RUU EBT
Rancangan Undang Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) merupakan sebuah produk undang undang inisiatif DPR RI dan Komisi VII salah satu alat kelengkapan dewan yang Menyusun RUU EBT. Perlu diketahui proses pembentukan RUU EBT ini sudah dalam tahapan harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI bertujuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Sugeng Suprawoto selaku ketua Komisi VII DPR RI mengatakan bahwa RUU EBT akan diselesaikan pada akhir tahun 2021.[1] Kemudian RUU EBT terdiri dari 14 (Empat Belas) Bab dan 61 (Enam Puluh Satu) Pasal. Adapun Isu-Isu yang krusial yang ada didalam RUU EBT yakni,
[1] https://nasional.kontan.co.id/news/ditargetkan-terbit-pada-oktober-2021-begini-isi-rancangan-undang-undang-ruu-ebt
Our Services
Building Construction
Foundation Work
Tear-downs & Haul-offs
Site Management
Get a Quote For Your Project
No Project Too Big Or Too Small
Bedasarkan laporan singkat yang dibuat oleh Komisi VII DPR RI pada Senin, 14 September 2020 telah dilakukan rapat pertama dalam penyusunan RUU EBT dengan kepala pusat PUU Setjen DPR, Adapun yang dibahas mengenai penyusunan draft awal RUU EBT. Saat ini RUU EBT sedang dalam tahap penyusunan. Pada tanggal 17 September 2020 Komisi VII mengadakan kegiatan RDPU dengan perkumpulan profesi nuklir Indonesia, METI, MKI dan Koalisi Perempuan Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 21 September Komisi VII mengadakan RDPU Kembali dengan KADIN, Sekretariat TLFF dan Dirut PT. Sarana Multi Infrastruktur, Pada tanggal 28 September 2020 Pimpinan Komisi VII DPR RI melaksanakan kegiatan webinar mengenai RUU EBT. Pada tanggal 1 Oktober 2020 Komisi VII melakukan RDPU dengan beberapa pengusaha Nuklir diantaranya Pimpinan PJCI, Direktur Eksekutif Asean Center for Energy, Ketua Umum AESI, Ketua Umum HIMNI, Presiden Women in Nuclear Indonesia dan Kepala Perwakilan ThorCon International, Pte, Ltd. Pada tanggal 12 Oktober 2020 melaksanakan Webinar terkait RUU EBT Bersama PUU Badan Keahlian DPR RI dengan Ketua Komisi Teknis Energi-DRN, Staf Ahli Bidang IPTEK-Setjen Wantannas, Tenaga Ahli & Peneliti Pusat Pengkajian & Penerapan EBT Universitas Muhammadiyah Malang. Pada tanggal 15 Oktober 2020 Komisi VII DPR RI melaksanakan Webinar dengan Kepala Ekonomi dan Perdagangan Delegasi Uni Eropa di Indonesia. Pada 19 Oktober 2020 Komisi VII DPR RI Bersama dengan PUU Badan Keahlian DPR RI melaksanakan kegiatan webinar mengenai RUU EBT Selain dari Unsur Anggota DPR narasumber yang terlibat adalah Dr. Intan Soeparna (Universitas Airlangga), Liem Peng Hong (Nippon Advanced Information Service (NAIS Co., Inc.) Jepang, dan Anwar Riza Antariksawan (BATAN), Pada tanggal 25 November 2020 Komisi VII DPR RI melaksanakan RDPU dengan Masyarakat Infrastruktur Indonesia, pada 1 Desember 2020 Komisi VII melaksanakan RDPU dengan Universitas Syiah Kuala Aceh, ITB, ITS dan UI. Pada tanggal 26 januari 2021 Komisi VII melaksanakan rapat yang dengan Kepala BKD DPR RI yakni penyampaian draft RUU EBT terbaru bedasarkan hasil masukan RDPU Adapun kegiatan rapat ini sifatnya tertutup. Pada tanggal 5 April Komisi VII DPR RI melaksanakan RDPU dengan ADPMET. Pada tanggal 7 April Komisi VII menerima audiensi yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk energi bersih terkait memberikan masukan RUU EBT. Selanjutnya DPR RI melaksanakan konsinyering membahas RUU EBT pada tanggal 11-12 juni 2021. Lalu pada tanggal 1 Juli 2021 Komisi VII melaksanakan rapat intern yakni menyampaikan pandangan fraksi-fraksi di Komisi VII terkait RUU EBT. Update terakhir pada 13 September 2021 Posisi RUU EBT masuk dalam proses harmonisasi di Baleg. Berikut tabel mengenai kronologi penyusunan RUU EBT bisa diakses melalui link ini.
Years Established
Completed Projects
Latest Projects
Project Title
Naskah Akademik mengidentifikasi perlunya penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Dalam naskah akademik disebutkan bahwa kebijakan penyediaan energi listrik dari listrik Energi Baru Terbarukan utamanya di daerah pedalaman atau terpencil dan daerah pulau-pulau kecil diserahkan ke Pemerintah Daerah untuk dikelola. Sementara dalam RUU EBT versi Agustus 2021, kewajiban penyediaan Energi Baru dan Terbarukan dilakukan masih dengan memasukan unsur pemerintah pusat. Pun dimasukan unsur Pemerintah Daerah didalamnya, tidak terlihat adanya pembagian tugas pokok dan fungsi secara jelas antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Project Title
RUU EBT versi Agustus 2021 mengidentifikasi permasalahan ketersediaan data yang masih kurang lengkap yang menjadikan hambatan dalam penyusunan perencanaan.15 Ketersediaan data yang dimaksud mencakup data potensi energi secara spesifik yang dapat diusahakan di daerah yang dapat secara langsung dimanfaatkan karena telah disesuaikan dengan rencana tata ruang dan KLHS di daerah tersebut. Selain itu, belum ada arus informasi ketersediaan data dari ragam pemangku kepentingan seperti akademisi, pelaku usaha, Pemerintah Pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat guna menggali informasi mengenai pengembangan EBT.16 Dalam RUU EBT inventarisasi potensi sumber daya energi yang terintegrasi, serta jaminan ketersediaan data utamanya dari pelaku usaha belum jelas terlihat bagaimana pengaturannya.
Project Title
RUU EBT versi Agustus 2021 memberikan proporsi kemudahan perizinan yang serupa bagi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengusahakan Energi Baru dan Energi Terbarukan. Sementara, Naskah Akademik tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai mengapa Energi Baru dan Energi Terbarukan mendapatkan kemudahan yang sama. Padahal perlu ada perbedaan kemudahan yang diberikan antara Energi Baru dan Energi Terbarukan mengingat model-model Energi Baru, seperti energi nuklir seharusnya dilakukan pengetatan safeguard untuk izin perlu untuk dilakukan, bukan justru dimudahkan. Lalu Naskah Akademik perlu memperjelas seperti apa kemudahan prosedur dan jangka waktu yang dilaksanakan serta bagaimana implementasinya, utamanya jika dihubungkan dengan konsep perizinan berusaha.
We’ve Been Building For Over 10 Years
Call For a Quote:
(346) 234-6973
Let’s Build Something Together
Donec rutrum congue leo eget malesuada?
Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat?
Curabitur non nulla sit amet nisl tempus?
Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus?
Curabitur non nulla sit amet nisl?
Client Testimonials
