energi angin sebesar 212 MW (Kompas.com, 2024; Listrik Indonesia, n.d.); dan panas bumi sebesar 17 MW (Kompas.com, 2024; Listrik Indonesia, n.d.).

Beberapa proyek EBT unggulan di Kaltim menunjukkan komitmen provinsi ini terhadap transisi energi bersih. Salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batoq Kelo berkapasitas 300 MW. PT PLN (Persero) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) untuk pembangunan PLTA ini dengan target operasi pada tahun 2030. PLTA Batoq Kelo diharapkan menjadi salah satu PLTA terbesar yang dikembangkan di luar Pulau Jawa dan mampu menurunkan emisi karbon secara signifikan, sekaligus memperkuat posisi Kalimantan sebagai pusat energi hijau nasional (Listrik Indonesia, 2025; PLN, 2025). Selain itu, groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN 50 MW di Kabupaten Penajam Paser Utara (Kaltim) dilakukan pada November 2023. Proyek ini merupakan bagian integral dari konsep “kota hutan” IKN, yang bertujuan menyediakan listrik bersih dan infrastruktur bawah tanah (Espos.id, 2024; Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023).

Meskipun tren kebijakan energi nasional masih menunjukkan ketergantungan pada batu bara, Kaltim secara aktif memanfaatkan potensi EBT-nya yang besar melalui proyek-proyek berskala signifikan seperti PLTA Batoq Kelo dan PLTS IKN. Hal ini mengindikasikan komitmen provinsi yang kuat untuk transisi energi bersih dan diversifikasi bauran energi, yang krusial untuk mencapai target NDC di sektor energi dan mengurangi jejak karbonnya. Pembangunan proyek EBT berskala besar di Kaltim, khususnya yang terkait dengan IKN, menunjukkan bahwa IKN tidak hanya menjadi pusat pembangunan fisik tetapi juga katalisator untuk inovasi dan investasi dalam infrastruktur hijau. Ini berpotensi menjadikan Kaltim sebagai model regional untuk pembangunan kota yang berkelanjutan dan rendah karbon, menarik lebih banyak investasi dan keahlian di masa depan.

C. Sektor Limbah dan Pertanian Berkelanjutan

Sektor limbah dan pertanian berkelanjutan juga merupakan bagian integral dari NDC Indonesia, bersama dengan energi, kehutanan, dan proses industri serta penggunaan produk (IPPU) (Antaranews, n.d.; NDC Partnership, n.d.; Tanahair.net, 2025).

Pada sektor limbah, target nasional untuk pengurangan emisi adalah 1.4% (tanpa syarat) hingga 1.5% (bersyarat) di bawah BAU (APKindo, n.d.). Kalimantan Timur telah mengimplementasikan inisiatif melalui Green Growth Compact (GGC) yang mencakup pembangunan perkebunan berkelanjutan yang juga menangani pengelolaan limbah. Upaya ini termasuk penangkapan gas metana yang dihasilkan dari limbah cair pabrik kelapa sawit dan pemanfaatan limbah biomassa sebagai sumber energi terbarukan (Neliti, 2020).

Di sektor pertanian berkelanjutan, target nasional adalah pengurangan emisi sebesar 0.3% (tanpa syarat) hingga 0.4% (bersyarat) di bawah BAU (APKindo, n.d.). Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim secara aktif mendorong praktik pertanian ramah lingkungan untuk menekan emisi GRK. Ini mencakup penggunaan pupuk organik untuk menjaga kesehatan tanah, pengurangan penggunaan pestisida kimia untuk meminimalkan zat berbahaya, dan penerapan pengendalian hama terpadu sebagai pendekatan holistik (Infosatu.co, 2025). Mengingat luas lahan pertanian dan kehutanan yang besar, Kaltim memiliki posisi strategis untuk mengembangkan pertanian rendah emisi (Infosatu.co, 2025).

Salah satu program unggulan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah Program Kampung Iklim (ProKlim). Program ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kaltim telah mengintegrasikan ProKlim dengan REDD+ ke dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan desa. Pada tahun 2021, sebanyak 99 desa di Kaltim telah berkomitmen dalam program REDD+ melalui ProKlim (Al Mikraj, n.d.; Neliti, 2020; YKAN, n.d.). Inisiatif Kaltim dalam pengelolaan limbah dan pertanian berkelanjutan menunjukkan pendekatan holistik dan multi-sektoral terhadap mitigasi GRK yang melibatkan aktor non-negara. Hal ini penting karena emisi dari sektor-sektor ini seringkali tersebar dan memerlukan solusi yang disesuaikan secara lokal, melengkapi upaya di sektor-sektor besar seperti kehutanan dan energi. Keterlibatan masyarakat lokal melalui program seperti Kampung Iklim menunjukkan pengakuan akan pentingnya kearifan lokal dan partisipasi akar rumput dalam mencapai tujuan iklim. Pendekatan bottom-up ini dapat meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program mitigasi dan adaptasi dengan membangun kepemilikan lokal dan mengintegrasikan praktik-praktik tradisional yang ramah lingkungan.

D. Inisiatif Industri Rendah Karbon

Sektor Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) merupakan salah satu dari lima sektor yang dicakup dalam NDC Indonesia (Antaranews, n.d.; NDC Partnership, n.d.; Tanahair.net, 2025), dengan target pengurangan emisi sebesar 0.10% (tanpa syarat) hingga 0.11% (bersyarat) di bawah BAU (APKindo, n.d.). Di Kalimantan Timur, beberapa perusahaan besar di sektor industri telah menunjukkan komitmen terhadap dekarbonisasi.

Pupuk Kaltim, misalnya, telah menetapkan target ambisius untuk mencapai emisi nol bersih (net-zero emissions) pada tahun 2060 (Antaranews, 2025). Perusahaan ini telah berhasil mengurangi penggunaan batu bara, memangkas 59.000 ton emisi per tahun, dan terus mengembangkan inovasi untuk transformasi hijau serta memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) (Antaranews, 2025). Selain itu, Pupuk Kaltim juga sedang membangun pabrik soda ash pertama di Indonesia, menandai langkah maju dalam industri yang lebih berkelanjutan (Antaranews, 2025).

Industri semen di Kaltim juga menunjukkan minat untuk berinvestasi dalam fasilitas produksi baru guna mendukung pembangunan IKN (UOBAM, 2024). Industri ini secara progresif beralih dari penggunaan batu bara ke bahan bakar rendah karbon seperti biomassa, Refuse Derived Fuel (RDF), dan elektrifikasi yang ditenagai oleh PLTS atau jaringan listrik nasional. Penggunaan biomassa telah meningkatkan Thermal Substitution Rate (TSR) menjadi 7.8% pada tahun 2022, dengan proyeksi mencapai 19.82% pada tahun 2030. Setiap 1% peningkatan TSR dapat mengurangi 2-3 kgCO2e per ton semen yang diproduksi (UOBAM, 2024).

Sektor perkebunan kelapa sawit juga berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim (YKAN, 2022). Upaya pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan mencakup penangkapan gas metana dari limbah cair pabrik dan pemanfaatan biomassa sebagai energi terbarukan (Neliti, 2020). Beberapa perusahaan di Kaltim telah memperoleh sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), menunjukkan komitmen terhadap praktik berkelanjutan (Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup, n.d.).

Di sektor pertambangan, beberapa perusahaan batu bara besar seperti Indika Energy dan Adaro Energy telah berkomitmen mencapai net-zero pada tahun 2050 atau 2060 (Ember, 2024). Namun, perlu dicatat bahwa emisi metana dari tambang batu bara (Coal Mine Methane/CMM) seringkali belum secara eksplisit dicakup dalam rencana mitigasi mereka (Ember, 2024). Meskipun beberapa perusahaan di Kaltim memproduksi batu bara dengan karakteristik yang lebih ramah lingkungan (rendah abu, nitrogen, dan sulfur) (Adaro Andalan Indonesia, n.d.), kurangnya cakupan emisi metana dari tambang batu bara (CMM) dalam rencana mitigasi mereka menunjukkan kesenjangan kritis dalam strategi dekarbonisasi industri. Metana adalah GRK yang sangat kuat, dan pengabaiannya dapat secara signifikan mengurangi efektivitas upaya pengurangan emisi secara keseluruhan. Hal ini menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap semua jenis GRK dan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan akuntabilitas penuh dari sektor industri.

Komitmen perusahaan-perusahaan besar di Kaltim terhadap target net-zero dan praktik rendah karbon menunjukkan peningkatan kesadaran dan partisipasi sektor swasta dalam agenda dekarbonisasi. Hal ini krusial mengingat intensitas emisi di sektor industri dan ekstraktif, dan menandakan bahwa insentif regulasi, tekanan pasar, dan pertimbangan ESG mulai mendorong perubahan perilaku korporasi.

IV. Inisiatif dan Program Adaptasi Perubahan Iklim

A. Strategi Adaptasi di Sektor Kunci

Kalimantan Timur telah mengintegrasikan strategi adaptasi perubahan iklim ke dalam kerangka kebijakan daerahnya, terutama melalui Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 7 Tahun 2019 (Peraturan BPK, n.d.). Perda ini menguraikan upaya adaptasi yang komprehensif, mencakup berbagai sektor kunci untuk membangun ketahanan provinsi terhadap dampak perubahan iklim.

Strategi adaptasi di Kaltim meliputi:

• Ketahanan Ekonomi: Upaya ini berfokus pada dukungan terhadap ketahanan pangan melalui pengembangan sistem data yang lebih baik, promosi tanaman bernilai ekonomi, optimalisasi pemanfaatan limbah organik dan biomassa untuk energi, serta pengembangan bioenergi (Peraturan BPK, n.d.). Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim juga aktif mendorong pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan untuk menjaga kesehatan ekosistem dan ketahanan pangan (Infosatu.co, 2025).
• Ketahanan Sistem Kehidupan: Perda ini menekankan penguatan sektor kesehatan, pemukiman, dan infrastruktur untuk memastikan masyarakat dan fasilitas vital dapat menahan dan pulih dari dampak iklim (Peraturan BPK, n.d.).
• Ketahanan Ekosistem dan Wilayah Khusus: Meliputi pengelolaan berkelanjutan kawasan lahan basah, penguatan kawasan perkotaan melalui percepatan pencapaian status kota tangguh dan sekolah tangguh bencana, serta integrasi upaya adaptasi ke dalam rencana penataan ruang perkotaan (Peraturan BPK, n.d.).

Strategi adaptasi Kaltim yang terintegrasi di berbagai sektor menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang sifat multidimensional dampak perubahan iklim. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk membangun ketahanan sistemik, bukan hanya respons reaktif, yang sangat penting bagi provinsi yang rentan terhadap berbagai risiko iklim. Integrasi adaptasi ke dalam perencanaan tata ruang perkotaan dan fokus pada “kota tangguh” sangat relevan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini menunjukkan upaya proaktif untuk membangun ketahanan iklim ke dalam infrastruktur dan perencanaan kota baru sejak awal, yang dapat menjadi model bagi pembangunan perkotaan berkelanjutan di Indonesia. Namun, tantangan untuk menerapkan hal serupa di kota-kota yang sudah ada, dengan infrastruktur dan tata ruang yang telah mapan, tetap besar dan memerlukan strategi serta sumber daya yang berbeda.

B. Proyek Adaptasi Spesifik

Selain kerangka kebijakan yang luas, Kalimantan Timur juga mengimplementasikan proyek-proyek adaptasi spesifik yang inovatif. Salah satu contoh menonjol adalah proyek Adaptation Fund di Samarinda (Kemitraan, n.d.).

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur adaptasi banjir sebagai tipologi baru ruang publik. Idenya adalah menciptakan ruang publik yang tidak hanya berfungsi sebagai area rekreasi atau sosial, tetapi juga sebagai infrastruktur multifungsi yang dapat melindungi dari dampak banjir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adaptasi perubahan iklim, menyediakan fondasi konkret untuk ketahanan terhadap krisis iklim, dan secara langsung mendukung masyarakat lokal selama kejadian banjir dengan berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman (Kemitraan, n.d.).

Pendekatan inovatif proyek ini berfokus pada ruang publik sebagai infrastruktur ideal untuk beradaptasi dengan tantangan perubahan iklim melalui elemen-elemen perkotaan utama. Ini juga merupakan sarana efektif untuk melibatkan komunitas perkotaan dan memfasilitasi pendidikan perubahan iklim, membangun kapasitas lokal dalam menghadapi krisis iklim (Kemitraan, n.d.). Proyek ini didanai oleh Adaptation Fund dan dilaksanakan melalui kemitraan antara Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Surabaya dan Queensland University of Technology (QUT) (Kemitraan, n.d.). Dengan anggaran sebesar USD 824.835, proyek ini berlangsung dari 21 November 2022 hingga 20 Mei 2024 (Kemitraan, n.d.).

Proyek Adaptation Fund di Samarinda yang berfokus pada “infrastruktur adaptasi banjir sebagai tipologi baru ruang publik” merupakan contoh inovasi dalam strategi adaptasi perkotaan. Ini menggabungkan fungsi mitigasi fisik dengan manfaat sosial dan ekologis, menciptakan solusi multi-fungsi yang tidak hanya melindungi dari dampak iklim tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat. Keterlibatan mitra akademik internasional (QUT) dalam proyek ini menunjukkan komitmen Kaltim untuk memanfaatkan keahlian global dan penelitian mutakhir dalam mengembangkan solusi adaptasi. Transfer pengetahuan dan pembangunan kapasitas yang terjadi melalui kemitraan semacam ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas strategi adaptasi dan memastikan replikabilitasnya di wilayah lain, memposisikan Kaltim sebagai pusat inovasi iklim.

V. Progres dan Capaian Implementasi NDC di Kalimantan Timur

A. Data dan Tren Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Kalimantan Timur telah menunjukkan progres yang signifikan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), khususnya di sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU). Provinsi ini berhasil mengurangi emisi sebesar 34.278.664,90 ton CO2e pada periode 2019-2020 (Al Mikraj, n.d.; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, n.d.). Angka ini jauh melampaui target minimum 5 juta ton CO2e yang disyaratkan untuk pembayaran berbasis kinerja dari Bank Dunia, dan bahkan melebihi target 22 juta ton CO2e yang ditetapkan hingga tahun 2024 dalam program FCPF Carbon Fund (Al Mikraj, n.d.; BPDLH, 2025; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, n.d.). Capaian ini menghasilkan surplus pengurangan emisi bagi Kaltim (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, n.d.). Keberhasilan Kaltim yang tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui target pengurangan emisi yang ditetapkan, terutama di sektor FOLU yang krusial, memberikan bukti nyata keberhasilan aksi iklim di tingkat sub-nasional. Capaian ini tidak hanya memperkuat posisi Kaltim sebagai pemimpin dalam pembangunan rendah karbon tetapi juga memberikan validasi penting bagi mekanisme pembayaran berbasis kinerja dan potensi replikasi di wilayah lain.

Komitmen Kaltim terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan iklim juga terlihat dari ketersediaan data emisi GRK Provinsi Kaltim untuk periode 2021-2023 (Kaltimprov.go.id, 2025). Selain itu, laporan kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup provinsi juga tersedia (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, n.d.). Ketersediaan data emisi GRK provinsi secara berkala dan laporan kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan iklim. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan pemantauan yang efektif, evaluasi yang akurat, dan penyesuaian strategi yang adaptif, yang semuanya penting untuk mengoptimalkan implementasi NDC di masa depan.

Sebagai perbandingan, secara nasional, total reduksi emisi GRK pada tahun 2022 mencapai 466.569.122 tCO2e, atau 42% di bawah BAU. Sektor FOLU berkontribusi sebesar 27.37% dari total reduksi tersebut, sementara sektor limbah menyumbang 1.23% (DJPPI – KLHK, n.d.).

B. Mekanisme Pendanaan dan Pembayaran Berbasis Kinerja

Keberhasilan Kaltim dalam pengurangan emisi telah membuka pintu bagi mekanisme pendanaan inovatif. Provinsi ini menerima pembayaran sebesar USD 20,9 juta dari FCPF Carbon Fund Bank Dunia pada tahun 2023 sebagai imbalan atas pengurangan emisi yang terverifikasi selama periode 2019-2020 (Al Mikraj, n.d.; Desa Batuah, 2024). Potensi pendanaan lebih lanjut juga sangat besar, dengan Kaltim berpotensi memperoleh total USD 110 juta pembayaran berbasis kinerja dari program FCPF dengan target pengurangan 22 juta ton CO2e hingga tahun 2024 (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, n.d.).

Dana karbon yang diterima ini tidak hanya disimpan di tingkat provinsi, tetapi dialokasikan secara strategis ke berbagai kabupaten/kota dan masyarakat adat di Kaltim. Pembagian dana didasarkan pada faktor-faktor seperti luasan hutan yang dijaga, jenis kegiatan yang dilakukan, tingkat kesulitan akses, dan bobot program (Desa Batuah, 2024). Keberhasilan Kaltim dalam menarik dan mengelola pembayaran berbasis kinerja dari Bank Dunia menegaskan potensi besar model pendanaan iklim yang mengaitkan insentif finansial dengan hasil mitigasi yang terukur. Ini tidak hanya memberikan sumber daya vital tetapi juga menciptakan preseden positif untuk pembiayaan iklim yang berorientasi pada kinerja, yang dapat direplikasi di tingkat nasional dan internasional.

Untuk memperkuat kerangka pendanaan ini, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menerbitkan Pergub Kaltim Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Pergub ini memungkinkan berbagai mekanisme pasar, termasuk perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan karbon, dan mekanisme lain. Dana yang diperoleh dari perdagangan karbon dapat digunakan secara spesifik untuk membiayai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di daerah (Peraturan BPK, 2024).

Meskipun ada keberhasilan dalam menarik dana internasional, tantangan dalam pendanaan masih ada. Keterbatasan pendanaan lokal merupakan kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program seperti REDD+. Dana internasional mungkin tidak selalu cukup untuk menutupi seluruh biaya yang diperlukan, dan proses pencairan dana dari internasional dapat memakan waktu yang panjang (Al Mikraj, n.d.). Tantangan yang disebutkan mengenai “keterbatasan pendanaan” dan “proses pencairan dana yang panjang” menunjukkan bahwa mekanisme pendanaan iklim, meskipun inovatif, masih menghadapi hambatan birokrasi dan kapasitas di tingkat implementasi. Hal ini menyoroti perlunya penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas manajemen keuangan di tingkat lokal, dan diversifikasi sumber pendanaan untuk memastikan aliran dana yang stabil dan berkelanjutan untuk aksi iklim.

VI. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi NDC

A. Tantangan Internal

Implementasi NDC di Kalimantan Timur, meskipun menunjukkan progres yang menjanjikan, masih menghadapi sejumlah tantangan internal yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun rencana teknis yang detail dan komprehensif (ACTIA, 2025). Hal ini diperparah oleh kekurangan tenaga ahli yang menyebabkan permasalahan di setiap sektor tidak selalu menemukan solusi yang tuntas dan cenderung bias dalam penyelesaiannya (Al Mikraj, n.d.). Keterbatasan kapasitas teknis dan kekurangan tenaga ahli di tingkat daerah secara kolektif menunjukkan defisit kapasitas kelembagaan yang sistemik. Ini merupakan hambatan mendasar yang dapat memperlambat laju implementasi NDC, bahkan dengan kebijakan yang kuat. Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan struktur koordinasi adalah prasyarat untuk akselerasi aksi iklim.

Selain itu, koordinasi antar sektor seringkali rentan tumpang tindih (ACTIA, 2025). Sistem koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal, seringkali tidak efektif karena adanya perbedaan prioritas dan keterbatasan lembaga pendukung (Al Mikraj, n.d.). Tantangan koordinasi ini dapat menghambat sinergi program dan efisiensi alokasi sumber daya.

Aspek pendanaan lokal juga menjadi kelemahan. Meskipun Kaltim berhasil menarik dana internasional, aliran dana tersebut mungkin tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya yang diperlukan untuk program-program iklim yang berkelanjutan. Ditambah lagi, proses pencairan dana dari internasional dapat memakan waktu yang panjang, memperlambat pelaksanaan inisiatif di lapangan (Al Mikraj, n.d.).

Lebih mendalam, konflik antara kepemilikan lahan yang melibatkan masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah, serta permasalahan perizinan, merupakan hambatan signifikan (Al Mikraj, n.d.). Permasalahan ini diperparah oleh penegakan hukum yang lemah terhadap aktivitas ilegal seperti penebangan liar, dengan 272 kasus tercatat di Kaltim pada tahun 2020 (Al Mikraj, n.d.). Konflik lahan dan penegakan hukum yang lemah terhadap aktivitas ilegal mengungkapkan akar masalah tata kelola yang lebih dalam yang secara langsung mengancam keberlanjutan upaya mitigasi LULUCF. Tanpa penyelesaian konflik tenurial yang adil dan penegakan hukum yang tegas, insentif dari program seperti REDD+ dapat tergerus, dan deforestasi akan terus menjadi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa aksi iklim tidak dapat dipisahkan dari reformasi tata kelola lahan dan keadilan sosial.

B. Tantangan Eksternal

Di samping tantangan internal, Kaltim juga menghadapi tekanan eksternal yang memengaruhi implementasi NDC-nya. Dinamika laju deforestasi yang berfluktuasi menunjukkan adanya tekanan eksternal yang terus-menerus terhadap kawasan hutan Kaltim (Al Mikraj, n.d.). Tekanan ini seringkali berasal dari ekspansi sektor ekonomi ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, yang dapat menyebabkan perubahan penggunaan lahan dan degradasi hutan.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim, meskipun dirancang dengan konsep hijau, secara inheren menimbulkan dilema antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan. Proyek infrastruktur berskala besar seperti IKN berpotensi menyebabkan peningkatan emisi GRK jangka pendek dari aktivitas konstruksi dan perubahan penggunaan lahan. Hal ini dapat bertentangan dengan target pengurangan emisi LULUCF Kaltim, terutama jika manajemen lingkungan yang ketat tidak diterapkan secara konsisten sepanjang siklus pembangunan.

Tantangan ini menyoroti perlunya koherensi kebijakan yang lebih kuat antara agenda pembangunan ekonomi dan tujuan iklim. Tanpa sinergi yang efektif antara kebijakan pusat dan daerah, serta penegakan hukum yang tegas, upaya mitigasi yang berhasil di satu sisi dapat diimbangi oleh dampak negatif dari sektor lain. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi NDC di Kaltim tidak hanya bergantung pada inisiatif mitigasi dan adaptasi spesifik, tetapi juga pada kemampuan provinsi untuk mengelola tekanan pembangunan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang benar-benar rendah karbon dan berkelanjutan.

VII. Kesimpulan

Implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) di Kalimantan Timur telah menunjukkan progres yang signifikan, didukung oleh kerangka kebijakan dan kelembagaan yang kuat di tingkat provinsi. Kaltim telah menunjukkan komitmen yang jelas melalui penetapan peraturan daerah dan gubernur yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk Perda Mitigasi dan Adaptasi serta Pergub tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) dengan komposisi multi-pemangku kepentingan dan kepemimpinan langsung oleh Gubernur juga mencerminkan model tata kelola kolaboratif yang didukung secara politis, memungkinkan koordinasi yang efektif dan integrasi berbagai perspektif.

Capaian paling menonjol terlihat di sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU), di mana Kaltim berhasil melampaui target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam program FCPF Carbon Fund. Keberhasilan ini tidak hanya menghasilkan pembayaran berbasis kinerja yang substansial dari Bank Dunia, tetapi juga memvalidasi potensi model pendanaan iklim yang mengaitkan insentif finansial dengan hasil mitigasi yang terukur. Di sektor energi, meskipun kebijakan nasional masih menunjukkan ketergantungan pada batu bara, Kaltim secara proaktif memanfaatkan potensi energi terbarukannya melalui proyek-proyek besar seperti PLTA Batoq Kelo dan PLTS IKN, yang berpotensi menjadikan provinsi ini sebagai pusat energi hijau nasional. Selain itu, inisiatif di sektor limbah dan pertanian berkelanjutan, termasuk Program Kampung Iklim, menunjukkan pendekatan holistik yang melibatkan partisipasi masyarakat akar rumput, memanfaatkan kearifan lokal untuk solusi yang lebih berkelanjutan. Sektor industri juga mulai menunjukkan partisipasi yang meningkat dalam dekarbonisasi, didorong oleh komitmen net-zero dari perusahaan-perusahaan besar dan pertimbangan ESG.

Namun, di balik capaian ini, Kaltim masih menghadapi tantangan yang kompleks. Secara internal, keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan rencana teknis, tumpang tindih koordinasi antar sektor, dan kekurangan tenaga ahli masih menjadi hambatan. Keterbatasan pendanaan lokal dan proses pencairan dana internasional yang panjang juga mempengaruhi kecepatan implementasi. Lebih krusial lagi, konflik lahan dan penegakan hukum yang lemah terhadap aktivitas ilegal seperti deforestasi terus mengancam keberlanjutan upaya mitigasi, menunjukkan akar masalah tata kelola yang lebih dalam. Secara eksternal, dinamika laju deforestasi yang berfluktuasi mengindikasikan tekanan persisten dari sektor ekonomi ekstraktif. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), meskipun berkonsep hijau, juga menghadirkan dilema inheren antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan, dengan potensi peningkatan emisi jangka pendek dari aktivitas konstruksi.

Secara keseluruhan, Kaltim telah memposisikan dirinya sebagai “Pilot Project Perubahan Iklim di Indonesia,” yang menjadikannya laboratorium penting untuk kebijakan dan implementasi aksi iklim sub-nasional. Keberhasilan dan tantangan yang dihadapi Kaltim akan memberikan pelajaran berharga dan model bagi provinsi lain di Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim jangka panjang, diperlukan komitmen politik yang berkelanjutan, peningkatan kolaborasi multi-pemangku kepentingan, penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta diversifikasi dan aksesibilitas pendanaan yang lebih baik. Mengatasi tantangan-tantangan ini akan memastikan bahwa Kaltim tidak hanya memenuhi target NDC-nya, tetapi juga menjadi contoh nyata pembangunan berkelanjutan di tengah kompleksitas transisi global menuju ekonomi hijau.

Daftar Pustaka

Adaro Andalan Indonesia. (n.d.). Pertambangan. Diakses 14 Juni 2025, dari https://adaroindonesia.com/pages/view/pertambangan.html

ACTIA. (2025, Mei 9). Sinergi Peran Parties-Non Parties dalam Implementasi Strategi NDC. Diakses dari https://actiaclimate.com/peran-parties-non-parties-implementasi-strategi-ndc/

Al Mikraj. (n.d.). Pelaksanaan Program REDD+ di Kalimantan Timur. Omah Jurnal Sunan Giri. Diakses 14 Juni 2025, dari https://www.ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/download/5819/3397/

Antaranews. (n.d.). Second NDC pending emission reduction discussion: RI Govt. Diakses 14 Juni 2025, dari https://en.antaranews.com/news/351421/second-ndc-pending-emission-reduction-discussion-ri-govt

Antaranews. (2025, Mei 26). Pupuk Kaltim kurangi batu bara, pangkas 59 ribu ton emisi per tahun. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4860005/pupuk-kaltim-kurangi-batu-bara-pangkas-59-ribu-ton-emisi-per-tahun

APKindo. (n.d.). Sektor Target Penurunan (Mega ton CO2e) % dari BAU. Diakses 14 Juni 2025, dari https://www.apkindo.org/storage/app/uploads/public/63b/664/1d4/63b6641d45f18949538580.pdf

Berkas DPR. (2021, November). Buletin APBN Vol. VI. Ed. 21. Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-137.pdf

BPDLH. (2025, Maret 6). Carbon Fund of the Forest Carbon Partnership Facility Emissions Reduction Payment Agreement (FCPF). Diakses dari https://bpdlh.kemenkeu.go.id/project/55d591e0-ffad-433d-a06f-e42796815560

CIFOR. (n.d.). Researchers to support East Kalimantan’s low-carbon emission programme with impact evaluation. Forests News. Diakses 14 Juni 2025, dari https://forestsnews.cifor.org/80286/researchers-to-support-east-kalimantans-low-carbon-emission-programme-with-impact-evaluation?fnl=en#:~:text=The%20goal%20is%20to%20reduce,partners%20and%20the%20private%20sector.

Climate Action Tracker. (n.d.). Indonesia: Targets. Diakses 14 Juni 2025, dari https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/targets/

Desa Batuah. (2024, Mei 24). Kaltim Jadi Provinsi Pertama Penerima Kompensasi Karbon dari Bank Dunia. Diakses dari https://www.batuah-kukar.desa.id/artikel/2024/5/24/kaltim-jadi-provinsi-pertama-penerima-kompensasi-karbon-dari-bank-dunia

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. (n.d.). LKJIP. Diakses 14 Juni 2025, dari https://dinaslh.kaltimprov.go.id/lkjip/

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. (n.d.). Publikasi Dokumen. Diakses 14 Juni 2025, dari https://dinaslh.kaltimprov.go.id/publikasi-dokumen/

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. (n.d.). RENCANA KERJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diakses 14 Juni 2025, dari https://pktl.menlhk.go.id/assets/img/publication/Renja_Provinsi_KALTIM.pdf

DJPPI – KLHK. (n.d.). Kemajuan Aksi Perubahan Iklim Indonesia: Leading by Examples. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Diakses 14 Juni 2025, dari https://www.ditjenppi.org/indonesia/direktorat/setditjen/kemajuan-aksi-perubahan-iklim-indonesia-leading-by-examples

Ember. (2024, Juli 29). Risiko mengabaikan emisi metana di pertambangan batu bara. Diakses dari https://ember-energy.org/id/laporan/risiko-mengabaikan-emisi-gas-metana-batu-bara/

Espos.id. (2024, Februari 16). Beroperasi Akhir Februari, Ini Penampakan PLTS IKN Tahap 1 di Kaltim. Diakses dari https://foto.espos.id/beroperasi-akhir-februari-ini-penampakan-plts-ikn-tahap-1-di-kaltim-1865142

IKN.go.id. (n.d.). Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim Bisa Dimulai Tahun Ini. Diakses 14 Juni 2025, dari https://ikn.go.id/pembangunan-ibu-kota-baru-di-kaltim-bisa-dimulai-tahun-ini

Indonesian Embassy in Berlin. (n.d.). Indonesia’s NDC. Diakses 14 Juni 2025, dari https://indonesianembassy.de/ndc/

Infosatu.co. (2025, April 23). DPTPH Kaltim Dorong Pertanian Ramah Lingkungan untuk Tekan Emisi GRK. Diakses dari https://infosatu.co/dptph-kaltim-dorong-pertanian-ramah-lingkungan-untuk-tekan-emisi-grk/

IESR. (n.d.). Nationally Determined Contribution (NDC) Archives. Diakses 14 Juni 2025, dari https://iesr.or.id/en/tag/nationally-determined-contribution-ndc/

IESR. (2024, Januari). STRATEGI PENCAPAIAN NDC 2030 dan LTS LCCR 2050. Diakses dari https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Strategi-Pencapaian-NDC-2030-dan-LTS-LCCR-2050-Franky-Zamzani.pdf

Kaltimprov.go.id. (2025, Mei 4). Data Emisi GRK Prov. Kaltim Tahun 2021-2023. Satu Data Kalimantan Timur. Diakses dari https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-emisi-grk-prov-kaltim-tahun-2021-2023

Kemitraan. (n.d.). Adaptation Fund Project – Samarinda. Diakses 14 Juni 2025, dari https://www.kemitraan.or.id/program/adaptation-fund-project-samarinda/

Kemitraan. (n.d.). Adaptation Fund Project – Samarinda. Diakses 14 Juni 2025, dari https://kemitraan.or.id/en/program/3476/

Kliksamarinda.com. (n.d.). Dokumen RPD Prov Kaltim 2024-2026. Diakses 14 Juni 2025, dari https://kliksamarinda.com/wp-content/uploads/2023/03/Dokumen-RPD-Prov-Kaltim-2024-2026.pdf

Kompas.com. (2024, Januari 7). Potensi Energi Terbarukan Kalimantan Timur. Diakses dari https://lestari.kompas.com/read/2024/01/07/080000986/potensi-energi-terbarukan-kalimantan-timur

Listrik Indonesia. (n.d.). Ini Potensi Energi Terbarukan Kalimantan Timur. Diakses 14 Juni 2025, dari https://listrikindonesia.com/detail/12336/ini-potensi-energi-terbarukan-kalimantan-timur

Listrik Indonesia. (2025, Mei 29). Proyek PLTA Batoq Kelo Diteken, Target Operasi 2030. Diakses dari https://listrikindonesia.com/detail/16784/proyek-plta-batoq-kelo-diteken-target-operasi-2030

Neliti. (2020, Februari 7). INISIATIF-INISIATIF PROGRAM YANG DIKEMBANGKAN DALAM UPAYA IMPLEMENTASI REDD+ DI KALIMANTAN TIMUR. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/446932-none-565bd832.pdf

NDC Partnership. (n.d.). Indonesia. Diakses 14 Juni 2025, dari https://ndcpartnership.org/country/idn

Niaga.Asia. (n.d.). Mengenal Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur. Diakses 14 Juni 2025, dari https://www.niaga.asia/mengenal-dewan-daerah-perubahan-iklim-kalimantan-timur/

Peraturan BPK. (n.d.). PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2019 tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kalimantan Timur. Diakses 14 Juni 2025, dari https://peraturan.bpk.go.id/Download/163615/PERDA%20Prov%20Kaltim%207-2019%20Adaptasi%20%26%20Mitigasi%20Perubahan%20Iklim.pdf

Peraturan BPK. (2022, September 21). PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2022. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Download/283414/PERGUB%2027-2022%20ttg%20Perubahan%20atas%20Peraturan%20Gubernur%20Kalimantan%20Timur%20Nomor%209%20Tahun%202017%20tentang%20Pembentukan%20Dewan%20Daerah%20Perubahan%20Iklim%20Kalimantan%20Timur.pdf

Peraturan BPK. (2024, Juni 24). GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR PERGUB 25-2024 ttg Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Download/355385/Pergub%20Kaltim%2025-2024%20ttg%20Pedoman%20Penyelenggaraan%20Nilai%20Ekonomi%20Karbon.pdf

Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup. (n.d.). MENGUATKAN PERAN SWASTA DALAM PENURUNAN EMISI.pdf. Diakses 14 Juni 2025, dari http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/MENGUATKAN%20PERAN%20SWASTA%20DALAM%20PENURUNAN%20EMISI.pdf

PLN. (2025, Mei 28). PLN Teken PJBL PLTA Batoq Kelo di Kaltim, Kolaborasi Wujudkan Penyediaan Energi Bersih di Tanah Air. Diakses dari https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2025/05/pln-teken-pjbl-plta-batoq-kelo-di-kaltim-kolaborasi-wujudkan-penyediaan-energi-bersih-di-tanah-air

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, November 2). Groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN 50 Megawatt, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, 2 November 2023. Diakses dari https://setkab.go.id/groundbreaking-pembangkit-listrik-tenaga-surya-plts-ikn-50-megawatt-di-kabupaten-penajam-paser-utara-provinsi-kalimantan-timur-2-november-2023/

Tanahair.net. (2025, Februari 24). Indonesia’s second NDC submission awaits president’s approval. Diakses dari https://tanahair.net/indonesias-second-ndc-submission-awaits-presidents-approval/

UOBAM. (2024, Juni). Tren Keberlanjutan dan Transformasi di Sektor Industri Indonesia. Diakses dari https://www.uobam.co.id/web-resources/uobam/pdf/uobam/perspectives/market-commentary/2024/Jun/2024-06%20Tren%20Keberlanjutan%20dan%20Transformasi%20di%20Sektor%20Industri%20Indonesia.pdf

UNFCCC. (2022, September 23). Enhanced NDC – Republic of Indonesia. Diakses dari https://unfccc.int/documents/615082

World Bank. (2024, Agustus 30). Indonesia Sustainable Landscape Management Program. World Bank Documents and Reports. Diakses dari https://documents1.worldbank.org/curated/en/496171623092140593/pdf/Indonesia-Sustainable-Landscape-Management-Program.pdf

YKAN. (n.d.). Inisiatif – Model Kesepakatan Pembangunan Hijau Di Kalimantan Timur. Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Diakses 14 Juni 2025, dari https://www.ykan.or.id/content/dam/tnc/nature/en/documents/ykan/infographic/itp/bahasa/RN_A4_PRINT_1223_INFOGRAFIS-YKAN-13-INISIATIF.pdf

YKAN. (2022, Mei 21). Lima Tahun Perkebunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur. Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Diakses dari https://www.ykan.or.id/content/dam/tnc/nature/en/documents/ykan/laporan-kuartal-dan-tahunan-ykan/itp/itp-22-23/Final_Laporan-Kuartal-edisi-2-2022_YKAN.pdf

Laporan Komprehensif Aksi Perubahan Iklim di Provinsi Aceh: Kebijakan, Inisiatif, dan Tantangan Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Ringkasan Eksekutif

Provinsi Aceh menunjukkan komitmen yang signifikan dalam mengatasi perubahan iklim, sejalan dengan target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Meskipun Indonesia telah meningkatkan ambisi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Enhanced NDC (ENDC) dan menargetkan Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060, evaluasi independen menunjukkan bahwa target nasional masih dapat ditingkatkan untuk mendorong aksi transformatif. Aceh, dengan status otonomi khususnya, telah merumuskan kebijakan lokal seperti Qanun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan mengimplementasikan berbagai inisiatif mitigasi dan adaptasi.

Di sektor mitigasi, Aceh memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah dan telah memulai proyek-proyek besar seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan dan studi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Aceh Besar. Upaya dekarbonisasi juga terlihat dalam pengelolaan limbah dan inisiatif industri rendah karbon, termasuk proyek Carbon Capture and Storage (CCS) di lapangan Arun. Namun, pengalaman dengan inisiatif REDD+ Ulu Masen menyoroti tantangan keberlanjutan proyek besar akibat perubahan kepemimpinan dan isu tenurial.

Dalam adaptasi, Aceh berfokus pada ketahanan pangan melalui pertanian berkelanjutan, ketahanan air, perlindungan pesisir, dan program kesehatan masyarakat. Keterlibatan aktif pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, termasuk kearifan lokal, sangat penting. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, dan pendanaan yang memadai masih perlu diatasi. Laporan ini menguraikan kebijakan, inisiatif, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Aceh dalam perjalanannya menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

1. Pendahuluan

1.1. Konteks Perubahan Iklim Global dan Komitmen Nasional (NDC Indonesia)

Indonesia telah secara tegas menyatakan komitmennya terhadap upaya global dalam menekan kenaikan suhu bumi melalui ratifikasi Persetujuan Paris dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 (Acehprov, 2017; Climate Promise UNDP, n.d.; NDC Partnership, n.d.). Komitmen ini diwujudkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution(NDC) yang terus diperbarui seiring waktu. Awalnya, target NDC Indonesia yang diajukan pada tahun 2016 adalah pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% secara tanpa syarat dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, dibandingkan dengan skenario Business-as-Usual (BAU) (APKindo, n.d.; Acehprov, 2017; Indonesian Embassy in Berlin, n.d.; LCDI Indonesia, 2019; NDC Partnership, n.d.; Omah Jurnal Sunan Giri, n.d.).

Pada September 2022, Indonesia mengajukan Enhanced NDC (ENDC) yang menunjukkan peningkatan ambisi dengan target pengurangan emisi 31,89% secara tanpa syarat dan 43,2% dengan dukungan internasional (Antaranews, n.d.; Climate Action Tracker, 2022; Climate Promise UNDP, n.d.; IESR, 2024; NDC Partnership, n.d.; Tanahair.net, 2025; UNFCCC, 2022). Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use – FOLU) diidentifikasi sebagai kontributor utama dalam pencapaian target ini, dengan proyeksi kontribusi hampir 60% dari total pengurangan emisi (Climate Action Tracker, 2022; IESR, 2024; MENLHK, n.d.). Visi jangka panjang untuk sektor FOLU adalah mencapai Net Sink pada tahun 2030, yang berarti penyerapan bersih sebesar -140 Mt CO2e (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, n.d.; MENLHK, n.d.; Tanahair.net, 2025).

Selain itu, Indonesia juga menargetkan pencapaian Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, sebagaimana tercantum dalam Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR 2050) (Climateworks Centre, n.d.; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, n.d.; IESR, 2024; NDC Partnership, n.d.; PwC, 2024; Tanahair.net, 2025; World Bank, n.d.). Untuk mendukung implementasi target-target ini, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) telah disahkan, memberikan kerangka hukum untuk mekanisme pasar karbon dan instrumen ekonomi lainnya guna mengendalikan emisi GRK (IESR, 2024; Madani Berkelanjutan, 2022; MENLHK, n.d.). Saat ini, Indonesia sedang dalam proses mempersiapkan Second NDC (SNDC) yang akan memperluas cakupan gas rumah kaca, termasuk hidrofluorokarbon (HFCs), dan beralih dari baseline BAU ke tahun referensi 2019 (Antaranews, n.d.; CCPI, n.d.; IESR, n.d.; Tanahair.net, 2025).

Meskipun target NDC Indonesia telah ditingkatkan secara numerik, beberapa evaluasi oleh lembaga independen, seperti Climate Action Tracker (CAT), masih mengklasifikasikan target tersebut sebagai “Sangat tidak memadai” (Critically insufficient) dan kebijakan yang ada sebagai “Tidak memadai” (Insufficient) (Climate Action Tracker, 2022; Climate Action Tracker, 2023; IESR, n.d.). Penilaian ini muncul karena proyeksi menunjukkan bahwa Indonesia kemungkinan akan melampaui target NDC-nya dengan kebijakan yang sudah ada saat ini (Climate Action Tracker, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan mungkin belum cukup ambisius untuk mendorong aksi iklim yang benar-benar transformatif dan sejalan dengan upaya global untuk membatasi kenaikan suhu di bawah 1,5°C. Kondisi ini dapat diinterpretasikan sebagai strategi untuk memastikan kepatuhan dan menghindari kritik internasional, daripada mendorong upaya maksimal. Bagi provinsi seperti Aceh, yang berkontribusi pada pencapaian NDC nasional, hal ini menyiratkan bahwa meskipun ada kemajuan di tingkat lokal, dorongan dari target nasional mungkin belum sekuat yang diperlukan untuk memobilisasi sumber daya dan inovasi secara optimal.

Tabel 1: Target Penurunan Emisi GRK Nasional (NDC Indonesia)

1.2. Peran Strategis Provinsi Aceh dalam Aksi Iklim

Aceh memegang peran strategis dalam aksi iklim Indonesia, didukung oleh status otonomi khususnya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (CIFOR, n.d.). Status ini memberikan Aceh fleksibilitas legislatif untuk merumuskan peraturan daerah sendiri (Qanun) dan memastikan alokasi dana pembangunan serta pendapatan sumber daya alam yang proporsional dari pemerintah pusat (CIFOR, n.d.).

Provinsi ini juga dikenal sebagai salah satu wilayah perintis global dalam inisiatif Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) melalui proyek Ulu Masen yang dimulai pada tahun 2007-2012 (CIFOR, n.d.; Forest Industries, n.d.; WRM, 2014). Proyek ini bertujuan untuk melindungi area hutan yang luas, mencapai 750.000 hektar, dan menghasilkan pendanaan karbon sebagai insentif untuk konservasi hutan (CIFOR, n.d.; Forest Industries, n.d.).

Aceh diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk tutupan hutan yang luas sekitar 3,3 juta hektar, yang merupakan bagian integral dari ekosistem Leuser dan Ulu Masen (CIFOR, n.d.; Mongabay, 2017; DPRA Acehprov, 2022). Selain itu, provinsi ini memiliki potensi energi terbarukan yang sangat beragam, mencakup energi hidro (5.147 MW di 70 lokasi), panas bumi (1.143 MW di 22 lapangan), surya (7.881 MWe), angin (231 MWe), dan bioenergi (1.174 MW) (Kompas, 2023; DPMPTSP Aceh, n.d.; IESR, 2019; Listrik Indonesia, n.d.). Potensi ini menempatkan Aceh pada posisi yang unik untuk memimpin transisi energi bersih di wilayah barat Indonesia (Humas Acehprov, 2025).

Pemerintah Aceh telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung target NDC nasional dan merupakan salah satu anggota pendiri Governors Climate and Forest Task Force (GCF), sebuah forum komunikasi tingkat provinsi/negara bagian untuk agenda perubahan iklim dan kehutanan (Mongabay, 2017). Komitmen ini juga tercermin dalam pengembangan kebijakan iklim lokal, seperti kebijakan TAPE (Tata Kelola Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang mencakup indikator komprehensif, termasuk perlindungan wilayah laut dan pasir (Humas Acehprov, 2023). Lebih lanjut, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi landasan hukum yang kuat untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan di tingkat provinsi (Paralegal.id, 2023; DPRA Acehprov, 2022).

Status otonomi khusus Aceh, meskipun memberikan fleksibilitas dalam merumuskan kebijakan iklim yang relevan secara lokal dan akses ke sumber daya finansial, juga dapat menimbulkan risiko diskontinuitas kebijakan. Pengalaman proyek REDD+ Ulu Masen yang terhenti pada tahun 2014 karena perubahan kepemimpinan dan ketidakjelasan wewenang pengelolaan hutan (CIFOR, n.d.) menunjukkan bahwa inisiatif iklim, meskipun memiliki fondasi yang kuat, dapat rentan terhadap transisi politik. Hal ini menggarisbawahi perlunya mekanisme yang lebih kuat untuk menjamin keberlanjutan komitmen lintas administrasi dan mengurangi dampak perubahan kepemimpinan terhadap program-program lingkungan jangka panjang. Membangun kerangka kerja kelembagaan yang kokoh dan tidak bergantung pada individu atau periode pemerintahan tertentu akan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan aksi iklim di Aceh.

2. Kebijakan dan Kerangka Regulasi Perubahan Iklim di Aceh

2.1. Qanun dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD/RPJMD)

Pemerintah Aceh telah mengukuhkan komitmennya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penetapan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Paralegal.id, 2023; DPRA Acehprov, 2022). Qanun ini menjadi landasan hukum yang komprehensif, mencakup aspek-aspek penting seperti perlindungan lingkungan, pengelolaan berkelanjutan, ketahanan bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. RPPLH Aceh dirancang sebagai dokumen perencanaan lintas sektoral yang menjadi acuan bagi dokumen perencanaan sumber daya lainnya yang lebih spesifik, seperti pengelolaan gambut, karst, dan mangrove (DPRA Acehprov, 2022).

Integrasi isu perubahan iklim juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat provinsi dan kabupaten. Misalnya, RPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 secara eksplisit memasukkan aspek keberlanjutan pembangunan dan kualitas lingkungan hidup sebagai instrumen pembangunan daerah (Acehtengahkab, 2023). RPJMD ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta mencakup target-target makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Acehtengahkab, 2023). Demikian pula, RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 juga mengacu pada RPJPD Kabupaten Aceh Besar 2005-2025 dan disinkronkan dengan RPJM Nasional dan RPJP Nasional, menunjukkan upaya untuk memastikan pembangunan yang kokoh dan berkelanjutan (Bappeda Aceh Besar, 2019; Acehbesarkab, 2022).

Selain itu, Pemerintah Aceh juga menerapkan kebijakan TAPE (Tata Kelola Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Aceh) yang diapresiasi karena indikator kinerjanya yang komprehensif, termasuk program perlindungan wilayah laut dan pasir yang tidak ditemukan pada kebijakan serupa di provinsi lain (Humas Acehprov, 2023).

Meskipun integrasi aksi iklim ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD telah diamanatkan, efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan pedoman dan konsistensi implementasi di seluruh sektor. Tantangan seringkali muncul dari kompleksitas koordinasi lintas sektor dan kebutuhan akan sistem pemantauan yang kuat untuk menerjemahkan kebijakan menjadi hasil yang nyata. Oleh karena itu, memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang seragam dan kapasitas yang memadai untuk mengimplementasikan program-program ini menjadi sangat penting. Adanya kerangka kerja yang jelas untuk pelaporan dan evaluasi, serta alokasi anggaran yang memadai, akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat memberikan dampak yang signifikan di lapangan.

2.2. Data Emisi GRK dan Inventarisasi

Pemantauan dan pelaporan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan komponen krusial dalam kerangka kebijakan perubahan iklim di Aceh. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh secara tahunan menghasilkan laporan kegiatan inventarisasi GRK dan penurunan emisi yang menjadi kewenangan provinsi di lima sektor utama (Data Acehprov, n.d.). Data ini tersedia melalui platform seperti eWalidata dan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aksi iklim di Indonesia (Data Acehprov, 2024; SRN MENLHK, n.d.; WRI Indonesia, n.d.).

Sektor-sektor utama penyumbang emisi GRK di Aceh, seperti yang diidentifikasi dalam data inventarisasi, mencakup energi, kehutanan, limbah, pertanian, dan proses industri serta penggunaan produk (IPPU) (ResearchGate, 2020; Signsmart, n.d.). Data historis emisi GRK nasional menunjukkan fluktuasi, dengan sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar secara nasional (Berkas DPR, 2021; BPS, n.d.). Meskipun data spesifik Aceh per sektor untuk periode 2020-2024 tidak tersedia secara langsung dalam dokumen yang diberikan, laporan inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) tahunan tersedia hingga 2024 (Signsmart, 2024).

Ketersediaan data inventarisasi GRK yang terukur dan terverifikasi sangat penting untuk perumusan kebijakan berbasis bukti dan akuntabilitas. Platform seperti SRN PPI dan eWalidata merupakan langkah positif dalam menyediakan akses terhadap informasi ini (Data Acehprov, 2024; SRN MENLHK, n.d.). Namun, kemudahan akses dan tingkat granularitas data (misalnya, emisi pada sub-sektor tertentu atau tingkat proyek) masih dapat menjadi faktor pembatas untuk analisis yang lebih mendalam dan keterlibatan sektor swasta yang lebih efektif. Untuk memaksimalkan pemanfaatan data ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam standarisasi data, peningkatan kapasitas pengumpul data, dan pengembangan alat analisis yang lebih canggih. Hal ini akan memungkinkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi area prioritas dengan lebih tepat dan merancang intervensi yang lebih berdampak dalam upaya pengurangan emisi.

3. Inisiatif Mitigasi Perubahan Iklim di Aceh

3.1. Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU)

Aceh memiliki sejarah panjang dalam inisiatif pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), dimulai dengan proyek perintis Ulu Masen pada tahun 2007-2012 (CIFOR, n.d.; Forest Industries, n.d.; WRM, 2014). Proyek ini, yang dikembangkan oleh Pemerintah Aceh dengan dukungan organisasi konservasi dan perusahaan broker karbon, bertujuan untuk melindungi 750.000 hektar hutan dan menghasilkan kredit karbon (CIFOR, n.d.; Forest Industries, n.d.). Ulu Masen bahkan menjadi proyek REDD+ pertama di dunia yang divalidasi di bawah standar Climate, Community and Biodiversity (CCB) (Forest Industries, n.d.). Namun, proyek ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah tenurial lahan yang belum terselesaikan, kurangnya informasi yang jelas kepada masyarakat lokal, perjanjian yang tidak transparan, dan kapasitas pemerintah yang terbatas dalam mengimplementasikan proyek pasar karbon (WRM, 2014). Akibatnya, proyek ini terhenti pada tahun 2012 dan kehilangan status validasi CCB-nya pada tahun 2014 (WRM, 2014). Meskipun demikian, upaya REDD+ di Aceh tidak sepenuhnya berhenti, melainkan bergeser fokus ke tingkat kebijakan, dengan penyusunan Strategi dan Rencana Aksi REDD+ (SRAP REDD+) dan Rencana Aksi Daerah Penurunan GRK (RAD-GRK) (CIFOR, n.d.).

Saat ini, upaya mitigasi GRK di sektor kehutanan Aceh terus berlanjut melalui berbagai program. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh terlibat dalam operasi pengamanan hutan, rapat pembahasan revisi keputusan gubernur terkait pengelolaan sampah regional, dan rapat koordinasi pemantauan implementasi Qanun Aceh tentang RPPLH (DLHK Aceh, n.d.; DLHK Aceh, 2025). Program-program ini mencakup perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan hutan berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan serapan karbon dan mengurangi emisi (DLHK Aceh, 2025; DLHK Aceh, n.d.). Pentingnya kearifan lokal juga diakui, dengan studi yang menyoroti peran hukum adat dan lembaga tradisional seperti Panglima Uteun dalam pengelolaan hutan dan konservasi (BPJIID, 2025; MAA Acehprov, n.d.; OJS UNPKediri, 2022; OJS UNPKediri, 2022b; OJS UNPKediri, 2022c).

Pengalaman dari inisiatif Ulu Masen memberikan pelajaran berharga mengenai kompleksitas proyek pembiayaan karbon skala besar, terutama terkait dengan isu tenurial lahan, pembagian manfaat yang adil, dan kesinambungan politik. Untuk inisiatif FOLU di masa depan, sangat penting untuk membangun di atas pelajaran ini, memastikan keterlibatan masyarakat yang kuat, kerangka hukum yang jelas yang mengakui hak-hak adat, dan komitmen politik jangka panjang untuk menghindari kemunduran serupa. Memastikan bahwa manfaat dari pengurangan emisi secara adil didistribusikan kepada komunitas lokal dan bahwa kebijakan tidak terganggu oleh perubahan kepemimpinan akan menjadi kunci keberhasilan program mitigasi berbasis lahan di Aceh.

3.2. Sektor Energi (Energi Terbarukan)

Aceh memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dan beragam, menjadikannya wilayah yang strategis untuk transisi energi bersih di Indonesia. Potensi ini mencakup energi air (hidro) sebesar 5.147 MW di 70 lokasi, panas bumi 1.143 MW di 22 lapangan, surya 7.881 MWe, angin 231 MWe, dan bioenergi 1.174 MW (Kompas, 2023; DPMPTSP Aceh, n.d.; IESR, 2019; Listrik Indonesia, n.d.). Sungai-sungai di Aceh juga menawarkan potensi minihidro dan mikrohidro yang signifikan (Listrik Indonesia, n.d.).

Berbagai proyek energi terbarukan sedang berjalan atau direncanakan di Aceh:

• Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): PLTA Peusangan 1 & 2 di Aceh Tengah dengan kapasitas 88 MW dipastikan akan beroperasi secara bertahap pada akhir tahun 2025 dan beroperasi penuh pada pertengahan 2026 (Humas Acehtengahkab, 2025; Tribungayo, 2024). Kementerian ESDM juga menargetkan PLTA pertama di Aceh beroperasi penuh pada akhir 2024 (ESDM, 2024). Selain itu, terdapat potensi 70 titik PLTA di Aceh (DPMPTSP Aceh, n.d.).
• Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS): Terdapat kajian potensi PLTS di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang, dengan proyeksi daya yang dapat disuplai oleh PLTS Hybrid mencapai 337,879 Wh per hari untuk kebutuhan kritis (Jurnal ITY, n.d.). Meskipun belum ada PLTS skala besar yang beroperasi di Aceh, potensi energi surya provinsi ini sangat tinggi (Jurnal ITY, n.d.; IESR, 2019; Solarpanel-id, 2017; ESDM, 2024b; Lemhannas, n.d.; Lemhannas, n.d.b).
• Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB): Prospektus PLTB Aceh Besar dengan kapasitas 120 MW telah disusun, menunjukkan potensi signifikan untuk energi angin (Energy Transition Partnership, 2024). Pemerintah Aceh Besar sangat mendukung proyek ini dan siap membantu data teknis yang dibutuhkan (Prokopim Banda Aceh, 2025).
• Panas Bumi: Pemerintah Aceh mendukung penuh pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi, dengan target operasi penuh dalam 4-5 tahun ke depan, diharapkan menjadi penggerak utama energi bersih di wilayah barat Indonesia (Humas Acehprov, 2025).

Meskipun Aceh memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah dan berbagai proyek sedang berjalan atau direncanakan, tantangan utama terletak pada peningkatan skala proyek-proyek ini untuk memenuhi target ambisius. Keterbatasan infrastruktur transmisi dan distribusi, serta kebutuhan akan investasi besar, menjadi kendala yang perlu diatasi. Transisi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil, khususnya dalam pembangkitan listrik, memerlukan kemauan politik yang berkelanjutan dan insentif regulasi yang jelas untuk menarik investasi swasta. Selain itu, memastikan bahwa proyek-proyek ini memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal dan meminimalkan dampak lingkungan akan menjadi kunci keberhasilan transisi energi di Aceh.

3.3. Sektor Limbah dan Industri

Aceh menunjukkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan limbah dan inisiatif industri rendah karbon. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh Tengah memiliki bidang khusus untuk pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), termasuk penyusunan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi (Dislindup Acehtengahkab, n.d.). Di Banda Aceh, upaya pengelolaan sampah melibatkan teknologi pengolahan sampah, pengurangan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali, dengan fokus pada pembinaan bank sampah dan pelatihan manajemen sampah di tingkat sekolah dan instansi (DLHK3 Banda Aceh, n.d.). Kerjasama dengan desa/gampong juga dilakukan untuk pengelolaan sampah (DLHK3 Banda Aceh, n.d.).

Inisiatif industri rendah karbon di Aceh mencakup beberapa aspek:

• Pemanfaatan Limbah Sawit: Terdapat potensi besar untuk mengurangi emisi GRK dari industri kelapa sawit di Aceh melalui pemanfaatan limbah padat (seperti Empty Fruit Bunch – EFB) dan limbah cair untuk menghasilkan energi. Studi menunjukkan bahwa pemanfaatan EFB dari 25 pabrik CPO di Aceh dapat mengurangi emisi GRK hingga 171.232,21 tCO2e per tahun (ResearchGate, 2012).
• Kredit Karbon: PT Pembangunan Aceh (PEMA), perusahaan milik pemerintah provinsi Aceh, telah memulai inisiatif kredit karbon dengan menargetkan lebih dari 100.000 hektar lahan di beberapa wilayah sebagai kawasan prioritas untuk pengembangan karbon berbasis Nature-Based Solutions (NBS) (Dialeksis, 2025; PT Pema, n.d.). Teknologi transparansi dan akuntabilitas dalam penghitungan emisi terhindarkan juga menjadi fokus (Dialeksis, 2025).
• Carbon Capture and Storage (CCS): PT PEMA Aceh Carbon, sebuah perusahaan patungan antara Carbon Aceh dan PT PEMA, sedang menyelesaikan studi kelayakan untuk pengembangan fasilitas CCS di lapangan gas Arun yang telah habis (Carbonaceh, n.d.; Carbonaceh, n.d.b; Carbonaceh, n.d.c; Carbonaceh, n.d.d; Petromindo, 2025; Petromindo, 2025b; Petromindo, 2025c). Proyek Arun CCS diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2029 dan berpotensi menjadi bisnis CCS komersial pertama di Asia yang menawarkan penyimpanan CO2 akses terbuka, dengan kapasitas penyerapan lebih dari 1.000 juta metrik ton CO2 (Carbonaceh, n.d.; Petromindo, 2025).
• Industri Hijau Lainnya: Investasi dalam pabrik daur ulang tembaga dan lithium oleh investor Malaysia didukung oleh Pemerintah Aceh, dengan tujuan menjadikan Aceh sebagai kawasan industri hijau dan berkelanjutan di sektor energi masa depan (Acehinfo, 2025; Acehinfo, 2025b; Acehinfo, 2025c; Indojayanews, 2025; Indojayanews, 2025b; Pikiran Merdeka, 2025; Pikiran Merdeka, 2025b).

Meskipun Aceh menunjukkan potensi dalam pengelolaan limbah dan memiliki inisiatif industri rendah karbon yang menjanjikan, transisi untuk industri berat (seperti kelapa sawit dan potensi industri lainnya) sangat kompleks. Hal ini memerlukan investasi signifikan dalam teknologi baru, insentif kebijakan yang jelas, dan penanganan dampak sosial serta lingkungan. Penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif yang menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan keharusan lingkungan. Keberhasilan inisiatif ini akan bergantung pada kemampuan Aceh untuk menarik investasi berkelanjutan, mengembangkan kapasitas teknologi, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan tujuan dekarbonisasi.

4. Inisiatif Adaptasi Perubahan Iklim di Aceh

Perubahan iklim telah mulai berdampak di Aceh, ditandai dengan kekeringan, kenaikan suhu, penurunan kesuburan tanah, bencana alam, dan gagal panen (Kompas.id, 2022). Menanggapi hal ini, Aceh telah mengembangkan berbagai inisiatif adaptasi untuk meningkatkan ketahanan wilayah dan masyarakat.

4.1. Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan

Sektor pertanian di Aceh sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kekeringan dan banjir yang dapat menyebabkan puso (gagal panen) (RRI Banda Aceh, 2025). Untuk mengatasi ancaman ini, Pemerintah Aceh telah mengimplementasikan kebijakan dan program untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.

Salah satu landasan hukum adalah Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Distanbun Acehprov, 2022). Qanun ini bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan lahan pertanian secara konsisten guna menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan (Distanbun Acehprov, 2022). LP2B juga mencakup rehabilitasi lahan pertanian yang rusak dan diversifikasi tanaman pangan (Distanbun Acehprov, 2022).

Inisiatif konkret dalam pertanian berkelanjutan meliputi:

• Pemanfaatan Lahan Kosong: Masyarakat didorong untuk memanfaatkan lahan kosong dengan bercocok tanam sayuran, umbian, atau tanaman hias, bahkan dengan metode tanaman gantung jika lahan terbatas (Kemdikbud, n.d.).
• Penggunaan Pupuk Organik: Penerapan pupuk organik membantu menjaga kesehatan tanah dan mengurangi penggunaan bahan kimia (Infosatu, 2025).
• Pengendalian Hama Terpadu: Pendekatan holistik untuk mengelola hama mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia (Infosatu, 2025).
• Program Ketahanan Pangan Keluarga: Organisasi seperti PWA Aceh meluncurkan program ketahanan pangan keluarga yang berfokus pada pemberdayaan keluarga, terutama perempuan dan generasi muda, sebagai kunci ketahanan pangan berkelanjutan (Suaramuhammadiyah, 2025).
• Integrasi Kearifan Lokal: Kearifan lokal, seperti rotasi lahan pertanian dan penggunaan tanaman tertentu untuk menjaga kesuburan tanah, dapat diintegrasikan dalam praktik konservasi (BPJIID, 2025).

Sektor pertanian di Aceh menghadapi dampak langsung dari perubahan iklim. Oleh karena itu, inisiatif yang berfokus pada praktik berkelanjutan dan perlindungan lahan sangat penting. Keberhasilan program-program ini bergantung pada integrasi kearifan lokal dengan teknik modern, memastikan akses terhadap sumber daya, dan membangun ketahanan di tingkat komunitas. Adanya kerangka kebijakan yang kuat seperti Qanun LP2B merupakan langkah maju, namun implementasi yang efektif memerlukan dukungan berkelanjutan dan partisipasi aktif dari petani dan masyarakat.

4.2. Ketahanan Air, Pesisir, dan Kesehatan

Aceh, sebagai provinsi pesisir, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim yang memengaruhi ketersediaan air, kondisi pesisir, dan kesehatan masyarakat. Proyeksi menunjukkan kenaikan muka air laut yang mengancam kota-kota pesisir seperti Banda Aceh (Jurnal UUI, n.d.).

Inisiatif untuk ketahanan air dan pesisir meliputi:

• Pengelolaan Air Bersih: Program pengumpulan air hujan, pemanfaatan air sumur dan PDAM, serta pembangunan sumur resapan dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi rumah tangga (Kemdikbud, n.d.). Upaya penghematan air dan pemanfaatan kembali air yang telah digunakan juga digalakkan (Kemdikbud, n.d.). Perbaikan kebocoran pipa dan pembersihan instalasi pengolahan air juga dilakukan (Tirtapase, 2024).
• Perlindungan Pesisir: Penanaman dan rehabilitasi mangrove di sepanjang pantai menjadi bentuk perlindungan alami terhadap abrasi dan tsunami, sekaligus memperbaiki ekosistem pesisir (Jurnal UUI, n.d.). Pengembangan usaha alternatif seperti budidaya rumput laut dan ekowisata berbasis lingkungan juga dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pesisir pada aktivitas yang tidak pasti akibat perubahan iklim (Jurnal UUI, n.d.).
• Sistem Peringatan Dini: Penguatan sistem peringatan dini (early warning system) untuk cuaca ekstrem atau potensi banjir rob, serta pemetaan wilayah rawan bencana, bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat (Jurnal UUI, n.d.).
• Infrastruktur Tahan Iklim: Pengembangan infrastruktur yang tahan terhadap dampak perubahan iklim, seperti rumah panggung di kawasan permukiman pesisir, juga menjadi bagian dari strategi adaptasi (LCDI Indonesia, 2021; LCDI Indonesia, 2021b; LCDI Indonesia, 2021c; LCDI Indonesia, 2021d; Jurnal UUI, n.d.).

Dampak perubahan iklim juga memengaruhi kesehatan masyarakat, dengan genangan air akibat banjir dan sanitasi buruk meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan demam berdarah (Jurnal UUI, n.d.; Jurnal UUI, n.d.b; Jurnal UUI, n.d.c; Jurnal UUI, n.d.d). Program adaptasi di sektor kesehatan mencakup:

• Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS): Program Kampung Iklim (ProKlim) mendorong masyarakat untuk menerapkan PHBS sebagai bagian dari adaptasi terhadap perubahan iklim (Acehprov, 2024; Acehprov, 2024b; Acehprov, 2024c; Acehprov, 2024d; Kemdikbud, n.d.).
• Penyuluhan dan Pelatihan: Penyuluhan dan pelatihan berbasis masyarakat, bekerja sama dengan dinas teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi dampak iklim (Jurnal UUI, n.d.).

Kebutuhan adaptasi perubahan iklim di Aceh bersifat multi-sektoral, mencakup ketahanan air, perlindungan pesisir, dan kesehatan. Strategi adaptasi harus komprehensif, mengombinasikan solusi struktural (misalnya, infrastruktur yang tangguh), non-struktural (misalnya, sistem peringatan dini), dan pendekatan berbasis komunitas (misalnya, perbaikan sanitasi lokal). Implementasi yang efektif memerlukan koordinasi yang kuat antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat. Memastikan bahwa program-program ini terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan didukung oleh pendanaan yang memadai akan sangat penting untuk membangun Aceh yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim.

5. Peran Pemangku Kepentingan dan Tantangan Implementasi

Aksi iklim yang efektif di Aceh memerlukan kolaborasi erat antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil dan sektor swasta.

5.1. Peran Pemerintah Daerah dan Pusat

Pemerintah Provinsi Aceh memainkan peran sentral dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan program, dan memantau implementasi aksi iklim di tingkat daerah (Acehtengahkab, 2023; Acehbesarkab, 2022; Data Acehprov, 2024; Jurnal UUI, n.d.). Hal ini terlihat dari penyusunan Qanun RPPLH dan integrasi isu perubahan iklim ke dalam dokumen RPJMD (DPRA Acehprov, 2022; Jurnal UUI, n.d.; Paralegal.id, 2023). Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menerjemahkan target NDC nasional ke dalam rencana aksi lokal yang relevan dengan kondisi spesifik Aceh (ACTIA, 2025).

Dukungan dari pemerintah pusat juga sangat penting, terutama melalui kerangka kerja nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) (IESR, 2024; Madani Berkelanjutan, 2022; MENLHK, n.d.). Regulasi ini memberikan pedoman dan mekanisme untuk implementasi perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, dan pungutan atas karbon, yang dapat menjadi sumber pendanaan tambahan untuk aksi iklim di daerah (Madani Berkelanjutan, 2022).

Meskipun terdapat kerangka kerja yang jelas, implementasi aksi iklim yang efektif menuntut tata kelola yang kuat, mandat yang jelas, dan koordinasi yang mulus antara pemerintah pusat dan daerah. Tantangan sering muncul dari tumpang tindih kewenangan, keterbatasan kapasitas teknis di tingkat lokal, dan kebutuhan akan implementasi kebijakan yang konsisten lintas periode administrasi. Pengalaman proyek REDD+ Ulu Masen yang terhenti karena perubahan kepemimpinan dan ketidakjelasan wewenang pengelolaan hutan (CIFOR, n.d.) menjadi contoh nyata bagaimana diskontinuitas politik dapat menghambat program lingkungan jangka panjang. Oleh karena itu, membangun kapasitas kelembagaan yang kuat, meningkatkan koordinasi antar-instansi, dan memastikan komitmen politik yang berkelanjutan adalah kunci untuk mengatasi hambatan ini dan mempercepat aksi iklim di Aceh.

5.2. Peran Sektor Swasta

Sektor swasta merupakan mitra krusial dalam upaya transisi energi dan pembangunan industri berkelanjutan di Aceh. Keterlibatan perusahaan swasta terlihat dalam berbagai inisiatif rendah karbon dan proyek energi terbarukan. Misalnya, PT PEMA Aceh Carbon, sebuah joint venture dengan pemerintah provinsi, sedang mengembangkan fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS) di lapangan gas Arun (Carbonaceh, n.d.; Carbonaceh, n.d.b; Carbonaceh, n.d.c; Carbonaceh, n.d.d; Petromindo, 2025; Petromindo, 2025b; Petromindo, 2025c). Selain itu, investor swasta juga menunjukkan minat dalam pembangunan pabrik daur ulang lithium dan tembaga, yang diarahkan untuk menjadikan Aceh sebagai kawasan industri hijau (Acehinfo, 2025; Acehinfo, 2025b; Acehinfo, 2025c; Indojayanews, 2025; Indojayanews, 222; Pikiran Merdeka, 2025; Pikiran Merdeka, 2025b).

Peran sektor swasta tidak hanya terbatas pada investasi langsung, tetapi juga melalui mekanisme pasar karbon dan pembiayaan hijau. Kredit karbon mulai digarap di Aceh oleh PT PEMA, menargetkan ratusan ribu hektar lahan untuk pengembangan karbon berbasis Nature-Based Solutions (NBS) (Dialeksis, 2025; PT Pema, n.d.). Pendanaan iklim dari sektor swasta dapat membantu membangun infrastruktur hijau dan mendorong praktik bisnis yang berwawasan lingkungan (Coaction, 2023; Kemenkeu, n.d.; Katadata, 2022).

Saat ini, upaya mitigasi GRK di sektor kehutanan Aceh terus berlanjut melalui berbagai program. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh terlibat dalam operasi pengamanan hutan, rapat pembahasan revisi keputusan gubernur terkait pengelolaan sampah regional, dan rapat koordinasi pemantauan implementasi Qanun Aceh tentang RPPLH (DLHK Aceh, n.d.; DLHK Aceh, 2025). Program-program ini mencakup perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan hutan berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan serapan karbon dan mengurangi emisi (DLHK Aceh, 2025; DLHK Aceh, n.d.). Pentingnya kearifan lokal juga diakui, dengan studi yang menyoroti peran hukum adat dan lembaga tradisional seperti Panglima Uteun dalam pengelolaan hutan dan konservasi (BPJIID, 2025; MAA Acehprov, n.d.; OJS UNPKediri, 2022; OJS UNPKediri, 2022b; OJS UNPKediri, 2022c).

Pengalaman dari inisiatif Ulu Masen memberikan pelajaran berharga mengenai kompleksitas proyek pembiayaan karbon skala besar, terutama terkait dengan isu tenurial lahan, pembagian manfaat yang adil, dan kesinambungan politik. Untuk inisiatif FOLU di masa depan, sangat penting untuk membangun di atas pelajaran ini, memastikan keterlibatan masyarakat yang kuat, kerangka hukum yang jelas yang mengakui hak-hak adat, dan komitmen politik jangka panjang untuk menghindari kemunduran serupa. Memastikan bahwa manfaat dari pengurangan emisi secara adil didistribusikan kepada komunitas lokal dan bahwa kebijakan tidak terganggu oleh perubahan kepemimpinan akan menjadi kunci keberhasilan program mitigasi berbasis lahan di Aceh.

3.2. Sektor Energi (Energi Terbarukan)

Aceh memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dan beragam, menjadikannya wilayah yang strategis untuk transisi energi bersih di Indonesia. Potensi ini mencakup energi air (hidro) sebesar 5.147 MW di 70 lokasi, panas bumi 1.143 MW di 22 lapangan, surya 7.881 MWe, angin 231 MWe, dan bioenergi 1.174 MW (Kompas, 2023; DPMPTSP Aceh, n.d.; IESR, 2019; Listrik Indonesia, n.d.). Sungai-sungai di Aceh juga menawarkan potensi minihidro dan mikrohidro yang signifikan (Listrik Indonesia, n.d.).

Berbagai proyek energi terbarukan sedang berjalan atau direncanakan di Aceh:

• Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): PLTA Peusangan 1 & 2 di Aceh Tengah dengan kapasitas 88 MW dipastikan akan beroperasi secara bertahap pada akhir tahun 2025 dan beroperasi penuh pada pertengahan 2026 (Humas Acehtengahkab, 2025; Tribungayo, 2024). Kementerian ESDM juga menargetkan PLTA pertama di Aceh beroperasi penuh pada akhir 2024 (ESDM, 2024). Selain itu, terdapat potensi 70 titik PLTA di Aceh (DPMPTSP Aceh, n.d.).
• Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS): Terdapat kajian potensi PLTS di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang, dengan proyeksi daya yang dapat disuplai oleh PLTS Hybrid mencapai 337,879 Wh per hari untuk kebutuhan kritis (Jurnal ITY, n.d.). Meskipun belum ada PLTS skala besar yang beroperasi di Aceh, potensi energi surya provinsi ini sangat tinggi (Jurnal ITY, n.d.; IESR, 2019; Solarpanel-id, 2017; ESDM, 2024b; Lemhannas, n.d.; Lemhannas, n.d.b).
• Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB): Prospektus PLTB Aceh Besar dengan kapasitas 120 MW telah disusun, menunjukkan potensi signifikan untuk energi angin (Energy Transition Partnership, 2024). Pemerintah Aceh Besar sangat mendukung proyek ini dan siap membantu data teknis yang dibutuhkan (Prokopim Banda Aceh, 2025).
• Panas Bumi: Pemerintah Aceh mendukung penuh pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi, dengan target operasi penuh dalam 4-5 tahun ke depan, diharapkan menjadi penggerak utama energi bersih di wilayah barat Indonesia (Humas Acehprov, 2025).

Meskipun Aceh memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah dan berbagai proyek sedang berjalan atau direncanakan, tantangan utama terletak pada peningkatan skala proyek-proyek ini untuk memenuhi target ambisius. Keterbatasan infrastruktur transmisi dan distribusi, serta kebutuhan akan investasi besar, menjadi kendala yang perlu diatasi. Transisi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil, khususnya dalam pembangkitan listrik, memerlukan kemauan politik yang berkelanjutan dan insentif regulasi yang jelas untuk menarik investasi swasta. Selain itu, memastikan bahwa proyek-proyek ini memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal dan meminimalkan dampak lingkungan akan menjadi kunci keberhasilan transisi energi di Aceh.

3.3. Sektor Limbah dan Industri

Aceh menunjukkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan limbah dan inisiatif industri rendah karbon. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh Tengah memiliki bidang khusus untuk pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), termasuk penyusunan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi (Dislindup Acehtengahkab, n.d.). Di Banda Aceh, upaya pengelolaan sampah melibatkan teknologi pengolahan sampah, pengurangan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali, dengan fokus pada pembinaan bank sampah dan pelatihan manajemen sampah di tingkat sekolah dan instansi (DLHK3 Banda Aceh, n.d.). Kerjasama dengan desa/gampong juga dilakukan untuk pengelolaan sampah (DLHK3 Banda Aceh, n.d.).

Inisiatif industri rendah karbon di Aceh mencakup beberapa aspek:

• Pemanfaatan Limbah Sawit: Terdapat potensi besar untuk mengurangi emisi GRK dari industri kelapa sawit di Aceh melalui pemanfaatan limbah padat (seperti Empty Fruit Bunch – EFB) dan limbah cair untuk menghasilkan energi. Studi menunjukkan bahwa pemanfaatan EFB dari 25 pabrik CPO di Aceh dapat mengurangi emisi GRK hingga 171.232,21 tCO2e per tahun (ResearchGate, 2012).
• Kredit Karbon: PT Pembangunan Aceh (PEMA), perusahaan milik pemerintah provinsi Aceh, telah memulai inisiatif kredit karbon dengan menargetkan lebih dari 100.000 hektar lahan di beberapa wilayah sebagai kawasan prioritas untuk pengembangan karbon berbasis Nature-Based Solutions (NBS) (Dialeksis, 2025; PT Pema, n.d.). Teknologi transparansi dan akuntabilitas dalam penghitungan emisi terhindarkan juga menjadi fokus (Dialeksis, 2025).
• Carbon Capture and Storage (CCS): PT PEMA Aceh Carbon, sebuah perusahaan patungan antara Carbon Aceh dan PT PEMA, sedang menyelesaikan studi kelayakan untuk pengembangan fasilitas CCS di lapangan gas Arun yang telah habis (Carbonaceh, n.d.; Carbonaceh, n.d.b; Carbonaceh, n.d.c; Carbonaceh, n.d.d; Petromindo, 2025; Petromindo, 2025b; Petromindo, 2025c). Proyek Arun CCS diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2029 dan berpotensi menjadi bisnis CCS komersial pertama di Asia yang menawarkan penyimpanan CO2 akses terbuka, dengan kapasitas penyerapan lebih dari 1.000 juta metrik ton CO2 (Carbonaceh, n.d.; Petromindo, 2025).
• Industri Hijau Lainnya: Investasi dalam pabrik daur ulang tembaga dan lithium oleh investor Malaysia didukung oleh Pemerintah Aceh, dengan tujuan menjadikan Aceh sebagai kawasan industri hijau dan berkelanjutan di sektor energi masa depan (Acehinfo, 2025; Acehinfo, 2025b; Acehinfo, 2025c; Indojayanews, 2025; Indojayanews, 2025b; Pikiran Merdeka, 2025; Pikiran Merdeka, 2025b).

Meskipun Aceh menunjukkan potensi dalam pengelolaan limbah dan memiliki inisiatif industri rendah karbon yang menjanjikan, transisi untuk industri berat (seperti kelapa sawit dan potensi industri lainnya) sangat kompleks. Hal ini memerlukan investasi signifikan dalam teknologi baru, insentif kebijakan yang jelas, dan penanganan dampak sosial serta lingkungan. Penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif yang menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan keharusan lingkungan. Keberhasilan inisiatif ini akan bergantung pada kemampuan Aceh untuk menarik investasi berkelanjutan, mengembangkan kapasitas teknologi, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan tujuan dekarbonisasi.

4. Inisiatif Adaptasi Perubahan Iklim di Aceh

Perubahan iklim telah mulai berdampak di Aceh, ditandai dengan kekeringan, kenaikan suhu, penurunan kesuburan tanah, bencana alam, dan gagal panen (Kompas.id, 2022). Menanggapi hal ini, Aceh telah mengembangkan berbagai inisiatif adaptasi untuk meningkatkan ketahanan wilayah dan masyarakat.

4.1. Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan

Sektor pertanian di Aceh sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kekeringan dan banjir yang dapat menyebabkan puso (gagal panen) (RRI Banda Aceh, 2025). Untuk mengatasi ancaman ini, Pemerintah Aceh telah mengimplementasikan kebijakan dan program untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.

Salah satu landasan hukum adalah Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Distanbun Acehprov, 2022). Qanun ini bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan lahan pertanian secara konsisten guna menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan (Distanbun Acehprov, 2022). LP2B juga mencakup rehabilitasi lahan pertanian yang rusak dan diversifikasi tanaman pangan (Distanbun Acehprov, 2022).

Inisiatif konkret dalam pertanian berkelanjutan meliputi:

• Pemanfaatan Lahan Kosong: Masyarakat didorong untuk memanfaatkan lahan kosong dengan bercocok tanam sayuran, umbian, atau tanaman hias, bahkan dengan metode tanaman gantung jika lahan terbatas (Kemdikbud, n.d.).
• Penggunaan Pupuk Organik: Penerapan pupuk organik membantu menjaga kesehatan tanah dan mengurangi penggunaan bahan kimia (Infosatu, 2025).
• Pengendalian Hama Terpadu: Pendekatan holistik untuk mengelola hama mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia (Infosatu, 2025).
• Program Ketahanan Pangan Keluarga: Organisasi seperti PWA Aceh meluncurkan program ketahanan pangan keluarga yang berfokus pada pemberdayaan keluarga, terutama perempuan dan generasi muda, sebagai kunci ketahanan pangan berkelanjutan (Suaramuhammadiyah, 2025).
• Integrasi Kearifan Lokal: Kearifan lokal, seperti rotasi lahan pertanian dan penggunaan tanaman tertentu untuk menjaga kesuburan tanah, dapat diintegrasikan dalam praktik konservasi (BPJIID, 2025).

Sektor pertanian di Aceh menghadapi dampak langsung dari perubahan iklim. Oleh karena itu, inisiatif yang berfokus pada praktik berkelanjutan dan perlindungan lahan sangat penting. Keberhasilan program-program ini bergantung pada integrasi kearifan lokal dengan teknik modern, memastikan akses terhadap sumber daya, dan membangun ketahanan di tingkat komunitas. Adanya kerangka kebijakan yang kuat seperti Qanun LP2B merupakan langkah maju, namun implementasi yang efektif memerlukan dukungan berkelanjutan dan partisipasi aktif dari petani dan masyarakat.

4.2. Ketahanan Air, Pesisir, dan Kesehatan

Aceh, sebagai provinsi pesisir, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim yang memengaruhi ketersediaan air, kondisi pesisir, dan kesehatan masyarakat. Proyeksi menunjukkan kenaikan muka air laut yang mengancam kota-kota pesisir seperti Banda Aceh (Jurnal UUI, n.d.).

Inisiatif untuk ketahanan air dan pesisir meliputi:

• Pengelolaan Air Bersih: Program pengumpulan air hujan, pemanfaatan air sumur dan PDAM, serta pembangunan sumur resapan dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi rumah tangga (Kemdikbud, n.d.). Upaya penghematan air dan pemanfaatan kembali air yang telah digunakan juga digalakkan (Kemdikbud, n.d.). Perbaikan kebocoran pipa dan pembersihan instalasi pengolahan air juga dilakukan (Tirtapase, 2024).
• Perlindungan Pesisir: Penanaman dan rehabilitasi mangrove di sepanjang pantai menjadi bentuk perlindungan alami terhadap abrasi dan tsunami, sekaligus memperbaiki ekosistem pesisir (Jurnal UUI, n.d.). Pengembangan usaha alternatif seperti budidaya rumput laut dan ekowisata berbasis lingkungan juga dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pesisir pada aktivitas yang tidak pasti akibat perubahan iklim (Jurnal UUI, n.d.).
• Sistem Peringatan Dini: Penguatan sistem peringatan dini (early warning system) untuk cuaca ekstrem atau potensi banjir rob, serta pemetaan wilayah rawan bencana, bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat (Jurnal UUI, n.d.).
• Infrastruktur Tahan Iklim: Pengembangan infrastruktur yang tahan terhadap dampak perubahan iklim, seperti rumah panggung di kawasan permukiman pesisir, juga menjadi bagian dari strategi adaptasi (LCDI Indonesia, 2021; LCDI Indonesia, 2021b; LCDI Indonesia, 2021c; LCDI Indonesia, 2021d; Jurnal UUI, n.d.).

Dampak perubahan iklim juga memengaruhi kesehatan masyarakat, dengan genangan air akibat banjir dan sanitasi buruk meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan demam berdarah (Jurnal UUI, n.d.; Jurnal UUI, n.d.b; Jurnal UUI, n.d.c; Jurnal UUI, n.d.d). Program adaptasi di sektor kesehatan mencakup:

• Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS): Program Kampung Iklim (ProKlim) mendorong masyarakat untuk menerapkan PHBS sebagai bagian dari adaptasi terhadap perubahan iklim (Acehprov, 2024; Acehprov, 2024b; Acehprov, 2024c; Acehprov, 2024d; Kemdikbud, n.d.).
• Penyuluhan dan Pelatihan: Penyuluhan dan pelatihan berbasis masyarakat, bekerja sama dengan dinas teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi dampak iklim (Jurnal UUI, n.d.).

Kebutuhan adaptasi perubahan iklim di Aceh bersifat multi-sektoral, mencakup ketahanan air, perlindungan pesisir, dan kesehatan. Strategi adaptasi harus komprehensif, mengombinasikan solusi struktural (misalnya, infrastruktur yang tangguh), non-struktural (misalnya, sistem peringatan dini), dan pendekatan berbasis komunitas (misalnya, perbaikan sanitasi lokal). Implementasi yang efektif memerlukan koordinasi yang kuat antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat. Memastikan bahwa program-program ini terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan didukung oleh pendanaan yang memadai akan sangat penting untuk membangun Aceh yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim.

5. Peran Pemangku Kepentingan dan Tantangan Implementasi

Aksi iklim yang efektif di Aceh memerlukan kolaborasi erat antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil dan sektor swasta.

5.1. Peran Pemerintah Daerah dan Pusat

Pemerintah Provinsi Aceh memainkan peran sentral dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan program, dan memantau implementasi aksi iklim di tingkat daerah (Acehtengahkab, 2023; Acehbesarkab, 2022; Data Acehprov, 2024; Jurnal UUI, n.d.). Hal ini terlihat dari penyusunan Qanun RPPLH dan integrasi isu perubahan iklim ke dalam dokumen RPJMD (DPRA Acehprov, 2022; Jurnal UUI, n.d.; Paralegal.id, 2023). Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menerjemahkan target NDC nasional ke dalam rencana aksi lokal yang relevan dengan kondisi spesifik Aceh (ACTIA, 2025).

Dukungan dari pemerintah pusat juga sangat penting, terutama melalui kerangka kerja nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) (IESR, 2024; Madani Berkelanjutan, 2022; MENLHK, n.d.). Regulasi ini memberikan pedoman dan mekanisme untuk implementasi perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, dan pungutan atas karbon, yang dapat menjadi sumber pendanaan tambahan untuk aksi iklim di daerah (Madani Berkelanjutan, 2022).

Meskipun terdapat kerangka kerja yang jelas, implementasi aksi iklim yang efektif menuntut tata kelola yang kuat, mandat yang jelas, dan koordinasi yang mulus antara pemerintah pusat dan daerah. Tantangan sering muncul dari tumpang tindih kewenangan, keterbatasan kapasitas teknis di tingkat lokal, dan kebutuhan akan implementasi kebijakan yang konsisten lintas periode administrasi. Pengalaman proyek REDD+ Ulu Masen yang terhenti karena perubahan kepemimpinan dan ketidakjelasan wewenang pengelolaan hutan (CIFOR, n.d.) menjadi contoh nyata bagaimana diskontinuitas politik dapat menghambat program lingkungan jangka panjang. Oleh karena itu, membangun kapasitas kelembagaan yang kuat, meningkatkan koordinasi antar-instansi, dan memastikan komitmen politik yang berkelanjutan adalah kunci untuk mengatasi hambatan ini dan mempercepat aksi iklim di Aceh.

5.2. Peran Sektor Swasta

Sektor swasta merupakan mitra krusial dalam upaya transisi energi dan pembangunan industri berkelanjutan di Aceh. Keterlibatan perusahaan swasta terlihat dalam berbagai inisiatif rendah karbon dan proyek energi terbarukan. Misalnya, PT PEMA Aceh Carbon, sebuah joint venture dengan pemerintah provinsi, sedang mengembangkan fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS) di lapangan gas Arun (Carbonaceh, n.d.; Carbonaceh, n.d.b; Carbonaceh, n.d.c; Carbonaceh, n.d.d; Petromindo, 2025; Petromindo, 2025b; Petromindo, 2025c). Selain itu, investor swasta juga menunjukkan minat dalam pembangunan pabrik daur ulang lithium dan tembaga, yang diarahkan untuk menjadikan Aceh sebagai kawasan industri hijau (Acehinfo, 2025; Acehinfo, 2025b; Acehinfo, 2025c; Indojayanews, 2025; Indojayanews, 222; Pikiran Merdeka, 2025; Pikiran Merdeka, 2025b).

5.3. Peran Masyarakat Sipil dan Adat

Partisipasi masyarakat sipil dan komunitas adat adalah fundamental untuk aksi iklim yang efektif dan adil di Aceh. Organisasi non-pemerintah (LSM) memiliki peran penting dalam advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan implementasi proyek lingkungan. Contohnya, WALHI Aceh aktif dalam advokasi penanganan dan pengelolaan sampah di Banda Aceh (WALHI, n.d.; WALHI, 2023), serta isu-isu strategis seperti HAM, kebijakan publik, lingkungan, dan perubahan iklim (Lokadaya, 2024). LSM juga berperan dalam meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pendanaan iklim dan membantu komunitas mengakses dana tersebut (Coaction, 2023).

Kearifan lokal dan lembaga adat di Aceh memiliki peran yang tak ternilai dalam konservasi lingkungan dan mitigasi bencana. Sistem hukum adat, seperti Panglima Uteun untuk pengelolaan hutan dan Panglima Laot untuk pengelolaan sumber daya laut, mencerminkan praktik konservasi tradisional yang selaras dengan alam (BPJIID, 2025; MAA Acehprov, n.d.; OJS UNPKediri, 2022; OJS UNPKediri, 2022b; OJS UNPKediri, 2022c). Pengetahuan tradisional masyarakat Simeulue tentang “smong” (peringatan tsunami) adalah contoh nyata bagaimana kearifan lokal dapat menyelamatkan nyawa dalam menghadapi bencana alam (BPJIID, 2025; Jurnal ABDINUS, 2022). Program Kampung Iklim (ProKlim) juga mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat desa (Kemdikbud, n.d.; Acehprov, 2024).

Meskipun partisipasi masyarakat dan kearifan lokal menawarkan solusi berkelanjutan, integrasinya ke dalam kerangka kerja modern memerlukan penghormatan terhadap hak-hak adat, peningkatan kapasitas, dan tata kelola yang inklusif. Tantangan meliputi memastikan pembagian manfaat yang adil dari proyek-proyek iklim dan mengatasi kesenjangan kapasitas dalam perencanaan dan implementasi. Membangun dialog antar generasi dan mendokumentasikan praktik tradisional dengan teknologi digital dapat memperkuat peran masyarakat adat dalam aksi iklim

6. Tantangan dan Peluang

6.1. Tantangan Utama

Implementasi aksi perubahan iklim di Aceh menghadapi beberapa tantangan signifikan:

• Keterbatasan Kapasitas Pemerintah Daerah: Kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun rencana teknis dan mengimplementasikan program seringkali terbatas, memerlukan pelatihan dan pendampingan dari pusat (ACTIA, 2025; Al Mikraj, n.d.).
• Koordinasi Lintas Sektor: Koordinasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan (pemerintah pusat, daerah, masyarakat lokal) masih rentan tumpang tindih atau tidak efektif karena perbedaan prioritas dan keterbatasan kelembagaan (ACTIA, 2025; Al Mikraj, n.d.).
• Kesenjangan Pendanaan: Pelaksanaan program iklim membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan. Meskipun ada dukungan internasional dan mekanisme nilai ekonomi karbon, aliran dana seringkali tidak cukup atau proses pencairannya panjang, menghambat keberlanjutan program (Al Mikraj, n.d.; Coaction, 2023; Republika, 2025).
• Konflik Tenurial Lahan: Konflik kepemilikan lahan antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah, serta kurangnya pengakuan hak masyarakat adat, menjadi penghambat utama, terutama dalam proyek-proyek berbasis lahan seperti REDD+ (Al Mikraj, n.d.; WRM, 2014).
• Diskontinuitas Kebijakan: Perubahan kepemimpinan di tingkat provinsi dapat menyebabkan terhentinya atau perubahan fokus program iklim yang sudah berjalan, seperti yang terjadi pada inisiatif Ulu Masen REDD+ (CIFOR, n.d.).
• Penegakan Hukum: Pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti penebangan liar masih menjadi masalah, mengikis upaya konservasi dan mitigasi emisi (Al Mikraj, n.d.).

6.2. Peluang dan Rekomendasi

Meskipun ada tantangan, Aceh memiliki peluang besar untuk memajukan aksi iklimnya:

• Potensi Energi Terbarukan Melimpah: Aceh memiliki sumber daya energi terbarukan yang sangat besar (hidro, panas bumi, surya, angin, bioenergi) yang dapat dimanfaatkan untuk transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (Kompas, 2023; DPMPTSP Aceh, n.d.; IESR, 2019; Listrik Indonesia, n.d.).
• Mekanisme Pasar Karbon: Inisiatif perdagangan karbon dan pembiayaan berbasis kinerja menawarkan peluang pendanaan baru untuk proyek-proyek iklim di daerah (ACTIA, 2025; Dialeksis, 2025; PT Pema, n.d.; Carbonaceh, n.d.; Petromindo, 2025).
• Dukungan Internasional: Dukungan dari lembaga internasional dan negara mitra membuka peluang pendanaan dan transfer teknologi untuk proyek-proyek iklim (ACTIA, 2025; Antaranews, 2016; EEAS, n.d.).
• Keterlibatan Masyarakat Kuat: Masyarakat lokal dan adat di Aceh memiliki kearifan tradisional yang kaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan bencana, yang dapat diintegrasikan ke dalam strategi iklim modern (ACTIA, 2025; CIFOR, n.d.; Mongabay, 2017; BPJIID, 2025; MAA Acehprov, n.d.; Kemdikbud, n.d.; Jurnal UUI, n.d.; WALHI, n.d.; Lokadaya, 2024; Jurnal ABDINUS, 2022; PRPI-ACCI, n.d.).

Rekomendasi:

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan: Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan teknis, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan lintas sektor untuk perencanaan dan implementasi aksi iklim.
2. Harmonisasi Kebijakan: Memastikan konsistensi dan sinergi antara kebijakan iklim nasional dan daerah, serta antar sektor, untuk menghindari tumpang tindih dan memaksimalkan dampak.
3. Pengembangan Mekanisme Pendanaan Inovatif: Mengembangkan strategi pendanaan yang berkelanjutan, termasuk memanfaatkan potensi pasar karbon domestik dan internasional, serta menarik investasi hijau dari sektor swasta.
4. Peningkatan Transparansi Data: Memperbaiki sistem pengumpulan, analisis, dan penyajian data emisi GRK yang lebih granular dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
5. Pemberdayaan Komunitas: Mengakui dan mengintegrasikan peran masyarakat adat dan kearifan lokal dalam program mitigasi dan adaptasi, serta memastikan pembagian manfaat yang adil dari proyek-proyek iklim.
6. Penegakan Hukum yang Tegas: Memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal yang merusak lingkungan untuk melindungi aset alam yang vital bagi mitigasi dan adaptasi.

Kesimpulan

Provinsi Aceh telah menunjukkan komitmen yang kuat dan proaktif dalam menghadapi perubahan iklim, tercermin dalam kerangka kebijakan yang berkembang dan berbagai inisiatif mitigasi serta adaptasi. Status otonomi khusus Aceh memberikan landasan yang unik untuk merumuskan kebijakan yang relevan secara lokal, seperti Qanun RPPLH, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor energi terbarukan dan kehutanan.

Meskipun demikian, perjalanan Aceh menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim tidak lepas dari tantangan. Pengalaman masa lalu, seperti terhentinya proyek REDD+ Ulu Masen, menggarisbawahi pentingnya kesinambungan politik, kejelasan tenurial lahan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang kuat. Keterbatasan kapasitas di tingkat lokal, kesenjangan pendanaan, dan kompleksitas koordinasi lintas sektor juga menjadi hambatan yang perlu terus diatasi.

Untuk mencapai target iklimnya secara efektif, Aceh perlu terus memperkuat kapasitas kelembagaannya, menyempurnakan sistem data dan pelaporan, serta memastikan aliran pendanaan yang stabil dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif dan pemberdayaan masyarakat, terutama komunitas adat dengan kearifan lokalnya, akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa solusi iklim bersifat inklusif dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang lebih baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, Aceh dapat tidak hanya memenuhi komitmen iklim nasionalnya, tetapi juga menjadi model pembangunan berkelanjutan yang tangguh di tengah tantangan perubahan iklim global.

Daftar Pustaka

Acehinfo. (2025, Mei 27). Wagub Aceh Dukung Penuh Investasi Pabrik Daur Ulang Tembaga dan Lithium oleh Investor Malaysia. Diakses dari https://www.acehinfo.id/wagub-aceh-dukung-penuh-investasi-pabrik-daur-ulang-tembaga-dan-lithium-oleh-investor-malaysia/

Acehinfo. (2025, Mei 27). Wagub Aceh Dukung Penuh Investasi Pabrik Daur Ulang Tembaga dan Lithium oleh Investor Malaysia. Diakses dari https://www.acehinfo.id/wagub-aceh-dukung-penuh-investasi-pabrik-daur-ulang-tembaga-dan-lithium-oleh-investor-malaysia/

Acehinfo. (2025, Mei 27). Wagub Aceh Dukung Penuh Investasi Pabrik Daur Ulang Tembaga dan Lithium oleh Investor Malaysia. Diakses dari https://www.acehinfo.id/wagub-aceh-dukung-penuh-investasi-pabrik-daur-ulang-tembaga-dan-lithium-oleh-investor-malaysia/

Acehprov. (2017, Agustus 21). Kementerian Lingkungan Hidup Bersama Pemerintah Aceh Gelar Sosialisasi NDC. Diakses dari https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/wisata-lingkungan/kementerian-lingkungan-hidup-bersama-pemerintah-aceh-gelar-sosialisasi-ndc

Acehprov. (2024, Juni 5). Aceh Miliki 350 Gampong Iklim. Diakses dari https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/wisata-lingkungan/aceh-miliki-350-gampong-iklim

Acehprov. (2024, Juni 5). Aceh Miliki 350 Gampong Iklim. Diakses dari https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/wisata-lingkungan/aceh-miliki-350-gampong-iklim

Acehprov. (2024, Juni 5). Aceh Miliki 350 Gampong Iklim. Diakses dari https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/wisata-lingkungan/aceh-miliki-350-gampong-iklim

Acehprov. (2024, Juni 5). Aceh Miliki 350 Gampong Iklim. Diakses dari https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/wisata-lingkungan/aceh-miliki-350-gampong-iklim

Acehbesarkab. (2022, Juli 1). Perbup No 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023. Diakses dari https://acehbesarkab.go.id/media/2024.07/1_rkpd_aceh_besar_2023_compressed1.pdf

Acehtengahkab. (2023, September 20). RPD Kab Aceh Tengah 2023-2026. Diakses dari https://acehtengahkab.go.id/media/2023.09/rpd_kab_aceh_tengah_2023-2026_compressed1.pdf

ACTIA. (2025, Mei 9). Sinergi Peran Parties-Non Parties dalam Implementasi Strategi NDC. Diakses dari https://actiaclimate.com/peran-parties-non-parties-implementasi-strategi-ndc/

Al Mikraj. (n.d.). Pelaksanaan Program REDD+ di Kalimantan Timur. Omah Jurnal Sunan Giri. Diakses 14 Juni 2025, dari https://www.ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/download/5819/3397/

Antaranews. (n.d.). Second NDC pending emission reduction discussion: RI Govt. Diakses 14 Juni 2025, dari https://en.antaranews.com/news/351421/second-ndc-pending-emission-reduction-discussion-ri-govt

Antaranews. (2016, November 26). Indonesia ready to lead global efforts to overcome global warming. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/552619/@JambiAntara?fullsite=true

APKindo. (n.d.). Sektor Target Penurunan (Mega ton CO2e) % dari BAU. Diakses 14 Juni 2025,

Sumber yang digunakan dalam laporan

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Terbuka di jendela baru

Capaian Nationally Determined Contribution (NDC) di Tingkat Provinsi Indonesia: Analisis Data dan Implementasi

I. Pendahuluan: Komitmen NDC Indonesia dan Peran Daerah

Indonesia, sebagai negara pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Persetujuan Paris, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi perubahan iklim melalui Nationally Determined Contribution (NDC).¹ Komitmen ini merupakan bagian integral dari upaya global untuk membatasi kenaikan suhu bumi. Awalnya, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% secara mandiri (unconditional) dan 41% dengan dukungan internasional (conditional) dari skenario Business as Usual (BAU) pada tahun 2030.² Target ini mencerminkan ambisi Indonesia untuk berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global.

Pada September 2022, Indonesia meningkatkan ambisinya dengan mengajukan Enhanced NDC (ENDC) ke Sekretariat UNFCCC, menaikkan target penurunan emisi menjadi 31,89% secara tanpa syarat dan 43,20% secara bersyarat.³ Peningkatan ambisi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi krisis iklim. Selain target jangka pendek, Pemerintah Indonesia juga memiliki Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050, yang menargetkan puncak emisi GRK nasional pada tahun 2030 dengan

net sink di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU), serta berupaya menuju net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.² Visi jangka panjang ini mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan ketahanan iklim.

Pencapaian target NDC nasional sangat bergantung pada implementasi yang efektif di tingkat sub-nasional. Pemerintah daerah memegang peran sentral dalam mewujudkan komitmen ini. Dukungan pemerintah daerah dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.¹⁰ Ini menunjukkan bahwa integrasi isu iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah adalah langkah fundamental. Target penurunan emisi GRK nasional dibagi menjadi target sektoral dan sub-nasional, dengan setiap provinsi atau kabupaten diharapkan menyusun rencana aksi sesuai potensi dan kebutuhan lokal.¹² Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dan relevansi lokal dalam upaya mitigasi.

Analisis menunjukkan adanya potensi perbedaan antara ambisi target nasional dan realitas implementasi di tingkat daerah. Target NDC nasional yang ambisius, terutama Enhanced NDC, merupakan komitmen kuat yang diproyeksikan dari tingkat pusat. Namun, keberhasilan pencapaian target ini secara eksplisit bergantung pada tindakan di tingkat sub-nasional dan integrasinya ke dalam dokumen perencanaan provinsi seperti RPJMD dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Hal ini mengindikasikan adanya kerangka kebijakan top-down yang jelas untuk aksi iklim. Namun, data aktual mengenai capaian di tingkat provinsi, seperti yang akan dibahas lebih lanjut, sering kali terfragmentasi atau tidak tersedia secara konsisten di semua provinsi. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara target nasional yang ambisius dan beragamnya kapasitas atau kemajuan di tingkat provinsi. Dengan demikian, keberhasilan NDC nasional sangat bergantung pada kinerja kolektif dan konsisten dari berbagai entitas sub-nasional. Hal ini juga menyiratkan bahwa untuk mencapai target NDC nasional, tidak cukup hanya menetapkan tujuan yang ambisius di tingkat pusat, tetapi juga diperlukan mekanisme yang kuat untuk peningkatan kapasitas, bantuan teknis, serta pemantauan dan pelaporan yang konsisten di tingkat sub-nasional. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai keadilan dan tanggung jawab yang berbeda antarprovinsi, mengingat struktur ekonomi dan profil emisi mereka yang beragam.

II. Kerangka Kebijakan Implementasi NDC di Tingkat Provinsi

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka kebijakan yang jelas untuk mengintegrasikan upaya penurunan emisi GRK di tingkat daerah, dengan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sebagai instrumen kuncinya. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang dikukuhkan dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011, secara eksplisit mengamanatkan pemerintah provinsi untuk menyusun RAD-GRK di provinsinya masing-masing.⁵ Ini menciptakan dasar hukum bagi aksi iklim di tingkat lokal. RAD-GRK didefinisikan sebagai dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi GRK sesuai dengan target pembangunan nasional dan daerah.⁵ Ini menekankan peran RAD-GRK sebagai panduan operasional.

Dokumen RAD-GRK bersifat multi-sektor, mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kewenangan daerah, serta terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah.⁵ Fleksibilitas ini memungkinkan provinsi untuk merancang strategi yang relevan dengan kondisi geografis, ekonomi, dan sosial mereka. Beberapa provinsi yang telah menyusun RAD-GRK atau dokumen sejenis meliputi Kalimantan Barat (2020-2030) ⁵, Jawa Tengah (2010-2020) ¹⁸, Jawa Barat (melalui Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah/RPRKD) ²⁰, Riau ⁶, Jambi ¹⁴, Papua ²¹, Sumatera Selatan ¹⁵, Kalimantan Timur ¹⁶, dan Sulawesi Selatan.¹⁷ Keberadaan dokumen-dokumen ini menunjukkan adopsi kebijakan di seluruh nusantara.

NDC Indonesia secara komprehensif mencakup sektor energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), pertanian, serta kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU), di samping adaptasi.² Cakupan luas ini menunjukkan pendekatan holistik. Sektor kehutanan diamanatkan untuk memiliki kontribusi terbesar dalam penurunan emisi.⁶ Hal ini mencerminkan peran vital hutan Indonesia sebagai penyerap karbon. Pemerintah menempatkan penanganan perubahan iklim sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional, terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai Prioritas Nasional.²² Ini menunjukkan komitmen tingkat tinggi terhadap isu iklim.

Pendekatan desentralisasi dalam aksi iklim di Indonesia, yang diwujudkan melalui mandat penyusunan RAD-GRK bagi provinsi, memiliki kekuatan dan kelemahan yang melekat. Kerangka hukum yang mewajibkan provinsi untuk mengembangkan RAD-GRK, yang telah banyak diadopsi, menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan model desentralisasi untuk memberdayakan pemerintah sub-nasional agar dapat menyesuaikan strategi mitigasi dan adaptasi mereka. Meskipun desentralisasi memungkinkan solusi yang spesifik konteks dan relevan secara lokal, hal ini juga secara inheren memperkenalkan variabilitas dalam kualitas implementasi dan pelaporan data di berbagai provinsi. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam kemajuan dan tantangan dalam mengumpulkan capaian tingkat nasional yang konsisten. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada koordinasi vertikal yang efektif dan kerangka kerja terstandardisasi untuk pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang mempertimbangkan nuansa lokal sekaligus memastikan koherensi nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memainkan peran yang kuat tidak hanya dalam menetapkan target tetapi juga dalam menyediakan dukungan teknis berkelanjutan, peningkatan kapasitas, dan insentif finansial untuk memastikan bahwa semua provinsi mampu mengimplementasikan RAD-GRK mereka secara efektif. Berbagi praktik terbaik antarprovinsi juga dapat menjadi mekanisme yang kuat untuk mempercepat kemajuan secara keseluruhan.

Fokus pada sektor kehutanan dan energi dalam NDC Indonesia memiliki implikasi strategis yang signifikan. Dokumen NDC secara eksplisit mencakup berbagai sektor, namun penekanan yang tidak proporsional pada sektor kehutanan dan energi menunjukkan bahwa sektor-sektor ini dianggap paling berdampak untuk mencapai target NDC Indonesia. Misalnya, sektor kehutanan diamanatkan untuk memberikan kontribusi terbesar dalam penurunan emisi, terutama melalui strategi FoLU Net Sink 2030. Demikian pula, sektor energi disorot dengan program unggulan seperti kendaraan listrik dan pembangkit listrik tenaga surya. Penekanan ini menyiratkan bahwa sebagian besar pendanaan iklim nasional dan internasional, perhatian kebijakan, serta upaya pengembangan teknologi kemungkinan besar akan disalurkan ke area-area ini. Kinerja yang kurang signifikan di kedua sektor ini dapat sangat membahayakan pencapaian NDC Indonesia secara keseluruhan, terlepas dari kemajuan di sektor lain. Oleh karena itu, kebijakan harus kuat dan diimplementasikan secara konsisten di sektor-sektor kunci ini. Hal ini juga menyoroti potensi kerentanan: jika faktor eksternal (misalnya, harga komoditas global yang memengaruhi kehutanan, atau tingkat adopsi teknologi untuk energi terbarukan) berdampak negatif pada sektor-sektor ini, NDC nasional dapat berisiko. Diversifikasi upaya mitigasi berdampak tinggi di lebih banyak sektor, sambil tetap mempertahankan fokus pada emiter terbesar, mungkin merupakan strategi jangka panjang yang bijaksana.

III. Capaian NDC di Tingkat Provinsi: Data dan Analisis Kunci

1. Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah percontohan (pilot) dalam pengarusutamaan pembangunan rendah karbon di Indonesia.¹⁰ Upaya ini telah dimulai sejak tahun 2011 melalui pembentukan Tim Koordinasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.²⁰ Laporan Analisis Lanjutan Penandaan Perubahan Iklim Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 menyediakan data rekapitulasi capaian penurunan emisi GRK per sektor.¹⁰

Tabel 1: Rekapitulasi Capaian Penurunan Emisi GRK per Sektor Provinsi Jawa Barat (2010-2020) dan Target 2030

Sumber: Diolah dari ¹⁰

Total capaian penurunan emisi untuk periode 2010-2020 adalah 5.236.020,03 ton CO2 eq, yang merupakan 7,19% dari target Business as Usual (BaU) 2020 dan 3,87% dari target BaU 2030.¹⁰ Tabel ini memberikan data kuantitatif yang konkret mengenai kemajuan Jawa Barat dalam mencapai target 2030. Hal ini memungkinkan perbandingan langsung tingkat pencapaian di berbagai sektor dan menyoroti area kekuatan (misalnya, Pertanian, Kehutanan) dan kelemahan (misalnya, Limbah, Energi). Granularitas data ini sangat penting untuk evaluasi kebijakan dan intervensi yang ditargetkan.

Tabel 2: Persentase Target dan Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Sektor Prioritas Penanganan di Provinsi Jawa Barat (2017)

Sumber: ²⁵

Tabel ini menawarkan gambaran kinerja pada tahun tertentu (2017), menunjukkan apakah provinsi tersebut memenuhi atau melampaui target tahunannya untuk periode tersebut. Hal ini melengkapi data kumulatif pada Tabel 1 dengan menyediakan indikator kinerja yang lebih langsung dan memungkinkan penilaian fluktuasi kinerja tahunan terhadap target.

Data menunjukkan disparitas yang signifikan dalam kinerja sektoral di Jawa Barat. Sektor pertanian mencapai 99,4% dari target 2030 pada tahun 2020, dan kehutanan mencapai 68,8%. Namun, sektor limbah hanya mencapai 3,4% dari target 2030, dan sektor energi 23,1%.¹⁰ Kesenjangan yang mencolok ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi dan efektivitasnya sangat tidak merata di berbagai sektor di Jawa Barat. Pencapaian tinggi di sektor pertanian dan kehutanan mungkin disebabkan oleh kebijakan yang lebih matang, emisi dasar yang lebih rendah, atau intervensi yang lebih mudah diterapkan (misalnya, penyerapan berbasis lahan, praktik pertanian berkelanjutan). Sebaliknya, pencapaian yang sangat rendah di sektor limbah menunjukkan tantangan sistemik yang signifikan, kemungkinan terkait dengan kesenjangan infrastruktur, keterbatasan kesadaran/partisipasi publik dalam pemilahan sampah, atau investasi yang tidak memadai dalam teknologi pengolahan sampah canggih. Kinerja sektor energi yang moderat menunjukkan tantangan yang berkelanjutan dalam transisi ke sumber energi yang lebih bersih atau peningkatan efisiensi energi. Hal ini menyoroti kebutuhan kritis akan intervensi kebijakan yang ditargetkan dan realokasi sumber daya. Provinsi perlu melakukan penilaian yang lebih rinci untuk mengidentifikasi hambatan spesifik di sektor-sektor yang berkinerja buruk dan mengembangkan strategi yang disesuaikan. Pembelajaran dari sektor-sektor yang berhasil (misalnya, bagaimana praktik pertanian ditingkatkan) dapat memberikan pelajaran yang dapat ditransfer, tetapi sektor-sektor kompleks seperti pengelolaan sampah kemungkinan memerlukan perubahan mendasar dalam infrastruktur, regulasi, dan perilaku publik. Pencapaian target NDC secara keseluruhan akan memerlukan upaya terpadu untuk mengatasi ketidakseimbangan sektoral ini.

2. Provinsi Riau

Provinsi Riau telah menyusun Rencana Kerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sub-Nasional, menunjukkan komitmennya dalam mendukung target NDC nasional.⁶ Gubernur Riau bahkan diakui sebagai pelopor nasional dalam aksi iklim dan tata kelola hijau.²⁶ Laporan penandaan anggaran perubahan iklim 2021 menyediakan data capaian emisi dan target penurunan emisi per sektor.¹¹

Tabel 3: Capaian Emisi (2020) dan Target Penurunan Emisi (2030) per Sektor Provinsi Riau (juta ton CO2)

Sumber: Diolah dari ¹¹ (Tabel 5)]

Tabel ini memberikan data kuantitatif spesifik untuk Riau, memungkinkan penilaian status saat ini dan target masa depan di seluruh sektor utama. Secara eksplisit dicatat bahwa data transportasi termasuk dalam energi, yang penting untuk interpretasi akurat kontribusi sektor energi. Data ini sangat penting untuk memahami profil emisi dan prioritas mitigasi provinsi yang sangat bergantung pada sektor berbasis lahan.

Kinerja Riau di sektor kehutanan memiliki dampak signifikan terhadap tujuan nasional. Sektor kehutanan Riau menunjukkan “Capaian Emisi pada tahun 2020” sebesar 154,585 juta ton CO2 dan “Target Penurunan Emisi di 2030” sebesar 200 juta ton CO2.¹¹ Angka ini jauh lebih besar dibandingkan sektor lain yang terdaftar untuk Riau. Secara nasional, sektor kehutanan diamanatkan untuk memberikan kontribusi terbesar dalam penurunan emisi.⁶ Dengan luasnya hutan dan lahan gambut, Riau memainkan peran yang sangat penting dalam upaya penurunan emisi terkait kehutanan di Indonesia secara keseluruhan. Kinerja Riau di sektor kehutanan bukan hanya pencapaian provinsi tetapi juga merupakan penentu signifikan kemampuan Indonesia untuk mencapai target NDC secara keseluruhan, terutama tujuan ambisius FoLU Net Sink 2030. Besarnya emisi dan potensi pengurangan di sektor ini berarti bahwa keberhasilan atau kegagalan di provinsi seperti Riau akan memiliki konsekuensi nasional yang substansial. Hal ini juga menunjukkan bahwa provinsi dengan sumber daya alam yang signifikan, terutama hutan dan lahan gambut, merupakan pilar strategis untuk aksi iklim nasional dan memerlukan dukungan serta investasi yang terfokus. Oleh karena itu, kebijakan dan mekanisme pendanaan nasional harus memprioritaskan dan secara memadai mendukung pengelolaan hutan dan penggunaan lahan di provinsi-provinsi utama seperti Riau. Hal ini juga menyoroti kebutuhan akan tata kelola yang kuat dan keterlibatan masyarakat di area-area ini untuk memastikan praktik berkelanjutan dan mencegah deforestasi/degradasi, karena upaya-upaya ini secara langsung berkontribusi pada keberhasilan iklim nasional.

3. Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta, sebagai ibu kota dan pusat ekonomi, memiliki profil emisi GRK yang unik, didominasi oleh sektor energi dan limbah. Laporan Inventarisasi Emisi GRK DKI Jakarta Tahun 2019 memberikan gambaran rinci mengenai sumber emisi di wilayah ini.²⁷

Tabel 4: Inventarisasi Emisi GRK per Sektor Provinsi DKI Jakarta (2010 & 2018) (ribu ton CO2e)

Sumber: Diolah dari ²⁷ (Tabel 0.1)]

Tabel ini memberikan gambaran penting tentang profil emisi GRK di provinsi yang sangat urban seperti DKI Jakarta. Ini secara jelas menunjukkan dominasi sektor energi dan limbah dalam emisi langsung, dan yang lebih penting, menyoroti kontribusi besar emisi tidak langsung dari konsumsi listrik, yang merupakan karakteristik utama daerah metropolitan. Data ini sangat penting untuk merancang kebijakan iklim perkotaan yang ditargetkan.

Tabel 5: Inventarisasi Emisi GRK berdasarkan Jenis Gas Provinsi DKI Jakarta (2010 & 2018) (ribu ton CO2e)

Distribusi Total Emisi per Jenis Gas:

• 2010: CO2 (90.4%), CH4 (8.4%), N2O (1.2%)
• 2018: CO2 (91.4%), CH4 (7.2%), N2O (1.4%)

Sumber: Diolah dari ²⁷ (Tabel 0.2)]

Tabel ini menawarkan pandangan yang lebih terperinci dengan memecah emisi berdasarkan jenis gas rumah kaca tertentu (CO2, CH4, N2O). Ini penting untuk memahami komposisi kimia emisi dan untuk mengembangkan strategi mitigasi yang ditargetkan untuk gas yang berbeda (misalnya, berfokus pada pengurangan metana dari limbah, atau CO2 dari energi).

Profil emisi di DKI Jakarta menyoroti karakteristik unik daerah perkotaan, terutama dominasi emisi tidak langsung. Emisi langsung DKI Jakarta sebagian besar berasal dari sektor energi (92,5% pada tahun 2018), dan emisi tidak langsung dari penggunaan listrik PLN hampir sama tingginya dengan total emisi langsung.²⁷Selain itu, CO2 mendominasi jenis gas, terutama dari sektor energi.²⁷ Profil emisi di daerah yang sangat urban seperti DKI Jakarta secara fundamental berbeda dari provinsi dengan sektor berbasis lahan yang besar (misalnya, Riau, Jawa Barat). Konsumsi energi (baik langsung dari transportasi/industri maupun tidak langsung dari listrik jaringan) dan pengelolaan limbah adalah pendorong utama. Strategi mitigasi untuk pusat kota harus memprioritaskan efisiensi energi di semua sektor (perumahan, komersial, industri, transportasi) dan mempercepat transisi ke sumber energi terbarukan, bahkan jika pembangkitan itu sendiri terjadi di luar batas administrasi kota. Selain itu, pengelolaan limbah yang efektif (mengurangi metana dari tempat pembuangan sampah) sangat penting. Proporsi emisi tidak langsung yang tinggi menyoroti keterkaitan aksi iklim perkotaan dengan kebijakan energi nasional dan pengembangan infrastruktur. Hal ini menyiratkan bahwa kebijakan iklim nasional memerlukan strategi yang berbeda untuk provinsi perkotaan versus provinsi pedesaan/kaya sumber daya. Untuk daerah perkotaan, kebijakan mungkin lebih berfokus pada manajemen sisi permintaan, kode bangunan hijau, transportasi umum, dan prinsip ekonomi sirkular untuk limbah, daripada proyek penyerapan berbasis lahan skala besar. Kolaborasi dengan penyedia energi nasional (PLN) juga sangat penting.

4. Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen yang kuat dalam penurunan emisi GRK. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 mencatat capaian yang signifikan dalam indikator penurunan emisi.

Tabel 6: Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Selatan (2023)

Sumber: ²⁸

Tabel ini memberikan indikator kinerja tingkat tinggi yang baru-baru ini untuk Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa provinsi tersebut secara signifikan melampaui target penurunan emisi GRK tahun 2023. Ini berfungsi sebagai studi kasus positif, menunjukkan bahwa kemajuan substansial dapat dicapai di tingkat provinsi.

Tingkat pencapaian yang tinggi di Kalimantan Selatan menunjukkan potensi praktik terbaik yang dapat direplikasi. Provinsi ini melaporkan penurunan emisi GRK sebesar 38,30% terhadap target 22,2% pada tahun 2023, menghasilkan pencapaian kinerja sebesar 172,52%.²⁸ Tingkat pencapaian yang tinggi ini menunjukkan program mitigasi yang sangat efektif dan terimplementasi dengan baik, penetapan target awal yang konservatif, atau pengurangan emisi yang signifikan dari sektor emisi utama karena intervensi kebijakan spesifik atau mungkin pergeseran ekonomi. Mengidentifikasi pendorong yang tepat (misalnya, keberhasilan inisiatif REDD+, penerapan energi terbarukan skala besar, atau peningkatan pengelolaan limbah) akan sangat penting. Fakta bahwa Dana REDD+ GCF disalurkan ke delapan provinsi, termasuk Sumatera Utara ²⁹, mengisyaratkan peran pendanaan eksternal dalam beberapa keberhasilan provinsi, meskipun tidak secara langsung disebutkan untuk Kalimantan Selatan dalam materi yang ada. Keberhasilan Kalimantan Selatan menawarkan “praktik terbaik” atau pelajaran berharga bagi provinsi lain yang berjuang untuk mencapai target mereka. Studi rinci tentang strategi, alokasi sumber daya, dan koordinasi pemangku kepentingan dapat memberikan cetak biru untuk mempercepat aksi iklim secara nasional. Hal ini menyiratkan bahwa memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pembelajaran antarprovinsi harus menjadi prioritas bagi pemerintah pusat dan organisasi pendukung.

5. Gambaran Umum Provinsi Lain (Ketersediaan Data)

Selain provinsi-provinsi yang telah disajikan datanya secara spesifik, banyak provinsi lain di Indonesia juga telah menyusun kerangka kebijakan dan laporan terkait upaya penurunan emisi GRK. Namun, ketersediaan data capaian yang terperinci dalam format tabel untuk semua provinsi tidak selalu konsisten dalam materi penelitian yang diberikan.

• Jawa Tengah:
  Provinsi ini memiliki Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020.18 Ini menunjukkan adanya kerangka perencanaan yang telah lama berlaku. Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 menunjukkan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) 87,36 poin dari target 84,2 poin, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 60,81 poin dari target 62,9 poin, dan Indeks Kualitas Air (IKA) 52,82 poin dari target 55,2 poin.30 Meskipun indikator kualitas lingkungan hidup tercatat, data spesifik capaian emisi GRK per sektor tidak tersedia dalam materi yang diberikan. Laporan Inventarisasi GRK Kota Magelang (Jawa Tengah) tahun 2020 menunjukkan total emisi GRK sebesar 22.264,54 Gg CO2e, dengan sektor energi sebagai kontributor terbesar, diikuti oleh pengelolaan limbah.31 Ini memberikan gambaran mikro di tingkat kota.
• Kalimantan Barat:
  Provinsi ini memiliki Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2030.5 Target penurunan emisi GRK yang ditetapkan adalah 29% secara mandiri dan 41% dengan kerjasama internasional, selaras dengan target nasional.5 Laporan kinerja Ditjen PPKL tahun 2024 menyebutkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional, dengan 36 provinsi mencapai target IKLH dan 37 provinsi mencapai target IKU. Namun, data spesifik capaian emisi GRK untuk Kalimantan Barat tidak disajikan.32
• Sumatera Utara:
  Provinsi ini memiliki Pergub Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dengan target penurunan 24,8% dari BAU hingga tahun 2020, meliputi 5 sektor prioritas: pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi, transportasi, dan limbah.33 Dana REDD+ GCF siap disalurkan untuk delapan provinsi, termasuk Sumatera Utara, untuk program “Membangun Sumatera Utara Hijau”.29 Ini menunjukkan adanya dukungan finansial eksternal yang signifikan untuk upaya mitigasi di provinsi ini.
• Papua:
  Provinsi Papua telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) untuk periode 2013-2020.21 Dokumen ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber atau serapan emisi GRK, menyusun Reference Emission Level (REL) GRK, mengidentifikasi aksi mitigasi, dan memperkirakan biaya mitigasi.21 Meskipun dokumen RAD-GRK Papua mencakup potensi reduksi emisi dan biaya mitigasi, angka spesifik capaian emisi GRK atau detail implementasi tidak tersedia dalam materi yang diberikan.21
• Kalimantan Timur:
  Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Dokumen Rencana Kerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sub-Nasional dan diakui sebagai Pilot Projek Perubahan Iklim di Indonesia.8 Provinsi ini mengajukan Forest Reference Emission Level (FREL) sebesar 27.469.856,40 ton CO2-e (dihitung dari rata-rata emisi 2006-2016) dan menunjukkan pengurangan emisi sebesar 34.278.664,90 ton CO2-e untuk periode 2019-2020, jauh melampaui target minimum Emission Reductions Payment Agreements (ERPA) sebesar 5 juta ton CO2-e.8 Ini menandakan keberhasilan substansial di sektor FOLU. Data Emisi GRK Prov. Kaltim Tahun 2021-2023 juga tersedia, menunjukkan adanya pemantauan berkelanjutan.34
• Laporan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (Regional Climate Budget Tagging – RCBT):
  Kementerian Keuangan telah menerbitkan Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020.22 Laporan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyampaikan hasil penandaan anggaran perubahan iklim kepada publik.22 Kementerian Keuangan juga melanjutkan uji coba penandaan anggaran perubahan iklim di 11 pemerintah daerah pada tahun 2020.10 RCBT merupakan kegiatan penting untuk memonitor dan mengevaluasi komitmen pemerintah daerah terhadap belanja terkait penanganan perubahan iklim.35 Laporan-laporan ini bertujuan untuk menunjukkan kapasitas daerah dalam mendanai kegiatan pengendalian perubahan iklim.10

Ketersediaan data yang heterogen dan tidak konsisten di tingkat provinsi menjadi tantangan signifikan. Data kuantitatif yang spesifik dan terperinci mengenai penurunan atau inventarisasi emisi GRK hanya tersedia untuk sejumlah provinsi terbatas. Sementara itu, untuk banyak provinsi lain, materi yang ada hanya menunjukkan keberadaan dokumen RAD-GRK atau laporan kinerja umum, tanpa data capaian NDC yang terperinci dalam format tabel yang siap pakai. Kondisi ini menyulitkan penilaian nasional yang komprehensif dan akurat terhadap kontribusi sub-nasional terhadap NDC Indonesia. Hal ini menghambat pemantauan, evaluasi, dan dukungan kebijakan yang ditargetkan dari pemerintah pusat, karena sulit untuk mengidentifikasi provinsi mana yang membutuhkan bantuan lebih lanjut atau strategi mana yang paling efektif. Untuk pelaporan internasional, heterogenitas data ini dapat menimbulkan tantangan dalam menunjukkan kemajuan yang transparan dan terverifikasi. Meskipun inisiatif seperti Regional Climate Budget Tagging (RCBT) bertujuan untuk meningkatkan data keuangan, hasil pengurangan emisi langsung di tingkat provinsi masih kurang dilaporkan secara seragam. Untuk memperkuat aksi iklim Indonesia secara keseluruhan dan memenuhi persyaratan transparansi internasional, sangat mendesak untuk meningkatkan mekanisme pengumpulan, standardisasi, dan pelaporan data publik di tingkat provinsi. Hal ini dapat melibatkan peningkatan sistem SIGN-SMART untuk mewajibkan dan memfasilitasi input data provinsi yang lebih rinci dan penyebaran publik.

Meskipun kerangka kebijakan sudah ada, implementasi bervariasi di tingkat provinsi. Keberadaan dokumen RAD-GRK yang luas di berbagai provinsi menegaskan bahwa kerangka kebijakan untuk aksi iklim sub-nasional telah mapan. Namun, meskipun ada kerangka kebijakan yang sama ini, capaian yang dilaporkan sangat bervariasi, mulai dari kinerja yang sangat baik di Kalimantan Selatan hingga pencapaian yang rendah di sektor-sektor tertentu seperti limbah di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kerangka kebijakan tidak secara otomatis menjamin implementasi yang seragam atau efektif di semua wilayah. Tingkat pencapaian yang bervariasi menunjukkan bahwa efektivitas implementasi RAD-GRK dipengaruhi oleh berbagai faktor spesifik provinsi. Ini kemungkinan termasuk perbedaan dalam kapasitas pemerintah daerah (teknis, sumber daya manusia, dan keuangan), kemauan politik dan kepemimpinan, konteks sosial-ekonomi dan lingkungan spesifik masing-masing provinsi, serta tingkat koordinasi antar-sektoral dan keterlibatan pemangku kepentingan. Provinsi dengan kepemimpinan yang kuat dan tim teknis yang mumpuni mungkin berkinerja lebih baik daripada yang lain, bahkan dengan mandat kebijakan yang serupa. Oleh karena itu, meskipun dasar hukum dan perencanaan untuk aksi iklim sub-nasional sudah kuat, upaya di masa depan harus bergeser dari sekadar membuat rencana menjadi secara aktif memperkuat lingkungan yang memungkinkan implementasi yang efektif. Ini termasuk program peningkatan kapasitas yang ditargetkan, mendorong komitmen politik yang kuat di tingkat lokal, memfasilitasi transfer pengetahuan tentang strategi yang berhasil antarprovinsi, dan menetapkan insentif berbasis kinerja untuk memotivasi kemajuan yang konsisten.

IV. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi NDC di Tingkat Provinsi

1. Kapasitas Teknis dan Koordinasi Pemerintah Daerah

Implementasi NDC di tingkat provinsi tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan kapasitas internal pemerintah daerah. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan rencana teknis aksi iklim.¹² Ini mencakup kurangnya keahlian dalam inventarisasi GRK, perumusan kebijakan mitigasi dan adaptasi yang spesifik, serta monitoring dan pelaporan. Koordinasi antar sektor di tingkat daerah juga rentan tumpang tindih atau kurang sinergis, yang dapat menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, pelatihan teknis dan pendampingan dari pusat diperlukan untuk memperkuat kapasitas ini.¹² Dukungan pemerintah daerah dalam penanganan perubahan iklim dimulai dari penyusunan RPJMD yang berwawasan lingkungan, namun tantangan muncul dalam menerjemahkan visi ini menjadi program operasional yang konkret dan terukur.¹⁰

2. Peran Pendanaan (Domestik dan Internasional) dan Mekanisme Ekonomi Karbon

Pendanaan adalah tulang punggung implementasi NDC, dan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memobilisasi sumber daya yang memadai. Isu pendanaan implementasi NDC menjadi tantangan besar karena kebutuhannya yang sangat besar.¹ Skala investasi yang diperlukan untuk transisi rendah karbon sangat substansial. Sumber pendanaan domestik, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masih menjadi fokus utama untuk komitmen tanpa syarat hingga 2030.¹ Namun, mobilisasi dana publik selama 2007-2019 baru mencapai sepertiga dari proyeksi kebutuhan 2020-2030, menunjukkan perlunya penguatan kemauan politik untuk memobilisasi dana lebih lanjut.¹

Inovasi pendanaan melalui instrumen seperti green government bonds (sukuk hijau) dan pajak karbon menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan untuk memperluas basis pendanaan.¹ Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan langkah maju dalam kerangka ini.⁹Dukungan internasional membuka peluang pendanaan dan transfer teknologi, dengan inisiatif seperti

carbon trading atau pembiayaan hijau yang dapat dimanfaatkan daerah.¹² Dana REDD+ GCF yang siap disalurkan untuk delapan provinsi (termasuk Sumatera Utara) adalah contoh konkret dari dukungan finansial eksternal ini.²⁹

Kesenjangan pendanaan yang persisten merupakan ancaman kritis terhadap skala dan kecepatan implementasi NDC. Meskipun pemerintah mengakui hal ini dan menjajaki pembiayaan inovatif, pemenuhan komitmen internasional yang lambat (misalnya, target US$100 Miliar) ¹ menempatkan beban yang lebih besar pada sumber daya domestik. Keberhasilan mekanisme seperti penetapan harga karbon dan obligasi hijau akan bergantung pada kerangka peraturan yang kuat, kesiapan pasar, dan kemampuan untuk menarik investasi swasta. Hal ini menyiratkan perlunya strategi pembiayaan iklim yang komprehensif yang mengintegrasikan sumber daya publik, swasta, dan internasional, dengan mekanisme yang jelas untuk menyalurkan dana ke aksi di tingkat provinsi. Pendanaan yang tidak memadai dapat menyebabkan penundaan dalam proyek mitigasi dan adaptasi yang penting, yang berpotensi menyebabkan Indonesia gagal mencapai target NDC-nya. Penekanan pada pendanaan domestik untuk komitmen tanpa syarat berarti bahwa kebijakan fiskal nasional dan penganggaran pemerintah daerah harus semakin responsif terhadap iklim. Selain itu, pengembangan pasar karbon yang kuat (IDXCarbon) ³⁷ adalah jalan yang menjanjikan, tetapi efektivitasnya akan terikat pada kepastian peraturan yang jelas, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kapasitas entitas sub-nasional untuk berpartisipasi.

3. Integrasi Kearifan Lokal dan Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan implementasi aksi iklim sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dan pemanfaatan kearifan lokal. Aksi iklim tidak akan efektif tanpa partisipasi masyarakat; program seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, atau pertanian rendah emisi perlu disosialisasikan secara masif dan didukung oleh komunitas.¹² Peran organisasi masyarakat, kelompok pemuda, atau komunitas adat menjadi vital. Kearifan lokal, seperti sistem pertanian rotasi di Kalimantan yang menjaga kelestarian hutan, dapat diintegrasikan ke dalam strategi NDC daerah untuk solusi yang lebih berkelanjutan dan relevan secara budaya.¹²

Konteks lokal memiliki peran ganda, baik sebagai tantangan maupun peluang. Keterbatasan kapasitas dan masalah koordinasi di tingkat lokal berarti bahwa kebijakan nasional yang “satu ukuran untuk semua” mungkin tidak efektif. Sebaliknya, kerangka kerja nasional yang fleksibel yang mendorong dan mendukung solusi yang sesuai secara lokal, memanfaatkan pengetahuan adat dan partisipasi masyarakat, sangat penting. Integrasi kearifan lokal dapat meningkatkan relevansi, kepemilikan, dan keberlanjutan aksi iklim, menjadikannya lebih efektif dan peka budaya. Hal ini menyiratkan bahwa peningkatan kapasitas dan bantuan teknis harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik provinsi dan berfokus pada pemberdayaan aktor dan institusi lokal. Ini menyoroti pentingnya pendekatan tata kelola yang partisipatif dan adaptif. Strategi iklim nasional harus mendorong inovasi di tingkat lokal dengan mendukung proyek percontohan, memfasilitasi pembelajaran antarprovinsi, dan mengakui beragam jalur menuju pengurangan emisi yang menghormati konteks sosial-budaya dan ekologis lokal. Hal ini dapat menghasilkan hasil iklim yang lebih tangguh dan adil.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Ringkasan Capaian dan Area Prioritas untuk Peningkatan

Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap Nationally Determined Contribution (NDC) melalui penetapan target nasional yang ambisius, termasuk Enhanced NDC, dan pengembangan kerangka kebijakan yang melibatkan daerah melalui Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Capaian di tingkat provinsi menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa provinsi, seperti Jawa Barat di sektor pertanian dan kehutanan, serta Kalimantan Selatan secara keseluruhan, telah menunjukkan kemajuan substansial dalam penurunan emisi. Namun, sektor lain seperti limbah di Jawa Barat masih menghadapi tantangan besar. Sektor kehutanan dan energi secara konsisten diidentifikasi sebagai pilar utama mitigasi emisi nasional, dan kinerja di provinsi-provinsi dengan potensi besar di sektor ini (misalnya, Riau dan Kalimantan Timur di FOLU) akan sangat menentukan keberhasilan NDC Indonesia secara keseluruhan.

2. Rekomendasi untuk Penguatan Data, Kebijakan, dan Kolaborasi di Tingkat Provinsi

Untuk memastikan pencapaian target NDC Indonesia secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan penguatan berkelanjutan di tingkat provinsi. Berikut adalah rekomendasi kunci:

• Peningkatan Standardisasi dan Transparansi Data:
  Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pelaporan yang lebih terstandardisasi untuk capaian emisi GRK di tingkat provinsi. Hal ini akan memastikan konsistensi dan komparabilitas data antar daerah, yang saat ini masih bervariasi. Pemanfaatan dan optimalisasi sistem informasi seperti Sistem Inventarisasi GRK Nasional (SIGN-SMART) 31 perlu ditingkatkan untuk memfasilitasi pengumpulan data yang lebih granular per provinsi dan sektor, serta memastikan aksesibilitas data bagi publik dan pemangku kepentingan. Analisis yang disajikan menunjukkan heterogenitas data yang signifikan antarprovinsi, sehingga menyulitkan penilaian kemajuan nasional secara akurat dan identifikasi area untuk intervensi. Dengan menstandardisasi pengumpulan dan pelaporan data melalui sistem terpusat seperti SIGN-SMART, pemerintah dapat meningkatkan keandalan dan komparabilitas data provinsi. Peningkatan transparansi ini juga akan memfasilitasi akuntabilitas dan memungkinkan keputusan kebijakan serta alokasi sumber daya yang lebih tepat.
• Penguatan Kapasitas Teknis Daerah:
  Menyediakan program pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan dan terfokus bagi pemerintah daerah. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek kunci seperti inventarisasi GRK, penyusunan rencana teknis mitigasi dan adaptasi yang spesifik per sektor, serta prosedur monitoring, pelaporan, dan verifikasi (MRV). Fokus khusus harus diberikan pada sektor-sektor yang masih tertinggal dalam pencapaian target (misalnya, pengelolaan limbah di beberapa daerah).12 Tantangan kapasitas teknis yang terbatas di tingkat lokal secara langsung menghambat implementasi NDC yang efektif. Dengan menyediakan pelatihan yang ditargetkan dan pendampingan berkelanjutan, pemerintah dapat memberdayakan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi iklim yang lebih kuat. Dukungan langsung ini mengatasi akar penyebab variabilitas implementasi dan membantu menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di lapangan.
• Diversifikasi dan Akses Pendanaan Iklim:
  Mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengakses sumber pendanaan inovatif. Ini termasuk memanfaatkan skema pembiayaan hijau domestik (seperti sukuk hijau) dan internasional (seperti dana REDD+ GCF yang telah disalurkan ke beberapa provinsi).1 Perlu ada panduan yang jelas dan fasilitasi dari pemerintah pusat untuk membantu daerah menyusun proposal yang kompetitif dan memenuhi persyaratan pendanaan. Kesenjangan pendanaan yang signifikan merupakan hambatan utama untuk meningkatkan aksi iklim. Mengandalkan sepenuhnya pada APBN/APBD konvensional tidak akan cukup. Dengan mendorong provinsi untuk menjajaki mekanisme pembiayaan inovatif dan memberikan dukungan untuk mengaksesnya, pemerintah dapat membuka sumber daya tambahan. Hal ini sejalan dengan strategi nasional untuk memanfaatkan beragam sumber pendanaan dan mengembangkan ekonomi karbon.
• Peningkatan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan:
  Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha/swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas adat. Sinergi ini penting untuk memastikan implementasi aksi iklim yang terintegrasi, partisipatif, dan memanfaatkan berbagai keahlian dan sumber daya.12 Variasi kapasitas dan masalah koordinasi di tingkat lokal menunjukkan bahwa kebijakan nasional yang seragam mungkin tidak efektif. Sebaliknya, kerangka kerja nasional yang fleksibel yang mendorong dan mendukung solusi yang sesuai secara lokal, memanfaatkan pengetahuan adat dan partisipasi masyarakat, sangat penting. Integrasi kearifan lokal dapat meningkatkan relevansi, kepemilikan, dan keberlanjutan aksi iklim, menjadikannya lebih efektif dan peka budaya. Hal ini menyoroti pentingnya pendekatan tata kelola yang partisipatif dan adaptif. Strategi iklim nasional harus mendorong inovasi di tingkat lokal dengan mendukung proyek percontohan, memfasilitasi pembelajaran antarprovinsi, dan mengakui beragam jalur menuju pengurangan emisi yang menghormati konteks sosial-budaya dan ekologis lokal.

Daftar Pustaka

1. POST-GLASGOW PACT FUNDING PRESSURES ON INDONESIA’S NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION (NDC) IMPLEMENTATION – DPR RI, diakses Juni 15, 2025, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-184-EN.pdf
2. Indonesia | NDC Partnership, diakses Juni 15, 2025, https://ndcpartnership.org/country/idn
3. Memantau NDC Kedua Indonesia: Menelaah Lebih Dekat Ambisi dan Kinerja Iklim Indonesia pada Tahun 2024 – IESR, diakses Juni 15, 2025, https://iesr.or.id/memantau-ndc-kedua-indonesia-menelaah-lebih-dekat-ambisi-dan-kinerja-iklim-indonesia-pada-tahun-2024/
4. STRATEGI PENCAPAIAN NDC 2030 dan LTS LCCR 2050 – IESR, diakses Juni 15, 2025, https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Strategi-Pencapaian-NDC-2030-dan-LTS-LCCR-2050-Franky-Zamzani.pdf
5. rencana-aksi-daerah-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-provinsi-kalimantan.pdf – JDIH Kalbar, diakses Juni 15, 2025, https://jdih.kalbarprov.go.id/media/peraturan/2021/rencana-aksi-daerah-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-provinsi-kalimantan.pdf
6. RENCANA KERJA – Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan …, diakses Juni 15, 2025, https://pktl.menlhk.go.id/assets/img/publication/Renja_Provinsi_-_RIAU.pdf
7. Indonesia Tingkatkan Ambisi Penurunan Emisi GRK di Enhanced NDC, dari 29 Persen Jadi 31,89 Persen, diakses Juni 15, 2025, https://forestinsights.id/indonesia-tingkatkan-ambisi-penurunan-emisi-grk-di-enhanced-ndc-dari-29-persen-jadi-3189-persen/
8. RENCANA KERJA – Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, diakses Juni 15, 2025, https://pktl.menlhk.go.id/assets/img/publication/Renja_Provinsi_KALTIM.pdf
9. Final – Lap Igrk MPV 2023 | PDF | Teknologi & Rekayasa – Scribd, diakses Juni 15, 2025, https://id.scribd.com/document/751758247/Final-lap-Igrk-Mpv-2023
10. PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 – Badan Kebijakan Fiskal, diakses Juni 15, 2025, https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/lain-lain/file/LPAPI_Prov-Jawa-Barat-2021.pdf
11. Laporan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Provinsi Riau …, diakses Juni 15, 2025, https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/lain-lain/file/LPAPI_Prov-Riau-2021.pdf
12. Sinergi Peran Parties-Non Parties dalam Implementasi Strategi NDC – ACTIA, diakses Juni 15, 2025, https://actiaclimate.com/peran-parties-non-parties-implementasi-strategi-ndc/
13. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, diakses Juni 15, 2025, https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/17288/Perpres0612011
14. Rencana Aksi Daerah Emisi Gas Rumah Kaca (RAD – GRK) Kota Jambi tahun 2021, diakses Juni 15, 2025, https://bappeda.jambikota.go.id/file/download/rad_grk_kota_jambi_2021_1697418635.pdf
15. Rencana Aksi Daerah Emisi Gas Rumah Kaca guna – JDIH Kabupaten Muara Enim, diakses Juni 15, 2025, https://jdih.muaraenimkab.go.id/upload/download/011b2273bf912ae8c276d224255b0651_PERBUB%2067.pdf
16. peraturan gubernur kalimantan timur, diakses Juni 15, 2025, https://jdih.kaltimprov.go.id/produk_hukum/unduh/b0ff0e87-d81e
17. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraruran Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 5, diakses Juni 15, 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/237458/
18. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2012, diakses Juni 15, 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Details/233954/pergub-prov-jawa-tengah-no-43-tahun-2012
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2012 – JDIH Prov. Jateng, diakses Juni 15, 2025, https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/no-43-tahun-2012-2
20. Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Propinsi Jawa Barat, diakses Juni 15, 2025, https://www.un-pageindonesia.org/id/activities/read/workplan/dokumen-rprkd-jawa-barat
21. PENDAHULUAN – DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP …, diakses Juni 15, 2025, https://lingkunganhidup.papua.go.id/gi/fckimage/file/bank%20data/6_%20BAB%20I-GRK.pdf
22. Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim – Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan, diakses Juni 15, 2025, https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/CBT-NATIONAL-2018-2020.pdf
23. referensi-apbn-public-32.pdf – DPR RI, diakses Juni 15, 2025, https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/referensi-apbn/public-file/referensi-apbn-public-32.pdf
24. PEDOMAN PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM Edisi 2, diakses Juni 15, 2025, https://analisanggaran.id/dokumen/peraturan/1668823238PedomanPenandaanAnggaranPerubahanIklimEdisi2.pdf
25. Persentase Target dan Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca …, diakses Juni 15, 2025, https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/persentase-target-dan-capaian-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-berdasarkan-sektor-prioritas-penanganan-di-provinsi-jawa-barat
26. Ambisi iklim Indonesia melaju dengan peluncuran inisiatif konservasi dan keberlanjutan hutan serta lahan gambut | Perserikatan Bangsa, diakses Juni 15, 2025, https://indonesia.un.org/id/294020-ambisi-iklim-indonesia-melaju-dengan-peluncuran-inisiatif-konservasi-dan-keberlanjutan-hutan
27. inventarisasi profil emisi gas rumah kaca provinsi dki jakarta – Dinas …, diakses Juni 15, 2025, https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/files/Laporan_Inventarisasi_Emisi_GRK_DKI_Jakarta_2019.pdf
28. lakip 2023 – PPID UTAMA KALSEL – Provinsi Kalimantan Selatan, diakses Juni 15, 2025, https://ppidutama.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2024/09/LAKIP-2023.pdf
29. Dukung Pencapaian NDC, Dana REDD+ GCF Siap Disalurkan Untuk Delapan Provinsi, diakses Juni 15, 2025, https://agroindonesia.co.id/dukung-pencapaian-ndc-dana-redd-gcf-siap-disalurkan-untuk-delapan-provinsi/
30. 2021 – laporan kinerja – Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, diakses Juni 15, 2025, https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/1069/220221103249LKj%20Ditjen%20PPKL%202021%20(FINAL).pdf
31. LAPORAN AKHIR – DLH Kota Magelang, diakses Juni 15, 2025, https://dlh.magelangkota.go.id/download/lingkungan/FINAL-Laporan_IGRK_Kota_Magelang_2021.pdf
32. laporan kinerja 2024 – Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, diakses Juni 15, 2025, https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/1017/250224112700LKj%20Ditjen%20PPKL%202024_FINAL.pdf
33. perjanjian kinerja tahun 2022 – Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Medan, diakses Juni 15, 2025, https://dlh.medan.go.id/web/resources/data/dokumen/perjanjian-kinerja-tahun-2022_.pdf
34. Data Emisi GRK Prov. Kaltim Tahun 2021-2023, diakses Juni 15, 2025, https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-emisi-grk-prov-kaltim-tahun-2021-2023
35. PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 – Badan Kebijakan Fiskal, diakses Juni 15, 2025, https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/lain-lain/file/LPAPI_Prov-Kaltara-2021.pdf
36. tekanan pendanaan implementasi nationally determined contribution (ndc) indonesia pasca-pakta glasgow – DPR RI, diakses Juni 15, 2025, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-184.pdf
37. Strategy to Achieve Indonesia’s Nationally Determined Contribution Target by Developing a Sustainable Carbon Market, diakses Juni 15, 2025, https://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/2494
38. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) 2021 – Sign Smart – KLHK, diakses Juni 15, 2025, https://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/app/frontend/pedoman/detail/44
39. Sign Smart – KLHK, diakses Juni 15, 2025, https://signsmart.menlhk.go.id/
40. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (Grk) Dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (Mpv) 2023 – Sign Smart – KLHK, diakses Juni 15, 2025, https://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/app/frontend/pedoman/detail/100