1. Undang­-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2. Undang­-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

3. Undang­-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

4. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

5. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Ru­mah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

6. Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pe­ ngolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

7. Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional

8. Perpres No. 4 Tahun 2016 jo No. Perpres No. 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

9. Perpres No. 3 Tahun 2016 jo Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

10. Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 jo No. 53 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Listrik

11. Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sek­ tor Energi dan Sumber Daya Mineral

12. Permen ESDM No. 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pem­bangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power)

13. Permen ESDM No. 10 Tahun 2017 jo Permen ESDM No. 49 Tahun 2017 tentang Pokok­Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

14. Permen ESDM No. 35 Tahun 2013 jo Permen ESDM No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan

15. Kepmen ESDM No. 55 Tahun 2019 tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018

1. Undang­Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

2. Undang­Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan

4. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

5. Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional

6. Perpres No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan & Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

7. Permen ESDM No. 41 Tahun 2018 jo Permen ESDM No. 45 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

8. Peraturan Menkeu No. 164/PMK.010/2018 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

9. Peraturan Menkeu 152/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPDPKS pada Kementerian Keuangan

10. Permen ESDM No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

11. Peraturan Menkeu No.113/PMK.01/2015 tentang Organisasi & Tata Kerja Organ­ isasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

12. Peraturan Mendag No. 54/2015 tentang Verifikasi Kelapa Sawit, CPO dan Turunannya

13. Kepmen ESDM No. 1770 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmen ESDM No. 6034 Tahun 2016 tentang Harga Indeks Pasar BBN (Biofuel) Yang Dicampurkan Ke Dalam Bahan Bakar Minyak

14. Keputusan Dirjen EBTKE No. 332K/10/DJE/2018 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBN Jenis Biodiesel

1. Undang­Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa­Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

2. Undang­Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

3. Undang­Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

4. Undang­Undang No. 7 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Air

5. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

6. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

7. Perpres No. 56 Tahun 2018 jo Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

8. Perpres No. 47 Tahun 2017, Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik

9. Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional

10. Perpres No. 14 Tahun 2017 jo Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

11. Perpres No. 38 Tahun 2015, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

12. Perpres No. 194 Tahun 2014, Perubahan Kedua Atas Perpres No.4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PLN untuk Melakukan Percepatan Pembangu­ nan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batu­ bara dan Gas

13. Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 jo Permen ESDM No. 53 Tahun 2018 Peman­ faatan Sumber Energi Terbarukan untuk Pembangkit Listrik

14. Permen ESDM No. 49 Tahun 2018, Penggunaan Sistem Pembangkit Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

15. Permen ESDM No. 12/2018, Perubahan atas Permen ESDM No. 39/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE

16. Permenperin No.5/M­IND/PER/2/2017, Perubahan Atas Permenperin No.54/M­IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

17. Permen ESDM No. 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tena­ga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik

18. Permen ESDM No. 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Per­ desaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpen­ duduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil

19. Permen ESDM No. 16 Tahun 2015 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Da­lam Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Di Bidang­Bidang Usaha Tertentu di Daerah­Daerah Tertentu pada Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

20. Permenperin No.54/M­IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Pro­ duk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

21. Kepmen ESDM No. 39 K/20/MEM/2019 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019­2028

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

6. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi

7. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

8. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ESDM

9. Perpres No. 56 Tahun 2018 jo Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

10. Perpres No. 14 Tahun 2017 jo Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

11. Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional

12. Permen ESDM No. 53 Tahun 2018 jo Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber EBT Untuk Penyediaan Tenaga Listrik

13. Permen ESDM No. 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi

14. Permen ESDM No. 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

15. Permen ESDM 49/2017 tentang Perubahan Atas Permen ESDM 10/2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

16. Permen ESDM No. 37 Tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

17. Permen ESDM No. 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara PSP dan PSPE Panas Bumi

18. Permen ESDM No. 23Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi

19. Permen ESDM No. 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada Pemboran Panas Bumi

20. Permen LHK No. 46 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan

21. Permen ESDM No. 44 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan Serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi

22. Permen ESDM No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Permen No. 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Bumi serta Transmisi

23. Permen ESDM No. 17 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT PLN

24. Permen ESDM No. 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi

1. RUU tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

2. RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

4. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran