Selama periode Juni 2025, ekspos terkait Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi mencapai 29.331 berita yang dirilis oleh 2.980 media. Berdasarkan tonasi pemberitaan, ekspos periode ini terdiri dari 70% positif (21.805 berita),25% netral (7.776 berita), dan 5% negatif (1.393 berita). Pada umumnya, pemberitaan menyorot Presiden Prabowo Subianto meresmikan pengoperasian dan pembangunan 55 proyek energi baru terbarukan (EBT) di 15 provinsi dengan total investasi sekitar Rp25 triliun dan kapasitas terpasang mencapai 379,7 megawatt, sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional. Proyek ini mencakup delapan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan 47 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), termasuk 13 PLTS milik PLN yang tersebar.

Selengkapnya

Selama periode Maret 2025, ekspos terkait Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi mencapai 13.487 berita yang dirilis oleh 2.238 media. Berdasarkan tonasi pemberitaan, ekspos periode ini terdiri dari 69% positif (9.340 berita), 26% netral (3.457 berita), dan 5% negatif (679 berita). Pada umumnya, pemberitaan menyorot komitmen pemerintah dalam mewujudkan transisi energi dan inovasi energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah menggandeng perusahaan interansional untuk membangun ekosistem kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi mewujudkan transisi energi. Sektorbisnis yang dijalankan BUMN juga cukup fokus dalam mengimplementasikan pemanfaatan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi dan listrik nasional.

Selengkapnya

Selama periode Februari 2025, ekspos terkait Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi mencapai 15.654 berita yang dirilis oleh 770 media. Berdasarkan tonasi pemberitaan, ekspos periode ini terdiri dari 63% positif (9.895 berita), 31% netral (4.836 berita), dan 6% negatif (923 berita). Pada umumnya, pemberitaan menyorot komitmen serta inovasi pemerintah serta perusahaan-perusahaan dalam transisi energi, peningkatan bauran energi terbarukan, serta pengembangan sektor energi nasional yang mencakup regulasi dan kerja sama internasional untuk mendukung swasembada energi. Green Power Group (LABA), perusahaan terkemuka dalam sektor Energi Baru Terbarukan (EBT), mengumumkan rencananya untuk mengakuisisi 189 ribu lembar atau 45 persen saham di Gotion Indonesia Material, perusahaan pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) nikel. Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari inisiatif LABA untuk memperluas jangkauan bisnis dan memperkuat komitmen dalam bidang EBT, melalui diversifikasi usaha yang berfokus pada bahan mentah baterai dan teknologi pendukung energinya.

Selengkapnya

Selama periode Desember 2024 terdapat 22.701 berita dari 2.345 media terkait Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE). Secara keseluruhan, ekspos pewartaan periode ini terpantau menurun dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan tonasi, pewartaan periode ini terdiri dari 78% positif (17.711berita), 19% netral (4.372 berita), dan 3% negatif (618 berita). Pada umumnya, pewartaan media tertuju pada komitmen dan upaya pemerintah dalam mengakselerasi capaian transisi energi yang ditempuh melalui berbagai strategi, inovasi, dan kebijakan. Indonesia dinilai perlu memitigasi dampak krisis iklim sekaligus mempercepat transisi energi ke depannya.

Selengkapnya

Pada bulan April 2024, pemberitaan dalam topik EBTKE tersebar dalam 1.600 media online dengan tingkat pemberitaan terbanyak dari media nasional. Adapun narasi yang diangkat didominasi sentimen positif-netral. Muncul narasi adanya dukungan Indonesia dalam transisi energi yang dilakukan oleh pemerintah serta perusahaan BUMN. Salah satu upaya yang ramai diberitakan yaitu dalam sektor pengembangan kendaraan listrik. Pemerintah dinarasikan mendorong peningkatan ekspor, investasi, dan kerja sama industri serta posisi Indonesia sebagai salah satu dari 10 besar produsen manufaktur dunia melalui partisipasi dalam Hannover Messe 2024, salah satu pameran industri terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Melalui program Making Indonesia 4.0, Indonesia menargetkan untuk meningkatkan daya saing di sejumlah sektor ekonomi utama, termasuk sektor kendaraan listrik, biofuel, dan sumber daya terbarukan.

Selengkapnya

Selama Maret 2024 pewartaan media pada topik EBTKE diberitakan 1.774 media online. Mayoritas narasi yang diangkat media dikemas dalam narasi positif dan netral. Isi pemberitaan positif mencakup upaya pemerintah, PLN, Pertamina, serta perusahaan lainnya dalam mencapai target nol emisi karbon (NZE). Isu teratas kali ini intens membahas soal pengembangan EBT. Salah satu narasi mengulas tentang adanya potensi EBT di Jawa Timur yang mencapai 188.410 MW. Dalam pengelolaan energi, khususnya dalam pengelolaan EBT, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh upaya peningkatan rasio elektrifikasi di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui penggunaan pembangkit listrik EBT yang dipasang di daerah-daerah terpencil yang minim atau bahkan belum terjangkau jaringan listrik.

Selengkapnya

Selama Februari 2024 pemberitaan dalam topik EBTKE terekam sebanyak 1.635 berita di media online. Komposisi pemberitaan lebih banyak membahas tentang pengembangan kendaraan listrik. The International Council of Clean Transportation (ICCT) mengungkap bahwa kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) memiliki emisi siklus hidup terendah saat ini, dan manfaat iklimnya semakin meningkat di masa depan. Karenanya menurut ICCT, BEV merupakan alternatif paling ideal yang dapat membantu Indonesia mencapai target net zero pada 2060. PLN juga kembali memberikan kontribusi positif untuk mendukung perkembangan sektor transportasi hijau di Indonesia dengan menjalin kerja sama strategis. Pada kesempatan kali ini, PLN menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT BYD Motor Indonesia dalam rangka pengembangan infrastruktur dan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Kerja sama dengan BYD dianggap sebagai langkah nyata perusahaan dalam mendukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Selengkapnya

Pemberitaan topik EBTKE pada bulan Januari 2024 diberitakan oleh 1.766 media online. Ekspos teratas tertuju pada debat pilpres 2024 serta para pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengangkat isu transisi energi. Upaya seluruh pasangan capres dan cawapres yang mendorong transisi energi fosil ke EBT bukan perkara mudah, banyak aspek yang mesti dipertimbangkan. Komisaris INDEF Aviliani mengatakan tidak mudah mengimplementasi soal EBT. Sebab, sumber masalah lingkungan mayoritas dari sektor transportasi dan listrik. Aviliani mengusulkan pemimpin terpilih fokus melakukan jangka pendek. Misalnya melestarikan lingkungan dengan mengurangi sampah plastik.

Selengkapnya

Pemberitaan terkait EBTKE pada bulan Desember 2023 terekam sebanyak 1.928 berita di media online. Tiga isu teratas periode ini tertuju pada perubahan iklim, Pilpres 2024, dan penghargaan untuk PLN. Secara garis besar isu tersebut muncul dengan narasi upaya transisi energi di Indonesia. Sebaran pemberitaan EBTKE lebih banyak dimuat oleh media mainstream skala nasional maupun lokal.

Selengkapnya

Selama periode November 2023, topik EBTKE diberitakan oleh 2.046 media online. Mayoritas pemberitaan membahas soal transisi energi yang cukup banyak digiring oleh media mainstream skala nasional maupun lokal. Top issue pemberitaan muncul terkait dukungan bauran EBT, Pilpres 2024 dan peresmian PLTS Terapung Cirata. Isu dukungan bauran EBT terkait dengan Komisi VII DPR RI yang mendukung langkah pemerintah dan PT PLN untuk membangun transmisi listrik green super grid dan penggunaan teknologi smart grid dan smart control center di Tanah Air. Hal ini dilakukan untuk mengakselerasi pemanfaatan EBT di Indonesia dengan tetap menjaga keandalan listrik sebagai upaya mencapai Net Zero Emissions (NZE) tahun 2060. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P . Hutajulu menjabarkan, pihaknya mencatat potensi EBT di seluruh Indonesia mencapai 3.687 Gigawatt (GW). Potensi tersebut meliputi surya, hydro, bioenergi, angin, panas bumi dan laut.

Selengkapnya

Dalam periode pantaun Oktober 2023, topik EBTKE diberitakan oleh 1.623 media online. Dominasi pemberitaan dipenuhi oleh media mainstream skala nasional dan dikemas dalam sentimen positif. Highlight pemberitaan EBTKE secara umum mengulas soal upaya transisi energi sejumlah stakeholder dalam menecapai net zero emission. Topik teratas periode ini mengulas Fenomena Global Boiling, Pemilu 2024 dan Perdagangan Bursa Karbon. Adapun dalam kontestasi Pemilihan Umum 2024, muncul dorongan kepada calon presiden, legislatif, dan kepala daerah terkait agenda transisi energi yang berkeadilan. Sejumlah kelompok masyarakat sipil menuntut ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mendeklarasikan komitmen mereka pada aksi nyata penanganan krisis iklim dan transisi energi.

Selengkapnya

Pada periode September 2023, terdapat 15.403 berita seputar EBTKE di media online. Media skala nasional mendominasi media teratas yangCpaling aktif memberitakan EBTKE. Top issue kali ini tertuju pada kolaborasi global transisi energi. Selanjutnya ada pula isu perdagangan bursa karbon, pendanaan JETP, green economy hingga sejumlah pengharaan untuk PLN. Dalam kolaborasi global transisi energi, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan pentingnya kolaborasi untuk menyeimbangkan trilema energi, yaitu security, affordability, dan sustainability. Karena itu, PLN akan terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas energi dunia.

Selengkapnya

Pantauan pemberitaan dalam topik EBTKE selama Agustus 2023 terekam sebanyak 12.376. Isu mengenai penggunaan kendaraan listrik menjadi atensi media dengan ekspos tertinggi periode ini. Narasi berita tertuju pada upaya PLN mengeluarkan berbagai kebijakan internal untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Hingga bulan Juli 2023, tercatat PLN telah menggunakan lebih dari 325 mobil listrik dan lebih dari 1.500 motor listrik sebagai kendaraan operasional perusahaan di seluruh Indonesia.

Selengkapnya

Mayoritas pemberitaan EBTKE periode Juli 2023 tersebar dalam 1.651 media. Highlight pemberitaan tertuju pada isu perubahan iklim. Dampak pemanasan global yang terjadi saat ini sudah terasa oleh para penghuni bumi. Salah satu contohnya adalah perubahan iklim yang akan datang, seperti El Nino, yang diprediksi sulit untuk dihindari dalam beberapa bulan mendatang. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Pada sektor energi, BRIN mendorong riset untuk mengembangkan sumber energi yang ramah lingkungan sebagai pengganti bahan bakar fosil melalui program energi baru dan terbarukan.

Selengkapnya

Pemberitaan media pada EBTKE selama Mei 2023 tercatat dengan isu teratas seputar kendaraan listrik. Media menaruh atensi pada upaya pemerintah dalam memperbanyak program peralihan ke kendaraan listrik hingga pembahasan soal subsidi kendaraan listrik. Berbagai subsidi atau insentif pun turut diberikan, tak terkecuali Indonesia lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023 terkait bantuan pemerintah untuk konversi motor listrik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 untuk roda dua.

Selengkapnya

Pemberitaan EBTKE selama periode April 2023 didominasi oleh sorotan terkait ajang Hannover Messe 2023. Ajang tersebut dimanfaatkan oleh PLN untuk bergabung dengan komunitas global dan berkolaborasi menuju energi bersih. PT PLN menjadi salah satu BUMN Indonesia yang turut berpartisipasi dalam Hannover Messe 2023 di Jerman. Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo menilai Hannover Messe sebagai event pameran industri terbesar sedunia dan tempatnya inovasi dunia berkumpul. Di Hannover Messe, PT PLN telah menandatangani kerja sama dengan Siemens Energy untuk akselerasi inovasi dan transisi energi, salah satunya Green Hydrogen.

Selengkapnya

Pemberitaan EBTKE selama periode Desember 2022, muncul dengan isu teratas seputar KTT G20. Presidensi G20 merupakan momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi. Dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo sudah menjelaskan, transisi energi menjadi isu prioritas dari presidensi G20. Tercatat sejumlah negara berkomitmen memberikan bantuan pendanaan untuk Indonesia hingga USD 929,4 miliar untuk proyek infrastruktur hingga transisi energi. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah akan menindaklanjuti berbagai komitmen pendanaan transisi energi dan proyek infrastruktur yang merupakan hasil dari KTT G20 Indonesia pada 2023. Airlangga mengatakan, komitmen pendanaan tersebut yakni Just Energy Transition Partnership (JETP), Asia Zero Emission Community (AZEC), dan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII).

Selengkapnya

Selama sebulan terakhir, sorotan utama media tertuju pada penyelenggaraan KTT G20. Negara-negara anggota G20 berkomitmen untuk mempercepat dan memastikan transisi energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau dan investasi yang inklusif. Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk memangkas subsidi BMM untuk dialihkan pada proyek-proyek transisi EBT. Hal tersebut sesuai dengan komitmen yang telah dicetuskan sejak deklarasi di Pittsburgh, Amerika Serikat pada 2009 lalu. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai rencana Indonesia yang turut bergabung dalam G20 untuk memangkas subsidi bahan bakar fosil ini harus dipertimbangkan secara matang. Bhima menilai, jika pemerintah memberhentikan subsidi BBM, maka realokasi subsidi bisa dilakukan untuk percepatan transisi energi bersih. Selain itu, Bhima menilai konsistensi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap minyak bisa dibarengi dengan pemanfaatan pajak karbon. Hal itu akan mengurangi beban masyarakat yang terdampak yang mana pajak karbon ini akan menjadi stimulus untuk beralih ke energi yang lebih bersih.

Selengkapnya

Selama periode pantauan, sorotan utama media tertuju pada Transisi Energi Pembangkit Listrik. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo meluncurkan 8 strategi PT PLN dalam mengurangi emisi karbon, antara lain PLN akan mempensiunkan PLTU secara bertahap. Langkah ini dinilai paling efektif untuk bisa mengurangi emisi karbon di sektor kelistrikan sekaligus mengurangi penggunaan batu bara sebagai energi fosil. Kedua, PLN secara paralel juga mengimplementasikan teknologi co-firing biomassa di pembangkit berbasis fosil yang masih beroperasi guna mengurangi penggunaan energi fosil serta emisi yang dihasilkan. Ketiga, PLN juga akan mengakselerasi penambahan pembangkit listrik berbasis energi bersih. PLN akan menambah 3 GW pembangkit berbasis EBT dengan total tambahan kapasitas terpasang 20.9 GW dari 2021 hingga 2030.

Selengkapnya

Selama Agustus 2022 pemberitaan terkait EBTKE tertuju pada isu penurunan emisi global guna mencapai carbon neutral di 2060. hal tersebut juga menjadi pembahasan pada pemberitaan mengenai persiapan penyelenggaraan KTT G20. Salah satu implementasi pemerintah dalam menuju zero carbon adalah dengan menyeiapkan 616 unit kendaraan listrik, serta beserta infrastruktur penunjang yang akan dioperasikan selama KTT G20. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam“B20-G20 Dialogue: Energy, Sustainability, and Climate Task Force” menyampaikan Indonesia telah memilih transisi energi menuju zero carbon sebagai salah satu prioritas dalam Presidensi G20, serta memastikan bahwa transisi energi dapat berjalan dengan adil, teratur, dan terjangkau. Selain itu, untuk mencapai zero cabon Kementerian ESDM menyatakan pengembangan smart grid menjadi kunci di sektor energi listrik.

Selengkapnya

Selama Juli 2022 pemberitaan terkait EBTKE tertuju pada isu penurunan emisi global guna mencapai carbon neutral di 2060. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan transisi energi dari energi yang berbasis tidak terbaharukan (non-renewable), terutama batu bara, kepada terbaharukan (renewable). Salah satu langkah konkrit tersebut dengan penyediaan dan pembangunan barang milik negara (BMN) infrastruktur EBT. Melalui kebijakan APBN, sejak tahun 2011 Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Kementerian ESDM Direktorat Jenderal EBTKE berkomitmen untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan yang sudah ditetapkan sebesar 23% pada tahun 2025 mendatang.

20220807_Monitoring Report EBT-Pemulihan Ekonomi Hijau-Batu Bara Juli 2022 – Indonesia Indicator

Secara umum isu utama dalam topik EBTKE tertuju pada isu penurunan emisi karbon. Media banyak mengangkat pemberitaan terkait komitmen pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi. Kemenkeu menyatakan pemerintah membutuhkan dana Rp 28.223,51 triliun untuk mencapai target transisi energi bersih pada 2060 atau lebih cepat. Anggaran sebesar ini tidak mungkin hanya berasal dari APBN oleh karena itu butuh sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target penurunan emisi.

Selengkapnya

• Sorotan utama media masih tertuju pada isu presidensi G20. Sebagai salah satu isu prioritas Presidensi G20 Indonesia, pemerintah menyoroti dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh sektor energi yang relevan dalam keseharian masyarakat. Peralihan menuju energi bersih diharapkan menjadi titik tolak bagi semua pihak negara G20 dalam mengatasi ancaman serius isu tersebut sebagai kesepakatan bersama yang perlu segera ditangani. Tiga isu dalam transisi energi berkelanjutan yang dilakukan pemerintah antara lain akses energi yang terjangkau, penggunaan teknologi pintar dan bersih, serta pembiayaan penggunaan energi yang berkelanjutan.
• Selain itu, pemberdayaan UMKM melalui partisipasi korporasi atau perusahaan besar juga menjadi salah satu aspek penting dalam peran Indonesia sebagai Presidensi G20 dan B20 tahun 2022. Hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan investasi yang bersifat kolaboratif dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selengkapnya

• Sebanyak 1.340 media memuat pemberitaan seputar EBTKE. Kompas menjadi media teratas dengan ulasan seputar Presidensi G20, ekspor CPO, target PLTS di 2022 dan kebocoran gas PT SMGP .

• Media nasional teratas selanjutnya yaitu Antara. Yakni mengangkat soal implementasi kebijakan PLTS, presidensi G20 serta pengembangan PLTN, PLTA.

  Selengkapnya

• Pemerintah Indonesia didorong untuk mampu mamanfaatkan peluang Presidensi KTT G20 dalam mempercepat transformasi ke energi bersih. Terlebih dalam KTT COP-26, pemerintah telah berkomitmen mencanangkan target penurunan emisi pada 2060 dan target pengurangan emisi sebesar 29% pada 2030. Pengamat energi Eko Adhi Setiawan menyatakan target itu bisa terwujud melalui percepatan transisi energi bersih dengan mengandalkan dukungan dan pasar dari dalam dan luar negeri. Salah satu strateginya dengan mengekspor listrik energi terbarukan, seperti PLTS, ke negara lain. Selain mendatangkan devisa, kepercayaan dunia internasional akan bertambah seiring dengan keaktifan Indonesia mengekspor EBT.
• Pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berperang dengan Ukraina mengakibatkan harga-harga komoditas energi internasional,seperti minyak dan gas, melonjak. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah mengantisipasi masalah ini dengan tidak menaikkan harga energi domestik, seperti BBM, elpiji, dan listrik. Kenaikan harga migas dunia secara langsung juga akan berpengaruh negatif bagi perekonomian nasional. Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah mengonversi pembangkit listrik tenaga diesel dengan gas atau EBT, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Konversi elpiji untuk keperluan rumah tangga dan industri dengan gas alam juga perlu segera diwujudkan.
• PT Pertamina menargetkan sebanyak 1.000 SPBU akan menggunakan PLTS atap guna mendukung program transisi energi di Indonesia. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan Pertamina menargetkan penurunan emisi karbon sebanyak 34 ribu ton per tahun dari pembangunan PLTS atap di seluruh SPBU milik perseroan. Konsep green energy station (GES) ini tidak hanya untuk mendukung program dekarbonisasi, tetapi juga mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
• PT PLN terus menambah pengoperasian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) guna mendukung terciptanya ekosistem kendaraan listrik. Pada 2022, PLN bakal menambah 40 unit SPKLU di sejumlah kota. Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi mengatakan penambahan dan perluasan pengoperasian SPKLU harus dilakukan agar pengendara kendaraan listrik tidak perlu khawatir baterai kendaraan mereka kehabisan energi listrik ketika melakukan perjalanan jauh. PLN pun membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk mempercepat perluasaan SPKLU di seluruh Indonesia.

Selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo menekankan Indonesia ingin memperkuat kerja sama dengan pelaku ekonomi dunia melalui Presidensi atau keketuaan dalam G20 tahun 2022. Ia menyampaikan Presidensi G20 Indonesia fokus pada tiga prioritas utama yang sejalan dengan prioritas nasional dan kondisi global. Pertama, menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis. Kedua, optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi, di mana dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat terutama oleh UMKM. Ketiga, transisi energi yang lebih ramah lingkungan, di mana perlunya menyediakan teknologi dan pendanaannya melalui teknologi yang mampu mendorong produksi berbasis ekonomi.

Selengkapnya

Pemberitaan di media massa dan perbincangan di media sosial pada umumnya tertuju pada pengembangan dan pemanfaatan EBT sebagai respons terhadap keterbatasan energi fosil serta ancaman kerusakan lingkungan. Salah satu energi yang banyak diulas yakni energi surya terkait pembanguan dan pemanfaatan PLTS skala besar maupun PLTS atap skala rumahan. Ekspos berita memuncak pada bulan November terkait dengan KTT COP26 yang membahas transisi energi batu baru ke EBT. Sementara di media sosial, perbincangan memuncak pada bulan Februari yang didorong oleh isu krisis iklim yang mendorong pemanfaatan EBT.

Selengkapnya

• Sejumlah kerja sama dilakukan untuk pengembangan PLTS, di antaranya penandatanganan kerja sama pengembangan proyek tenaga surya PT Trisurya Mitra Bersama dan PLN Batam dengan Sembcorp Industries, kerja sama antara Medco Power Energy dengan dua perusahaan Singapura yaitu Gallant Venture Ltd dan PacificLight Energie Pte Ltd, serta pelaksanaan konsorsium Sunseap dan Grup Agung Sedayu. Tiga proyek PLTS ini sepakat dikembangkan oleh perusahaan patungan Indonesia dan Singapura di Pulau Bulan, Batam. Ekspor perdana dari energi bersih dan
  terbarukan sebesar 100 Mw ini merupakan tonggak pertama bagi Indonesia untuk menyediakan EBT dan ditargetkan akan bisa dilakukan di 2024.
• PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) menargetkan peningkatan kapasitas PLTP miliknya menjadi 1,5 Gw pada 2030. Hal ini mengingat potensi panas bumi nasional tersebar dari ujung utara Pulau Sumatra hingga Indonesia Timur sehingga bisa menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional. Direktur Utama PGE, Ahmad Subarkah Yuniarto menyatakan PGE juga akan melakukan diversifikasi bisnis untuk mengembangkan panas bumi tidak hanya sebagai sumber listrik hijau, tetapi juga bahan baku hijau. PGE telah menggelar pilot project untuk produksi hidrogen hijau dari panas bumi yang akan menjadi game changer, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar hijau di semua sektor. PGE juga menjalankan coproduction untuk mengolah CO2 dalam pengembangan panas bumi.
• Menteri BUMN Erick Thohir terus mendorong PLN untuk dapat memperkuat transformasi energi bersih dan mempercepat ekonomi hijau. Pada kesempatan lain, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan upaya Indonesia dalam transisi menuju ekonomi hijau memerlukan bantuan dan partisipasi dari komunitas internasional. Salah satu caranya ialah dengan pembiayaan internasional melalui penerbitan obligasi hijau dan obligasi global bertema Sustainable Development Goals. Di sisi lain, pada pertemuan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di London, tercapai persetujuan dan dukungan terhadap beberapa area kerja sama seperti teknologi hijau dan energi baru terbarukan.
• Sejumlah kebijakan untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik dilakukan pemerintah RI. Di antaranya rencana penghentian penjualan motor konvensional di 2040 dan mobil konvensional di 2050, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, dan penerapan pajak emisi karbon. Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menjelaskan pajak emisi dapat dikatakan angin surga untuk para pelaku industri yang serius mengakselerasi pengembangan mobil listrik di Tanah Air. Terlebih tren kendaraan ramah lingkungan saat ini tengah berkembang pesat secara global.

Selengkapnya

• Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 untuk mendorong pengembangan PLTS atap sekaligus sebagai bentuk komitmen mendukung Paris Agreement untuk mewujudkan energi bersih dan mencapai target EBT sebesar 23 persen pada 2025. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, Pemerintah juga mendorong pembangunan PLTS secara masif sekitar 4.680 megawatt termasuk memanfaatkan waduk sebagai PLTS terapung dan lahan bekas tambang. Pada bagian lain, Wakil
  Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) Pandu Sjahrir mengungkapkan, perusahaan menyiapkan investasi setara Rp2,86 triliun untuk pembangunan PLTS terapung dengan kapasitas 330 megawatt di wilayah waduk Tembesi, Batam. Berkat inisiatif dan terobosan di bidang EBT ini, TOBA meraih penghargaan The Most Adorable Listed Energy Company dalam ajang CNBC Indonesia Award 2021 The Best Energy and Mining Companies.
• Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan, PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menandatangani nota kesepahaman government drilling untuk mengembangkan panas bumi. Selain itu, PT Geo Dipa Energi dan Pemkab Manggarai Barat juga meneken perjanjian kerja sama pengadaan tanah untuk eksplorasi panas bumi di wilayah terbuka Wae Sano. Baik MoU dan perjanjian kerja sama ini disepakati sebagai pendorong pelaksanaan program pemerintah, yaitu Flores Geothermal Island untuk menghadirkan energi bersih bagi masyarakat. Dengan potensi panas bumi yang mencapai 910 MWe, Flores dapat menjadi wilayah pionir dalam pengembangan energi terbarukan.
• Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendukung pengembangan motor listrik yang akan dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan
  Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE), karena dinilai dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Mulyanto juga mengatakan DPR RI akan mendorong subsidi tahap awal pengembangan motor listrik, supaya dapat menarik investor untuk melakukan pembuatan motor listrik dalam skala besar. Pada bagian lain, Wakil Presiden Pengembangan dan Standardisasi Teknologi PT PLN Zainal Arifin mengakui bahwa infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia masih terbatas. Sampai saat ini, PLN baru membangun 32 stasiun pengisian kendaraan listrik di 14 kota dari target 2.400 unit dalam lima tahun ke depan. Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kendaraan listrik tersebut, Zainal menyatakan sebanyak 40 persen pembangunan stasiun pengisian daya akan dipenuhi oleh PLN sementara sisanya akan dibangun oleh perusahaan swasta.

Selengkapnya

• Selama periode pantauan (Januari – Agustus 2021), pemberitaan terkait RUU EBT pada media online sebanyak 764 artikel yang tersebar pada 283 media online. Sorotan utama pemberitaan tertuju pada pembahasan RUU EBT di DPR RI, diikuti secara berurutan oleh kritik ketentuan Feed In Tariff (FIT) RUU EBT, kritik pengembangan PLTS Atap, dukungan Pertamina pada RUU EBT, pelibatan BUMD dalam pengembangan EBT, hingga kritik dimasukkannya nuklir dalam RUU EBT.
• Kritik terhadap Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan mengerucut pada dua narasi, yang pertama pada ketentuan Feed In Tariff atau subsidi selisih harga terhadap BPP PLN dalam penentuan harga jual listrik pembangkit swasta kepada PLN, karena ketentuan ini secara langsung akan menekan keuangan negara dan lebih memihak kepada produsen listrik swasta. Selain itu sorotan juga mengarah pada aneka aturan dan rancangan khususnya terkait Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang dinilai hanya mengakomodasi kepentingan bisnis pengusaha teknologi energi hjiau dan berpeluang memicu biaya pokok produksi listrik dengan dua resiko, yakni tarif listrik naik, atau pemerintah bleeding dengan subsidi.
• Beberapa figur yang terekam aktif mengkritik RUU EBT juga tersebar dari berbagai latar belakang, diantaranya dari kalangan Komisi VII DPR RI, seperti Andi Yuliana Paris dan Mulyanto, kalangan pengamat energi seperti Mamit Setiawan (Energy Watch), Marwan Batubara (IRESS), Tri Mumpuni (Aktivis Pemberdayaan Energi), Hasanuddin (Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia), dan Grita Anindarini (ICEL). Adapun dari figur-figur akademisi muncul dari Universitas Indonesia yakni Iwa Garniwa dan Ing Eko Adhi Setiawan, sedangkan dari Institut Teknologi
  Sepuluh Nopember (Surabaya) diwakilkan oleh Mukhtasor.
• [Catatan] Dari sepuluh figur yang terekam mengkritik RUU EBT, tidak ditemukan figur yang memiliki korelasi langsung pada industri batu bara, namun figur Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan terekam aktif mendorong narasi pemanfaatan batu bara bagi energi karena murah dan mudah didapatkan. Ia juga terpantau aktif menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki cukup banyak batu bara yang lebih ekonomis untuk dimanfaatkan. (Link) Mamit juga menyatakan bahwa upaya mendorong transisi energi pada sektor kelistrikan tidak bisa serta-merta mengesampingkan peran energi fosil. (Link)

Selengkapnya

• Pemerintah berencana membentuk holding BUMN Geothermal yang terdiri dari PT PLN Gas dan Geothermal (GG), PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), dan PT Geo Dipa Energi. Pembentukan holding BUMN Geothermal dipastikan akan mulai berjalan pada November 2021. Nantinya, PGE akan menjadi pimpinan holding dengan mengakuisisi aset dari PLN GG, PT Indonesia Power, dan PT Geo Dipa Energi. Namun, Serikat Pekerja PLN, Persatuan Pegawai Indonesia Power, dan Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali, menolak PGE sebagai pimpinan holding. Merespons hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan skema holding tersebut tidak menyalahi konstitusi seperti yang disampaikan serikat pekerja. Sementara itu, PLN sendiri menyatakan mendukung rencana holding Geothermal Indonesia yang akan membentuk ekosistem bisnis yang efektif, efisien, dan memberi nilai tambah bagi seluruh BUMN yang terlibat.
• Pertamina menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan PLTS. Satu di antaranya yaitu PLTS Sei Mangkei di Simalungun, Sumatera Utara, yang dibangun oleh Pertamina NRE bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara III, saat ini sudah mencapai perkembangan 89% dan ditargetkan beroperasi pada 2021. PLTS Sei Mangkei diperkirakan dapat memproduksi listrik hingga 1,5 Gw dalam setahun dan berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 1,4 ton setara CO2. Pertamina NRE juga tengah membangun fasilitas PLTS berkapasitas 1,34 Mw
  di Kilang Pertamina Cilacap, Jawa Tengah. Kapasitas PLTS itu akan mengurangi sekitar 13,5% energi dari penggunaan daya listrik eksisting bahan bakar.
• Pemerintah RI komitmen dalam mengatasi perubahan iklim. Hal tersebut disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam pertemuan The July Ministerial Meeting COP26 UNFCCC. Dalam aksi pengendalian perubahan iklim, Siti menyampaikan keseriusan Indonesia melalui inisiatif Indonesia FoLU Net-sink 2030. Target ambisius ini akan dilengkapi manual operasionalisasi, yang ditargetkan selesai akhir 2021. Selain itu, aksi perubahan iklim pada sektor non-FOLU, khususnya sektor energi, dilakukan melalui penerapan EBT dengan kerja sama dunia usaha. Misalnya, melalui pengembangan green industrial park di Kalimantan Utara.
• Indonesia juga menunjukkan komitmen menuju ekonomi hijau, seperti yang dipaparkan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam forum Energy and Climate Joint Ministerial Meeting G20. Melalui pertemuan itu, Menteri ESDM memberikan intervensi singkat dalam sesi utama bertajuk “Pemulihan Berkelanjutan dan Transisi Energi Bersih”. Menteri ESDM menyampaikan sejumlah perkembangan kebijakan di Indonesia dalam rangka mendukung proyek–proyek hijau, juga peran penting energi terbarukan untuk menyediakan akses energi dan memberdayakan masyarakat
  di perdesaan maupun daerah terpencil.

Selengkapnya